LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ibnu Basuki Widodo, menyerahkan penghargaan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026 kepada 15 desa dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh, Rabu (21/10/2026).
Penganugerahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan gampong yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan bebas dari praktik korupsi. Program ini sekaligus diharapkan dapat menjadi model pencegahan penyalahgunaan dana desa serta meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada KPK atas komitmennya mendorong penguatan integritas aparatur pemerintahan desa. Menurutnya, desa merupakan fondasi penting pembangunan daerah sehingga seluruh kebijakan dan anggaran yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemerintahan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tegas Dek Fadh.
Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan ataupun seremoni penghargaan. Komitmen antikorupsi harus diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, penguatan sistem pengawasan, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
KPK Ungkap 869 Kasus Korupsi Dana Desa
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengingatkan bahwa penyalahgunaan dana desa masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, sepanjang 2016 hingga 2023 tercatat 869 kasus korupsi dana desa. Angka tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ibnu menjelaskan bahwa korupsi di tingkat desa dapat dipicu oleh lemahnya transparansi anggaran, kurang optimalnya pengawasan internal, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum berfungsinya saluran pengaduan secara efektif.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku. Upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi juga harus diperkuat agar penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Pendekatan tersebut sejalan dengan strategi trisula pemberantasan korupsi yang diterapkan KPK, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Ibnu juga mengapresiasi kesungguhan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program Percontohan Desa Antikorupsi serta menyampaikan selamat kepada seluruh desa penerima penghargaan.
Ia berharap penghargaan tersebut dapat mendorong aparatur desa membangun budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan keterbukaan pengelolaan keuangan, serta menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Dek Fadh: Penghargaan Harus Menjadi Teladan bagi Gampong Lain
Wakil Gubernur Aceh menegaskan bahwa 15 desa penerima penghargaan memiliki tanggung jawab moral untuk mempertahankan capaian yang telah diraih.
Menurutnya, predikat desa percontohan antikorupsi harus tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, terutama dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban keuangan.
Dek Fadh berharap desa-desa penerima penghargaan dapat menjadi contoh bagi gampong lainnya di Aceh dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, amanah, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama perangkat daerah terkait terus memperkuat pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
Dengan demikian, penerapan prinsip antikorupsi tidak hanya berlangsung pada desa penerima penghargaan, tetapi dapat diperluas secara bertahap ke seluruh wilayah Aceh.
Daftar 15 Desa Percontohan Antikorupsi Aceh Tahun 2026
Sebanyak 15 desa dari 14 kabupaten dan kota menerima penganugerahan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026. Berikut daftar lengkapnya:
- Gampong Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.
- Desa Amiria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.
- Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.
- Kampung Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.
- Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.
- Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah.
- Gampong Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya.
- Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.
- Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.
- Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.
- Gampong Dayah Timu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.
- Kampung Kota Rikit Gaib, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues.
- Gampong Seuneubok, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.
- Kampung Kuteni Reje, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.
- Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.
Dari daftar tersebut, Kabupaten Aceh Tengah menjadi satu-satunya daerah yang memperoleh dua penghargaan, masing-masing melalui Kampung Bale Redelong dan Kampung Kuteni Reje.
Transparansi Dana Desa dan Pengawasan Masyarakat Jadi Prioritas
KPK menekankan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi di tingkat desa sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran.
Pemerintah desa didorong menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program pembangunan.
Selain itu, musyawarah desa perlu dijalankan secara terbuka agar masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan, memberikan masukan, serta ikut mengawasi realisasi kegiatan.
Saluran pengaduan juga harus berfungsi secara efektif sehingga warga memiliki kesempatan melaporkan dugaan penyimpangan tanpa menghadapi hambatan yang tidak semestinya.
Dalam arahannya, Ibnu turut menyampaikan tujuh pesan pemberantasan korupsi sebagai pengingat bagi aparatur desa untuk senantiasa menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan kepada mereka.
KPK berharap nilai-nilai antikorupsi benar-benar menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian untuk memperoleh penghargaan.
Pemerintah Aceh dan KPK Perkuat Sinergi Pencegahan Korupsi
Kegiatan penganugerahan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Taufik, para bupati dan wali kota, kepala desa, keuchik, reje, dan penghulu penerima penghargaan, serta jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Hadir pula kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Aceh, para inspektur kabupaten dan kota, serta kepala dinas yang membidangi pemerintahan desa dan komunikasi informatika.
Kehadiran unsur pemerintah daerah tersebut mencerminkan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam memperkuat pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa.
Penganugerahan 15 Desa Antikorupsi Aceh Tahun 2026 diharapkan menjadi langkah nyata membangun pemerintahan gampong yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Melalui sinergi Pemerintah Aceh, KPK, pemerintah kabupaten dan kota, serta partisipasi aktif masyarakat, gerakan antikorupsi diharapkan semakin mengakar dari tingkat gampong hingga seluruh jenjang pemerintahan di Aceh.
