LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pengungkapan pelanggaran pasar modal yang berkaitan dengan tiga emiten besar, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), memunculkan desakan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak berhenti pada penjatuhan denda administratif.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, meminta otoritas mengusut secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat, termasuk menelusuri rekening transaksi, hubungan antarpelaku, serta aliran keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah.
Desakan tersebut muncul setelah OJK pada Jumat (16/10/2026) mengumumkan sanksi administratif senilai total Rp2,1 triliun terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait transaksi dan penawaran saham ketiga emiten tersebut.
DSSA merupakan emiten yang terafiliasi dengan Grup Sinar Mas, sedangkan BREN dan CUAN berada dalam kelompok usaha yang berkaitan dengan konglomerat Prajogo Pangestu.
Berdasarkan siaran pers resmi OJK Nomor SP 193/OJK/DKPU/X/2026, denda sebesar Rp1,5 triliun dikenakan kepada pihak-pihak terkait pelanggaran transaksi saham DSSA, Rp500 miliar terkait penjatahan saham BREN, dan Rp100 miliar terkait penjatahan saham CUAN.
OJK menegaskan bahwa sanksi tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, sehingga tidak otomatis berarti seluruh denda dibebankan langsung kepada ketiga perusahaan tercatat.
OJK Temukan Manipulasi Saham DSSA yang Terencana
Dalam pemeriksaan perdagangan saham DSSA sepanjang 2024–2026, OJK menemukan tindak pidana manipulasi pasar yang dilakukan oleh nasabah perorangan dan institusi melalui sejumlah anggota bursa.
Menurut OJK, praktik tersebut berlangsung secara terencana dan terstruktur sehingga menyebabkan kenaikan harga saham DSSA secara signifikan.
Otoritas juga telah meminta data transaksi, menelusuri aliran dana, serta memanggil sedikitnya 12 direksi perusahaan efek, 15 individu, dan 11 badan hukum asing.
Selain itu, OJK menemukan bukti pelanggaran oleh direksi perusahaan efek dan menindaklanjutinya dengan pembekuan izin orang-perseorangan yang bersangkutan.
Sementara dalam pemeriksaan penawaran umum perdana saham BREN dan CUAN, OJK menemukan praktik pemesanan saham yang menyesatkan.
Sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemegang saham pengendali diketahui memperoleh penjatahan saham dalam jumlah besar dengan mengaburkan identitas mereka.
Praktik tersebut menyebabkan kepemilikan saham terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga jumlah saham yang benar-benar beredar di pasar menjadi terbatas.
PEPS: Bongkar Siapa Pembeli Pertama dan Pengerek Harga
Menanggapi temuan tersebut, Anthony Budiawan menilai pengusutan tidak boleh hanya menyasar transaksi yang tampak di permukaan.
Ia meminta pemeriksaan dilakukan hingga tingkat rekening efek dan pihak penerima manfaat sebenarnya untuk mengidentifikasi siapa yang memulai transaksi, menggerakkan harga, hingga memperoleh keuntungan dari perubahan harga saham.
“Ini salah satu peristiwa yang harus dibedah, sampai ke rekening transaksinya. Siapa yang membeli lebih dahulu, siapa yang mengerek harga, siapa yang menyebarkan informasi, dan siapa yang menjual setelah investor lain masuk. Semuanya harus diusut,” kata Anthony di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Anthony menyoroti sejumlah peringatan aktivitas perdagangan tidak wajar dan penghentian sementara perdagangan saham yang pernah dilakukan BEI terhadap emiten terkait.
Menurutnya, peringatan maupun suspensi saham belum cukup apabila tidak diikuti pemeriksaan menyeluruh terhadap jaringan transaksi dan aliran keuntungan.
“Suspensi kan hanya menghentikan perdagangan sementara. Namun tidak membongkar rekening nominee, tidak mengembalikan keuntungan ilegal, dan tidak mengganti kerugian investor,” ujarnya.
Ia menilai pengawasan perlu menjangkau hubungan antara rekening efek, perusahaan perantara, pemegang saham, dan pihak lain yang mungkin terlibat dalam transaksi.
Pertanyakan Kecepatan Penindakan OJK dan BEI
Anthony juga mempertanyakan lamanya proses penanganan berbagai indikasi aktivitas perdagangan tidak wajar yang sebelumnya telah menjadi perhatian otoritas bursa.
Menurutnya, publik perlu memperoleh penjelasan mengenai kapan dugaan pelanggaran pertama kali terdeteksi, kapan pemeriksaan dimulai, serta langkah yang dilakukan regulator sebelum menjatuhkan sanksi.
Ia turut menyoroti waktu pengumuman sanksi yang berdekatan dengan meningkatnya perhatian internasional terhadap kualitas dan transparansi pasar saham Indonesia.
Anthony meminta agar jejak pengambilan keputusan dalam proses pengawasan turut diperiksa, termasuk kemungkinan adanya laporan yang tidak segera ditindaklanjuti atau konflik kepentingan.
“Periksa apakah laporan ditahan, rekomendasi diabaikan, pemeriksaan diperlambat, atau ada konflik kepentingan. Pengetahuan, kewenangan, dan tindakan setiap pejabat harus dicocokkan dengan dokumen,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan desakan untuk dilakukan pemeriksaan, bukan bukti bahwa pejabat OJK maupun BEI telah melakukan pelanggaran.
Denda Triliunan Belum Tentu Pulihkan Kerugian Investor
Anthony mengingatkan bahwa sanksi administratif bernilai besar belum tentu cukup untuk memulihkan kepercayaan investor apabila keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum tetap berada di tangan pelaku.
Ia menilai penegakan hukum perlu memastikan keuntungan ilegal dapat ditelusuri dan ditarik kembali sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Artinya, kerugian investor bisa dipulihkan melalui mekanisme yang dapat diakses,” ungkapnya.
Menurut Anthony, apabila keuntungan dari praktik manipulasi masih lebih besar daripada konsekuensi sanksi, denda berisiko dianggap sebagai bagian dari biaya melakukan pelanggaran.
Karena itu, pengungkapan identitas pelaku, penelusuran aliran dana, dan mekanisme pemulihan kerugian investor dinilai sama pentingnya dengan pengenaan sanksi.
Integritas Pasar Modal Indonesia Dipertaruhkan
Kasus yang berkaitan dengan DSSA, BREN, dan CUAN menjadi perhatian karena menyangkut prinsip keterbukaan, kewajaran pembentukan harga, serta perlindungan investor di pasar modal Indonesia.
Temuan OJK mengenai manipulasi perdagangan saham dan pemesanan saham yang menyesatkan menunjukkan pentingnya pengawasan yang mampu menjangkau pemilik manfaat sebenarnya di balik transaksi.
OJK sendiri menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap para pihak terkait dan menelusuri aliran dana. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, otoritas mencatat tidak kurang dari 835 pihak telah dikenai berbagai bentuk hukuman, sanksi, dan tindakan penegakan hukum di sektor pasar modal.
Meski demikian, Anthony menilai pengawasan harus menghasilkan penyelesaian yang menyeluruh, bukan sekadar penghentian sementara perdagangan atau penjatuhan denda.
Pengungkapan siapa yang mengendalikan transaksi, siapa yang memperoleh keuntungan, serta bagaimana pelanggaran dapat berlangsung menjadi tuntutan utama agar kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia dapat dipulihkan.
Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan memastikan pasar saham tidak menjadi tempat bagi praktik manipulasi yang merugikan investor, sekaligus memperkuat kredibilitas OJK dan BEI sebagai pengawas dan penyelenggara pasar modal nasional.
