LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Setelah menetapkan lima tersangka, penyidik menggeledah delapan lokasi di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi serta menyita sejumlah barang bukti, mulai dari dokumen, uang, perhiasan, hingga tiga unit mobil.
Penggeledahan berlangsung secara bertahap sejak Kamis (15/10/2026) hingga Senin (19/10/2026). Salah satu lokasi yang digeledah adalah Kantor BNPB di Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dugaan penyimpangan pengadaan dengan nilai mencapai sekitar Rp148 miliar sepanjang 2024–2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa penyidik telah melaksanakan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
“Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 8 lokasi,” kata Budi dalam keterangan resminya, Selasa (20/10/2026).
Menurut Budi, lokasi penggeledahan meliputi rumah, kantor, dan sejumlah tempat lainnya. Penggeledahan di Kantor BNPB dilaksanakan pada Kamis (15/10/2026), sedangkan pemeriksaan lokasi lain berlanjut hingga awal pekan berikutnya.
KPK Sita Dokumen, Barang Elektronik, Uang dan Perhiasan
Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang yang diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di BNPB.
Barang yang disita meliputi dokumen, barang bukti elektronik, uang, perhiasan, dan tiga unit kendaraan roda empat.
Penyitaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri proses pengadaan, aliran dana, serta kemungkinan pemanfaatan uang hasil dugaan tindak pidana untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.
“Selanjutnya penyidik akan melakukan analisis dan meminta keterangan dari para pihak guna menerangkan barang-barang yang telah disita tersebut,” ujar Budi.
KPK belum merinci jumlah uang tunai, nilai perhiasan, maupun jenis dan kepemilikan tiga mobil yang disita. Status keterkaitan masing-masing barang dengan perkara juga masih didalami melalui pemeriksaan lanjutan.
Lima Tersangka, Termasuk Adik Mantan Kepala BNPB
Dalam perkara ini, KPK sebelumnya menetapkan lima orang sebagai tersangka pada Rabu (14/10/2026).
Kelima tersangka terdiri atas:
- Bima Setyawan (BS), adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB Suharyanto.
- Gabriel Purwaka Sigit (GPS), pejabat BNPB yang menjabat sebagai Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Richard Erlangga, tenaga ahli mantan Kepala BNPB Suharyanto.
- Gery P, pihak swasta.
- Syifa NG, pihak swasta.
Penetapan tersangka tersebut menjadi bagian dari penyidikan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan proses pengadaan barang serta jasa yang dibiayai menggunakan DSP kebencanaan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa hubungan keluarga maupun kedudukan seseorang tidak menjadi pertimbangan untuk memberikan perlakuan khusus dalam penegakan hukum.
“Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi keterlibatan Bima Setyawan, yang diketahui memiliki hubungan keluarga dengan mantan Kepala BNPB.
Pengadaan Rp148 Miliar Selama Tiga Tahun Jadi Fokus Penyidikan
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa dugaan penyimpangan terjadi dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP BNPB sepanjang periode 2024 hingga 2026.
Pengadaan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung, dengan total nilai yang disebut mencapai sekitar Rp148 miliar.
Berdasarkan rincian yang disampaikan KPK, nilai pengadaan terdiri atas:
| Tahun | Nilai pengadaan |
|---|---|
| 2024 | Rp45,76 miliar |
| 2025 | Rp52,27 miliar |
| 2026 | Rp50 miliar |
| Total | Rp148,03 miliar |
“Tahun 2024 sejumlah Rp45,76 miliar; tahun 2025 sejumlah Rp52,27 miliar; tahun 2026 sejumlah Rp50 miliar,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).
Penyidik menduga terdapat aliran dana dari pengadaan tersebut kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Setyawan.
KPK kini mendalami bagaimana proses penunjukan penyedia dilakukan, hubungan para pihak yang terlibat, serta penggunaan dana setelah pembayaran pengadaan dilaksanakan.
