LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia tengah mengkaji kemungkinan pelarangan total peredaran rokok elektrik atau vape di seluruh wilayah Indonesia. Langkah tersebut menjadi perhatian setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik, sekaligus memperkuat desakan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya nikotin, paparan bahan kimia, dan potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika.
Fatwa yang disebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) itu mendapat tanggapan positif dari Kemenkes. Pemerintah memandang perhatian MUI terhadap bahaya rokok elektrik sebagai bagian dari upaya bersama melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja yang rentan mengalami ketergantungan nikotin serta terpapar berbagai zat berbahaya melalui penggunaan vape.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menyatakan bahwa pemerintah mengapresiasi langkah MUI dalam memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan masyarakat. Menurutnya, penggunaan rokok elektrik tidak dapat dianggap sebagai kebiasaan yang aman hanya karena perangkat tersebut tidak menghasilkan asap pembakaran tembakau seperti rokok konvensional.
“Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan,” ujar Aji dalam keterangannya yang dikutip dari detikHealth, Kamis (12/11/2026).
Kemenkes Tegaskan Vape Bukan Produk Bebas Risiko
Kemenkes menekankan bahwa rokok elektrik tetap memiliki potensi bahaya kesehatan meskipun mekanisme penggunaannya berbeda dari rokok konvensional. Vape bekerja dengan memanaskan cairan tertentu sehingga menghasilkan aerosol yang kemudian dihirup oleh penggunanya.
Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, bahan pelarut, zat perasa, dan berbagai senyawa kimia lainnya. Ketika dipanaskan, sebagian bahan dapat mengalami perubahan kimia dan menghasilkan zat yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Nikotin merupakan zat yang dapat menyebabkan ketergantungan. Paparan nikotin juga menjadi perhatian khusus bagi anak-anak dan remaja karena perkembangan otak masih berlangsung hingga usia dewasa muda.
Selain berpotensi menimbulkan kecanduan, penggunaan rokok elektrik dapat menyebabkan paparan zat yang mengiritasi saluran pernapasan. Risiko kesehatan bergantung pada komposisi cairan, perangkat yang digunakan, frekuensi pemakaian, dan tingkat paparan.
Karena itu, anggapan bahwa vape sepenuhnya aman atau tidak memiliki dampak kesehatan merupakan pemahaman yang keliru.
Meskipun sejumlah produk rokok elektrik tidak menghasilkan tar dari pembakaran tembakau sebagaimana rokok konvensional, hal tersebut tidak berarti aerosol yang dihirup terbebas dari zat berbahaya.
Potensi Penyalahgunaan Vape untuk Narkotika Jadi Perhatian Serius
Selain persoalan ketergantungan nikotin, Kemenkes turut menyoroti kemungkinan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Perangkat vape pada dasarnya dirancang untuk memanaskan cairan yang kemudian dihirup. Karakteristik tersebut menimbulkan kekhawatiran karena perangkat tertentu berpotensi disalahgunakan untuk mengonsumsi bahan terlarang.
Penyalahgunaan semacam ini dapat menimbulkan risiko kesehatan yang lebih besar, terutama apabila cairan mengandung zat dengan efek psikoaktif atau bahan kimia yang tidak diketahui komposisi dan keamanannya.
Kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya pengawasan terhadap peredaran perangkat maupun cairan rokok elektrik.
Namun, perlu dibedakan antara risiko penyalahgunaan perangkat dengan anggapan bahwa seluruh produk vape mengandung narkotika. Kandungan produk harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengujian yang sesuai.
Kemenkes menilai pengendalian rokok elektrik perlu mempertimbangkan risiko kesehatan sekaligus potensi penyalahgunaan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.
Fatwa MUI Perkuat Upaya Perlindungan Anak dan Remaja
Terbitnya fatwa MUI mengenai penggunaan rokok elektrik dipandang sebagai dukungan moral dan keagamaan terhadap upaya perlindungan kesehatan masyarakat.
Kemenkes menilai perhatian tersebut penting karena penggunaan vape tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan individu, tetapi juga menyangkut risiko ketergantungan dan paparan zat adiktif pada kelompok usia muda.
Anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus. Penggunaan produk yang mengandung nikotin pada usia muda dapat meningkatkan risiko ketergantungan dan memengaruhi perkembangan otak.
Selain itu, daya tarik bentuk perangkat, variasi rasa cairan, serta promosi produk dapat menjadi faktor yang memengaruhi ketertarikan kelompok usia muda terhadap rokok elektrik.
Karena itu, pengawasan penjualan, pembatasan promosi, dan pendidikan kesehatan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
Fatwa keagamaan dapat menjadi salah satu sarana edukasi masyarakat. Namun, fatwa MUI tidak dengan sendirinya merupakan peraturan perundang-undangan yang melarang seluruh penjualan vape. Penerapan larangan secara hukum tetap membutuhkan kebijakan pemerintah melalui mekanisme regulasi yang berlaku.
