LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan bahwa sekitar 1,1 juta penduduk Indonesia berhasil keluar dari kategori kemiskinan ekstrem selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, pemerintah mengakui masih menghadapi tantangan besar dalam memperluas kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin dalam acara penganugerahan Mandaya Awards dan Innovilleague 2026, Selasa (27/10/2026). Ia menyebut jumlah penduduk yang tergolong miskin ekstrem mengalami penurunan dari sekitar 2,8 juta jiwa menjadi 1,7 juta jiwa.
Penurunan tersebut, menurut Cak Imin, menjadi salah satu indikator kemajuan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah.
Kemiskinan Nasional Turun Menjadi 8,07 Persen
Selain menyampaikan penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem, Cak Imin turut menyoroti perkembangan tingkat kemiskinan nasional.
Berdasarkan angka Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2026 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tingkat kemiskinan nasional disebut menurun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen.
Penurunan sebesar 0,50 poin persentase tersebut dinilai menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya pemerintah mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Namun, kemiskinan ekstrem dan kemiskinan nasional merupakan dua indikator yang berbeda. Kemiskinan ekstrem menggambarkan kondisi penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sedangkan angka kemiskinan nasional mengacu pada pengukuran berdasarkan garis kemiskinan yang digunakan BPS.
Karena itu, kedua indikator tersebut perlu dibaca secara terpisah untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Salurkan Perlindungan Sosial kepada 26,8 Juta Keluarga
Cak Imin menjelaskan bahwa salah satu langkah pemerintah dalam menekan kemiskinan dilakukan melalui penguatan bantuan dan perlindungan sosial.
Melalui Kementerian Sosial, pemerintah disebut memberikan dukungan kepada sekitar 26,8 juta keluarga miskin.
Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memberikan perlindungan bagi kelompok yang menghadapi kerentanan ekonomi.
Meski demikian, Cak Imin menegaskan bahwa bantuan sosial tidak boleh menjadi satu-satunya instrumen pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, pemerintah juga perlu membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi sehingga secara bertahap dapat mencapai kemandirian.
“Kita terus bantu dan kita dorong untuk mandiri, termasuk terus menerima perlindungan sosial,” ujar Cak Imin.
Ia menekankan pentingnya kesinambungan antara program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidup dalam jangka panjang.
Sebanyak 22,93 Juta Penduduk Masih Membutuhkan Penanganan
Di balik capaian penurunan kemiskinan tersebut, Cak Imin mengakui bahwa pekerjaan pemerintah masih jauh dari selesai.
Ia menyebut sekitar 22,93 juta penduduk masih membutuhkan perhatian dan penanganan melalui berbagai program pemerintah.
Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus terus dilakukan secara berkelanjutan, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap sumber penghasilan dan kesempatan ekonomi.
Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memastikan bantuan dan program pemberdayaan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Selain persoalan ekonomi, Cak Imin menyoroti perlunya pendampingan khusus bagi anak-anak yang menghadapi berbagai permasalahan sosial.
Pendampingan tersebut dinilai penting agar kelompok rentan tidak semakin tertinggal dan memiliki kesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Masih Ada 9.366 Desa Tertinggal
Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah masih banyaknya desa yang menghadapi keterbatasan pembangunan.
Cak Imin menyebut terdapat 9.366 desa yang masih berstatus tertinggal.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa masih menjadi tantangan yang perlu ditangani.
Desa tertinggal membutuhkan dukungan pembangunan sesuai karakteristik dan persoalan masing-masing wilayah, termasuk peningkatan akses pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, serta kesempatan ekonomi.
Pemerintah juga perlu memastikan program pemberdayaan masyarakat dapat menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif.
Dengan demikian, penurunan kemiskinan tidak hanya tercermin dalam statistik nasional, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat di tingkat desa.
Cak Imin Dorong Kolaborasi Pemerintah, BUMN dan Dunia Usaha
Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, Cak Imin menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.
Ia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, pesantren, serta organisasi filantropi.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan dan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan.
Dunia usaha, misalnya, dapat berperan melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif.
Sementara itu, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dapat berkontribusi melalui peningkatan keterampilan, pelatihan, serta pendampingan masyarakat.
Adapun pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan kemiskinan berdasarkan kondisi wilayah masing-masing.
Pengentasan Kemiskinan Harus Berorientasi pada Kemandirian
Cak Imin menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan penting dalam memperkuat hasil program pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga perlu memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuan dan sumber penghasilan.
Karena itu, program pemberdayaan harus mampu membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial secara bertahap, tanpa mengabaikan perlindungan bagi masyarakat yang masih membutuhkannya.
Pemerintah juga perlu memastikan keberhasilan program tidak hanya diukur berdasarkan jumlah penerima bantuan, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat setelah mengikuti program pemberdayaan.
Pemerintah Masih Hadapi Tantangan Pemerataan Kesejahteraan
Penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem dari 2,8 juta menjadi 1,7 juta jiwa merupakan capaian yang disampaikan pemerintah dalam upaya memperbaiki kondisi sosial ekonomi nasional.
Namun, masih adanya jutaan penduduk yang membutuhkan penanganan serta ribuan desa tertinggal menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan belum dapat dianggap selesai.
Keberhasilan pengentasan kemiskinan juga membutuhkan kesinambungan kebijakan, ketepatan sasaran bantuan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi.
Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan kerja sama berbagai pihak agar masyarakat miskin memiliki kesempatan mencapai kemandirian ekonomi.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, upaya penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kelompok rentan.
Pemerintah pun dituntut memastikan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak hanya menjadi capaian statistik, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
