LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Lonjakan harga daging ayam ras di pasar tradisional memunculkan persoalan serius dalam tata niaga pangan nasional. Ketika konsumen harus membeli ayam dengan harga mencapai Rp40.000 per kilogram, peternak justru disebut hanya menerima harga sekitar Rp19.000 per kilogram ayam hidup. Kesenjangan harga tersebut memicu kecurigaan adanya praktik permainan harga di sepanjang rantai distribusi.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan broker, distributor, maupun pihak perantara yang berpotensi mengambil keuntungan tidak wajar dari perdagangan daging ayam.
Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah Bambang menemukan kondisi harga yang timpang saat melakukan peninjauan di Pasar Medokan Sawah, Surabaya, Jawa Timur.
Di pasar tersebut, harga daging ayam ras dilaporkan mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang mengeluhkan penurunan omzet akibat harga jual yang tinggi, sementara peternak di tingkat produksi justru belum menikmati harga yang menguntungkan.
“Apakah pabriknya yang tidak benar ataukah distributornya yang tidak benar. Ini yang harus dicari kebenarannya. Saya akan terus-menerus mengecek, melihat langsung di lapangan,” kata Bambang dalam keterangannya yang dikutip Minggu (18/10/2026).
Selisih Harga Rp21 Ribu, Siapa Menikmati Keuntungannya?
Persoalan utama yang disoroti DPR adalah lebarnya perbedaan harga antara tingkat peternak dan konsumen.
Bambang mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi Menteri Pertanian, harga ayam hidup di tingkat peternak berada pada kisaran Rp19.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam yang dibeli konsumen di pasar telah mencapai Rp40.000 per kilogram.
Secara nominal, terdapat selisih Rp21.000 per kilogram antara kedua angka tersebut. Namun, perbandingan ini belum dapat langsung dianggap sebagai keuntungan distributor karena harga di tingkat peternak menggunakan satuan ayam hidup, sedangkan harga konsumen menggunakan satuan daging ayam.
Dalam proses distribusi terdapat biaya pemotongan, penyusutan bobot, transportasi, penyimpanan, tenaga kerja, dan margin perdagangan yang harus diperhitungkan.
Meski demikian, perbedaan harga yang besar tetap memerlukan penelusuran untuk memastikan apakah seluruh biaya dan keuntungan pada setiap mata rantai perdagangan berada dalam batas yang wajar.
“Menurut Menteri Pertanian, harga di peternak hanya Rp19.000. Itu pun bisa turun lagi, tapi oleh pemerintah dipatok di Rp19.000 supaya peternak tidak mati. Tapi kenapa harga di pasar naik jadi Rp40.000? Ini tugas dari Badan Pangan Nasional atau Satgas Pangan untuk melakukan penyidikan ini. Tidak boleh sampai terjadi seperti ini,” tegas Bambang.
Ia meminta penelusuran dilakukan hingga ke tingkat pabrik, rumah potong, pedagang besar, distributor, dan jaringan perantara yang terlibat dalam penyaluran ayam dari peternak kepada konsumen.
Peternak Tertekan, Konsumen Terbebani
Kondisi tersebut memperlihatkan persoalan yang tidak sederhana. Harga ayam yang tinggi di pasar ternyata tidak otomatis memberikan keuntungan lebih besar bagi peternak.
Di sisi hulu, peternak menghadapi biaya produksi, terutama pakan, bibit ayam, energi, dan operasional kandang. Ketika harga jual ayam hidup rendah, kemampuan peternak menutup biaya produksi menjadi semakin terbatas.
Sebaliknya, konsumen harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk membeli daging ayam, salah satu sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat.
Pedagang pasar pun berada dalam posisi sulit karena kenaikan harga dapat mengurangi daya beli dan menekan volume penjualan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa harga di tingkat produsen tetap rendah ketika harga di tingkat konsumen meningkat?
Jawabannya memerlukan pemeriksaan terhadap struktur pasar, mekanisme pembentukan harga, distribusi pasokan, serta kemungkinan adanya praktik perdagangan yang menghambat persaingan sehat.
Menteri Pertanian Sebut Ada Dugaan Permainan Perantara
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, turut menyoroti anomali harga pangan yang terjadi di tingkat produsen dan konsumen.
Amran menyebut kenaikan harga ayam, telur, dan beras menjadi perhatian pemerintah karena dalam waktu bersamaan produsen masih menghadapi harga jual yang rendah.
“Ada yang menarik, inflasi telur ayam, inflasi ayam, inflasi beras, itu yang paling menonjol. Tiga ini menonjol, tapi lucu harga di produsen di bawah HAP yang ditentukan pemerintah. Jadi, karena harga rendah, peternaknya demo. Tapi dalam waktu bersamaan, konsumen juga berteriak,” ungkap Amran.
Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam sistem distribusi yang harus segera ditangani.
