LINTASNUSANTARANEWS.ID | SOLO- Guru Besar Bidang Akuntansi Manajemen Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Agung Nur Probohudono, mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia agar tidak terjebak dalam obsesi mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat tersebut dinilai tidak boleh dijadikan tujuan akhir, apalagi sampai mengabaikan transparansi, akuntabilitas, dan manfaat penggunaan anggaran bagi masyarakat.
Peringatan itu disampaikan akademisi yang akrab disapa Prof. Dono tersebut menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, dalam perkara dugaan suap pengondisian pemeriksaan BPK.
“Yang perlu menjadi pelajaran adalah jangan sampai opini WTP berubah dari alat ukur menjadi tujuan akhir,” kata Prof. Dono sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Minggu (18/10/2026).
Menurutnya, opini WTP tetap memiliki kedudukan penting dalam sistem pemeriksaan keuangan negara. Predikat tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria pemeriksaan yang berlaku.
Namun, opini WTP bukanlah jaminan bahwa seluruh pengelolaan anggaran telah bebas dari korupsi, penyalahgunaan kewenangan, maupun ketidakefektifan program pemerintah.
Bahaya Ketika Predikat WTP Menjadi Obsesi Pemerintah Daerah
Prof. Dono menjelaskan bahwa orientasi berlebihan terhadap opini WTP dapat memunculkan fenomena goal displacement, yaitu pergeseran tujuan organisasi dari pencapaian hasil substantif menjadi sekadar pemenuhan indikator keberhasilan.
Dalam praktik pemerintahan, kondisi tersebut dapat terjadi ketika pemerintah daerah lebih sibuk mengejar predikat laporan keuangan dibandingkan memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya berpendapat bahwa sistem pengukuran membentuk perilaku, ketika opini menjadi simbol keberhasilan yang dominan, entitas cenderung mengarahkan perilakunya untuk mengejar simbol tersebut,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah seharusnya tidak hanya dilihat dari kemampuan pemerintah menyusun laporan yang memperoleh opini WTP.
Lebih jauh, masyarakat juga perlu mengetahui apakah belanja pemerintah menghasilkan pembangunan yang berkualitas, pelayanan publik yang lebih baik, serta peningkatan kesejahteraan warga.
“Ukuran keberhasilan pemerintah daerah juga jangan berhenti pada opini, tetapi perlu dilihat bersama dengan kinerja, kualitas layanan publik, dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Integritas Pemeriksaan BPK Harus Diperkuat
Menanggapi perkara dugaan suap yang berkaitan dengan pengondisian pemeriksaan BPK, Prof. Dono menekankan pentingnya memperkuat integritas dan independensi proses audit keuangan negara.
Menurutnya, dugaan penyimpangan dalam proses pemeriksaan harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan, pengendalian mutu, serta mekanisme penjagaan independensi pemeriksa.
Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BPK tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir berupa opini atas laporan keuangan, tetapi juga oleh kredibilitas proses pemeriksaan yang melatarbelakanginya.
“Karena itu, kasus ini seharusnya tidak membuat kita mengurangi arti penting WTP, tetapi justru memperkuat kredibilitas proses yang menghasilkan WTP,” katanya.
Penguatan pengawasan internal dan penegakan standar etik dinilai penting agar proses pemeriksaan tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak yang diperiksa.
WTP Tidak Boleh Menutupi Persoalan Pelayanan Publik
Dalam perspektif akuntabilitas pemerintahan, opini WTP memiliki fungsi yang berbeda dengan penilaian keberhasilan pembangunan daerah.
Opini WTP berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan, sedangkan efektivitas pembangunan harus dinilai melalui hasil program, kualitas infrastruktur, capaian pelayanan publik, dan dampak penggunaan anggaran.
Karena itu, pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP tetap harus terbuka terhadap evaluasi mengenai realisasi anggaran, kualitas belanja, dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Sebaliknya, predikat audit tidak semestinya diperlakukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan kepala daerah atau organisasi perangkat daerah.
Prof. Dono menegaskan bahwa tujuan utama pemeriksaan keuangan negara adalah membangun tata kelola yang dapat dipercaya, bukan sekadar menghasilkan penghargaan administratif.
“Bagi saya, pelajaran terbesarnya sederhana: WTP harus menjadi cerminan akuntabilitas, bukan sekadar predikat yang dikejar. Dan bagi BPK, aset yang paling penting bukan hanya opini yang dihasilkan, tetapi kepercayaan publik terhadap integritas proses pemeriksaannya,” pungkasnya.
Pernyataan Guru Besar UNS tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia bahwa pengelolaan anggaran tidak cukup hanya memenuhi standar pelaporan keuangan.
Keberhasilan pemerintahan pada akhirnya harus diukur dari integritas penggunaan uang negara, efektivitas pelaksanaan program, serta manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Sementara itu, dugaan tindak pidana dalam perkara OTT Bupati Klaten tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