Namun, nilai pengadaan Rp148,03 miliar tidak dapat langsung disamakan dengan nilai kerugian negara. Besaran kerugian yang sebenarnya masih memerlukan pembuktian dan perhitungan sesuai ketentuan hukum.
Dana Kebencanaan Diduga Mengalir untuk Pembelian Saham
Salah satu temuan yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan pemanfaatan dana yang berkaitan dengan pengadaan DSP untuk kepentingan pribadi, termasuk transaksi pembelian saham.
Menurut Taufik, perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Setyawan diduga menerima aliran dana dari pengadaan BNPB. Dana tersebut kemudian disebut digunakan antara lain untuk pembelian saham PT MDLA melalui PT AVE.
KPK mengungkapkan bahwa kepemilikan saham PT AVE mencapai 150,4 juta lembar atau sekitar 1,07 persen.
“Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07 persen) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar atau setara Rp30,98 miliar,” jelas Taufik.
Temuan itu membuka kemungkinan penelusuran aset yang lebih luas, terutama untuk memastikan apakah dana yang digunakan dalam transaksi saham tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi.
Penyidik juga perlu membuktikan hubungan antara pembayaran pengadaan, perusahaan penerima dana, pihak yang mengendalikan perusahaan, serta transaksi investasi yang dilakukan.
Dana Siap Pakai Seharusnya untuk Penanganan Darurat Bencana
Dana Siap Pakai merupakan dana yang disediakan pemerintah untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana, termasuk kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
Dalam situasi darurat, kecepatan pengadaan barang dan jasa menjadi faktor penting karena bantuan harus segera tersedia untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
Mekanisme pengadaan dalam keadaan darurat dapat memiliki prosedur khusus yang lebih cepat dibandingkan pengadaan dalam kondisi normal. Namun, percepatan tersebut tidak menghapus kewajiban transparansi, akuntabilitas, kewajaran harga, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Karena itu, dugaan korupsi dana kebencanaan memiliki dampak serius. Penyimpangan anggaran berpotensi mengurangi efektivitas bantuan, menghambat penanganan darurat, dan merugikan masyarakat yang sedang berada dalam kondisi rentan.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dana penanggulangan bencana membutuhkan pengawasan ketat, baik pada tahap penunjukan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan hasil pengadaan, maupun pembayaran.
Lima Tersangka Ditahan hingga 2 November 2026
Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah melakukan penahanan terhadap kelima tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026.
Para tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Selama masa penahanan tersebut, penyidik melanjutkan pemeriksaan saksi, pendalaman dokumen, analisis barang bukti elektronik, dan penelusuran aset yang diduga berkaitan dengan perkara.
Penggeledahan delapan lokasi juga menunjukkan bahwa penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi terus diarahkan untuk mengungkap rangkaian transaksi dan peran masing-masing pihak.
Seluruh tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
KPK Didorong Ungkap Aliran Dana dan Pulihkan Kerugian Negara
Pengungkapan dugaan korupsi DSP BNPB menjadi perhatian karena anggaran tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat ketika menghadapi bencana.
Penanganan perkara diharapkan tidak hanya berujung pada pemidanaan pihak yang terbukti bersalah, tetapi juga mampu menelusuri aset dan memulihkan kerugian negara apabila ditemukan berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian.
Penyitaan uang, perhiasan, kendaraan, serta penelusuran transaksi saham menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kemungkinan aset yang berasal dari tindak pidana.
Selain itu, perkara ini dapat menjadi dasar evaluasi sistem pengadaan darurat di lingkungan BNPB agar mekanisme percepatan penanganan bencana tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Kasus dugaan korupsi dana kebencanaan senilai sekitar Rp148 miliar ini menjadi ujian serius bagi pengawasan anggaran darurat negara. Dana yang seharusnya membantu masyarakat menghadapi bencana harus dipastikan digunakan sesuai peruntukannya, bukan dialihkan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu.
KPK diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh aliran dana, pihak yang bertanggung jawab, dan kemungkinan aset yang dapat dipulihkan untuk negara, sembari memastikan seluruh proses penegakan hukum berlangsung transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
