LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Putusan Mahkamah Agung (MA) yang dilaporkan membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu perkembangan baru dalam polemik dokumen persyaratan pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa dua lembaga terkait proses penerbitan dan penggunaan dokumen tersebut.
Dua lembaga yang disorot Mahfud adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui putusan pengadilan tata usaha negara, tetapi juga perlu ditelusuri untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran pidana.
Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya, Mahfud menyatakan bahwa putusan MA mengenai pembatalan surat penyetaraan pendidikan Gibran telah memberikan kejelasan terhadap sengketa administrasi yang selama ini dipersoalkan.
“Vonis MA yg membatalkan Suket Setara SMA untuk Gibran sudah jelas. Follow up atas jabatannya sbg Wapres terserah kpd politik, mau pilih jalan yang mana,” tulis Mahfud sebagaimana dikutip dari materi pemberitaan, Sabtu (31/10/2026).
Mahfud menilai bahwa persoalan mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden merupakan ranah politik dan ketatanegaraan yang memiliki mekanisme tersendiri. Namun, dugaan penyimpangan dalam proses penerbitan dokumen pendidikan dan pengaturan persyaratan pencalonan harus ditangani melalui jalur hukum.
“Tetapi pembuatan Suket dan penyelundupan pasal 18 ayat (3) harus diproses secara pidana,” tegas Mahfud.
Pakar hukum tata negara tersebut secara khusus meminta agar aparat penegak hukum tidak mengabaikan kemungkinan adanya pelanggaran dalam proses administrasi yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
“KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa,” ujarnya.
Desakan Mahfud tersebut menempatkan proses penerbitan surat penyetaraan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan sebagai dua persoalan yang perlu memperoleh perhatian. Pemeriksaan dinilai penting untuk mengetahui apakah seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan informasi dalam perkara tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan terkait keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dokumen itu merupakan surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Putusan kasasi tersebut dilaporkan dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026), setelah perkara melalui proses persidangan pada tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan tata usaha negara.
Sebelumnya, gugatan Subhan dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Upaya banding yang ditempuh kemudian belum mengubah hasil tersebut karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.
Tidak berhenti pada proses banding, Subhan melanjutkan sengketa melalui permohonan kasasi ke Mahkamah Agung hingga akhirnya memperoleh putusan yang dilaporkan mengabulkan gugatannya.
Dalam permohonannya, Subhan mengajukan tiga tuntutan utama, yakni meminta pengadilan mengabulkan seluruh gugatan, menyatakan surat penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah, serta memerintahkan penarikan dokumen tersebut dari pihak yang menguasainya.
Perkembangan perkara ini menjadi perhatian karena dokumen yang disengketakan berkaitan dengan persyaratan administratif seorang pejabat negara yang kini menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Meski demikian, pembatalan suatu dokumen administrasi tidak serta-merta mengakibatkan pemberhentian Wakil Presiden. Konstitusi mengatur mekanisme tersendiri mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Karena itu, tindak lanjut terhadap kedudukan Gibran harus dibedakan dari kemungkinan pemeriksaan pidana terhadap proses penerbitan maupun penggunaan dokumen yang menjadi objek sengketa.
Di sisi lain, desakan pemeriksaan terhadap KPU dan instansi pendidikan tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa kedua lembaga tersebut telah melakukan tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana tetap membutuhkan penyelidikan, alat bukti yang sah, dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Putusan MA tersebut juga menegaskan pentingnya transparansi dalam penerbitan dokumen administrasi negara, terutama dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pejabat publik.
KPU sebagai penyelenggara pemilu dan instansi pendidikan yang berwenang menerbitkan dokumen penyetaraan memiliki peran berbeda dalam proses administrasi tersebut. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap prosedur masing-masing lembaga diperlukan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang didukung bukti.
Hingga berita ini disusun berdasarkan materi yang tersedia, belum disertakan tanggapan resmi terbaru dari KPU, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun pihak Gibran mengenai desakan Mahfud tersebut.
Polemik surat penyetaraan pendidikan Gibran kini tidak hanya menyangkut keabsahan dokumen administrasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai akuntabilitas lembaga yang menerbitkan dan memverifikasinya. Desakan Mahfud MD agar KPU dan Dikdasmen diperiksa menjadi sorotan baru, sementara setiap tindak lanjut hukum maupun ketatanegaraan harus tetap berlandaskan bukti, putusan pengadilan, dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