Amran bahkan menyatakan telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk menindaklanjuti dugaan permainan harga oleh pihak perantara.
“(Ulah) middleman ini, ada yang memainkan harga. Kami sudah menyurat ke Pak Kapolri. Kami sudah sepakat, beliau, kalau kolaborasi, kita harus perangi. Ini tidak akan selesai kalau mafianya masih bercokol di tengah-tengah kita. Ini tidak bisa,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah akan melibatkan aparat penegak hukum dalam menelusuri dugaan penyimpangan tata niaga pangan.
Namun, hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat hasil penyidikan yang mengidentifikasi perusahaan atau individu tertentu sebagai pelaku manipulasi harga ayam.
Satgas Pangan Diminta Telusuri Jalur Distribusi
Untuk mengungkap penyebab kesenjangan harga, pemeriksaan tidak cukup dilakukan hanya dengan membandingkan harga di kandang dan pasar.
Penelusuran perlu mencakup harga transaksi pada setiap tahap, mulai dari peternak, pengepul, rumah potong ayam, pedagang besar, distributor, hingga pengecer.
Selain itu, aparat perlu memeriksa kemungkinan adanya penguasaan pasokan oleh kelompok usaha tertentu, pengaturan harga antarpelaku, penahanan stok, atau praktik perdagangan lain yang dapat merugikan produsen dan konsumen.
Dokumen pembelian dan penjualan, volume distribusi, biaya logistik, serta perubahan harga dari waktu ke waktu dapat menjadi bahan penting untuk menguji dugaan tersebut.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga terkait, termasuk Satgas Pangan dan otoritas pengawas persaingan usaha.
Penelusuran tersebut penting agar tudingan mengenai praktik mafia pangan tidak berhenti sebagai pernyataan politik, melainkan dapat dibuktikan melalui data transaksi dan hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Salurkan 197 Ribu Ton Jagung Pakan
Di tengah persoalan harga ayam, pemerintah juga melakukan intervensi di sektor hulu melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan.
Program ini bertujuan membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga yang lebih terjangkau sehingga biaya produksi dapat ditekan.
Pada tahap pertama 2026, pemerintah menetapkan kuota penyaluran jagung pakan sebesar 213,2 ribu ton yang mulai dilaksanakan sejak awal Mei.
Berdasarkan data hingga 14 Oktober 2026, realisasi penyaluran SPHP jagung pakan mencapai 197,32 ribu ton atau 81,81 persen dari total target tahap pertama dan kedua sebesar 241,2 ribu ton.
Program tersebut telah menjangkau 7.553 peternak melalui 151 koperasi yang tersebar di 29 provinsi.
Pemerintah juga tengah memproses tambahan alokasi sebanyak 150 ribu ton jagung pakan melalui penugasan kepada Perum Bulog.
Meski membantu menekan biaya produksi, intervensi pakan saja belum tentu menyelesaikan kesenjangan harga apabila persoalan utama juga terjadi pada rantai perdagangan dan distribusi.
Tiga Persoalan Besar Menanti Jawaban Pemerintah
Dari berbagai keterangan yang disampaikan DPR dan pemerintah, setidaknya terdapat tiga persoalan yang perlu mendapat penjelasan terbuka.
Pertama, berapa sebenarnya biaya produksi ayam hidup di tingkat peternak dan apakah harga jual Rp19.000 per kilogram masih memberikan keuntungan yang layak?
Kedua, berapa biaya riil yang dikeluarkan pada setiap tahap distribusi hingga harga ayam mencapai Rp40.000 per kilogram di pasar?
Ketiga, apakah terdapat pihak tertentu yang menguasai pasokan, mengatur harga, atau memperoleh margin keuntungan yang tidak wajar?
Ketiga pertanyaan tersebut penting dijawab melalui audit tata niaga, pemeriksaan dokumen transaksi, serta pengawasan langsung terhadap pelaku usaha.
Tanpa keterbukaan data, masyarakat akan terus menghadapi situasi yang sama: peternak mengeluhkan rendahnya harga jual, pedagang kehilangan pembeli, sementara konsumen menanggung harga pangan yang semakin mahal.
Dugaan mafia distribusi ayam harus dibuktikan, bukan sekadar dituduhkan. Namun, kesenjangan harga yang menjadi sorotan DPR dan pemerintah merupakan alasan kuat untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata niaga unggas nasional.
Jika ditemukan praktik manipulasi harga atau pelanggaran persaingan usaha, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas. Sebaliknya, apabila selisih harga disebabkan biaya produksi, penyusutan, dan distribusi yang tinggi, pemerintah perlu memperbaiki efisiensi rantai pasok.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan pangan bukan sekadar harga yang stabil di pasar, melainkan terciptanya sistem perdagangan yang adil: peternak memperoleh keuntungan layak, pedagang dapat menjalankan usaha, dan masyarakat mampu membeli pangan dengan harga terjangkau.