PP Nomor 28 Tahun 2024 Sudah Mengatur Pengendalian Rokok Elektrik
Aji menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki landasan hukum untuk mengendalikan produk tembakau dan rokok elektronik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Peraturan tersebut merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Dalam pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik, regulasi tersebut memuat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk pembatasan penjualan kepada kelompok usia tertentu, pengaturan iklan dan promosi, serta persyaratan terkait produk.
Keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan pendekatan pengendalian terhadap peredaran rokok elektrik.
Meski demikian, Kemenkes menilai perlindungan kesehatan masyarakat masih perlu diperkuat melalui evaluasi kebijakan yang telah berjalan.
Evaluasi tersebut menjadi penting untuk menilai efektivitas pembatasan penjualan, pengawasan promosi, kepatuhan pelaku usaha, serta dampak penggunaan rokok elektrik terhadap masyarakat.
Kemenkes Buka Peluang Larangan Total Peredaran Vape
Salah satu perkembangan penting dari tanggapan Kemenkes adalah munculnya opsi pelarangan total peredaran rokok elektrik di Indonesia.
Aji menyampaikan bahwa kementeriannya akan terus melakukan kajian untuk memperkuat kebijakan pengendalian produk tersebut dengan mengutamakan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
“Kementerian Kesehatan akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk rencana melarang total peredaran vape,” tegas Aji.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan mengambil kebijakan yang lebih ketat dibandingkan pembatasan yang saat ini berlaku.
Namun, rencana pelarangan total vape masih berada pada tahap kajian dan belum menjadi kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Artinya, masyarakat perlu membedakan antara fatwa MUI, ketentuan pengendalian rokok elektrik yang sudah berlaku, dan kemungkinan pelarangan total yang masih dibahas.
Apabila pemerintah nantinya memilih opsi larangan menyeluruh, kebijakan tersebut memerlukan dasar hukum, pengaturan pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta kejelasan ketentuan bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Orang Tua dan Sekolah Diminta Perkuat Pengawasan
Kemenkes juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah penggunaan rokok elektrik, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja.
Orang tua, guru, tenaga pendidik, serta lingkungan sekolah diharapkan meningkatkan edukasi mengenai bahaya ketergantungan nikotin dan risiko paparan bahan kimia dari vape.
Edukasi tersebut penting dilakukan secara berkelanjutan agar anak-anak memahami bahwa rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko.
Pengawasan keluarga dan sekolah juga perlu disertai komunikasi yang terbuka, sehingga remaja tidak hanya mengetahui larangan, tetapi memahami alasan kesehatan di balik upaya pencegahan.
Bagi remaja yang telah menggunakan produk mengandung nikotin, dukungan untuk berhenti sebaiknya diberikan tanpa stigma dan disertai pendampingan tenaga kesehatan apabila diperlukan.
Upaya pencegahan akan lebih efektif apabila melibatkan keluarga, sekolah, fasilitas kesehatan, masyarakat, dan pemerintah secara bersama-sama.
Larangan Vape Perlu Didukung Pengawasan dan Edukasi Kesehatan
Wacana pelarangan total rokok elektrik merupakan bagian dari perdebatan kebijakan kesehatan masyarakat yang membutuhkan pertimbangan menyeluruh.
Dari sisi kesehatan, perlindungan anak dan remaja dari paparan nikotin menjadi salah satu alasan utama perlunya pengendalian yang kuat.
Namun, setiap pilihan kebijakan juga perlu mempertimbangkan efektivitas pengawasan, potensi peredaran produk ilegal, kepatuhan pelaku usaha, serta kebutuhan layanan berhenti merokok bagi masyarakat yang mengalami ketergantungan nikotin.
Pengendalian produk rokok elektrik tidak cukup hanya dilakukan melalui pembatasan peredaran. Pemerintah juga perlu memperkuat edukasi, pengawasan pasar, pemeriksaan produk, dan akses terhadap layanan kesehatan.
Pendekatan tersebut penting agar kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat dalam menurunkan paparan zat adiktif dan melindungi kesehatan masyarakat.
Kesehatan Generasi Muda Jadi Prioritas Pemerintah
Tanggapan Kemenkes terhadap fatwa terbaru MUI menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap risiko kesehatan penggunaan rokok elektrik di Indonesia.
Pemerintah menegaskan bahwa vape bukan produk bebas bahaya karena dapat mengandung nikotin yang menimbulkan ketergantungan serta berbagai zat kimia yang berpotensi mengganggu kesehatan.
Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya turut memperkuat alasan perlunya pengawasan yang lebih ketat.
Di tengah berlakunya PP Nomor 28 Tahun 2024, pemerintah kini membuka kemungkinan memperluas kebijakan pengendalian hingga pada opsi pelarangan total peredaran rokok elektrik.
Meski keputusan tersebut belum ditetapkan, sikap Kemenkes memberikan pesan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan mengenai rokok elektrik.
Fatwa MUI dan kajian pemerintah menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat bahwa penggunaan vape bukan tanpa risiko. Pencegahan ketergantungan nikotin, pengawasan produk, dan pendidikan kesehatan perlu terus ditingkatkan demi melindungi generasi muda Indonesia.
