LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dalam produksi dan perdagangan beras fortifikasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Empat merek beras yang dipasarkan dengan klaim tambahan vitamin diduga memiliki mutu dan kandungan gizi yang tidak sesuai dengan informasi pada label kemasan. Dalam kurun waktu enam bulan, produksi beras tersebut diperkirakan mencapai 525 ton dengan nilai ekonomi Rp14,175 miliar.
Pengungkapan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan laboratorium menemukan ketidaksesuaian antara kandungan gizi produk dan klaim yang dicantumkan pada kemasan. Perkara yang berkaitan dengan aktivitas produksi di kilang padi PT UDS, Kecamatan Tembung, Kabupaten Deli Serdang, kini telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan setelah penyidik menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri, Kombes Pol. Suhasto, menjelaskan bahwa pengungkapan perkara bermula dari pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap empat merek beras fortifikasi yang beredar di pasaran.
Keempat merek tersebut adalah Golden Number 111 Merah, Golden Number 111 Biru, Penari Bangkok, dan Ikan Mas Cupang. Berdasarkan hasil pengujian, mutu dan kandungan gizi produk-produk tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada label kemasan.
Temuan tersebut kemudian dilaporkan Bapanas kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum.
Klaim Tambahan Vitamin Tidak Sesuai Hasil Pengujian
Suhasto menegaskan bahwa ketidaksesuaian kandungan gizi dalam produk beras fortifikasi merupakan persoalan serius karena berhubungan langsung dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar mengenai produk pangan.
Beras fortifikasi pada dasarnya merupakan beras yang diperkaya dengan zat gizi mikro tertentu untuk membantu meningkatkan asupan nutrisi masyarakat.
Program fortifikasi pangan juga dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, termasuk dalam upaya pencegahan anemia dan masalah kekurangan zat gizi yang berkontribusi terhadap stunting.
Namun, manfaat tersebut bergantung pada kesesuaian kandungan gizi produk dengan standar serta informasi yang disampaikan kepada konsumen.
“Apabila kandungan gizinya tidak sesuai dengan standar dan klaim yang dicantumkan pada kemasan, maka tujuan fortifikasi tersebut tidak tercapai secara optimal dan berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen,” kata Suhasto, Sabtu (31/10/2026).
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kandungan sebenarnya dari produk pangan yang dibeli, terlebih apabila produk tersebut dipasarkan dengan klaim memiliki manfaat tambahan bagi kesehatan.
Ketidaksesuaian antara hasil pengujian dan label kemasan dapat menyebabkan konsumen memperoleh informasi yang keliru mengenai asupan gizi yang diharapkan dari produk tersebut.
Meski demikian, temuan ketidaksesuaian kandungan gizi tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh produk menyebabkan gangguan kesehatan. Penilaian mengenai risiko kesehatan memerlukan data dan pemeriksaan lebih lanjut.
Produksi Enam Bulan Diperkirakan Mencapai 525 Ton
Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, PT UDS diduga memproduksi beras fortifikasi sebanyak 525.000 kilogram atau setara 525 ton selama periode Maret hingga Agustus 2026.
Nilai ekonomi dari volume produksi tersebut diperkirakan mencapai Rp14,175 miliar.
Besarnya volume produksi menjadi perhatian karena menunjukkan skala produk yang perlu ditelusuri dalam proses penyidikan, termasuk distribusi dan kemungkinan peredarannya di pasar.
Namun, jumlah produksi tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh beras telah terjual atau dikonsumsi masyarakat.
Penyidik masih perlu mendalami jalur distribusi dan transaksi perdagangan untuk mengetahui sejauh mana produk-produk tersebut telah dipasarkan.
Pengungkapan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap produk pangan yang mencantumkan klaim tambahan vitamin atau zat gizi tertentu.
Polisi Sita 15,1 Ton Beras dan Mesin Produksi
Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik Bareskrim Polri menyita sebanyak 2.236 kemasan beras dengan berat keseluruhan mencapai 15.145 kilogram atau sekitar 15,1 ton.
Barang bukti tersebut terdiri atas empat merek beras fortifikasi dengan jumlah dan ukuran kemasan berbeda.
Rinciannya meliputi 347 kemasan Golden Number 111 Merah ukuran 5 kilogram, 661 kemasan Golden Number 111 Biru ukuran 5 kilogram, 435 kemasan Penari Bangkok ukuran 5 kilogram, serta 793 kemasan Ikan Mas Cupang ukuran 10 kilogram.
Nilai keseluruhan barang bukti beras yang disita diperkirakan mencapai Rp280,18 juta.
Selain produk beras, penyidik turut menyita 144 kemasan kernel beras fortifikasi Vitamin B6 dan 144 kemasan kernel Vitamin B9 yang berkaitan dengan proses produksi.
Polisi juga mengamankan satu set mesin Rice Milling Unit (RMU) merek Lamico dengan estimasi nilai Rp4 miliar, serta dua unit mesin fortifikasi merek Masema yang diperkirakan bernilai Rp300 juta.
Penyitaan tersebut dilakukan untuk kepentingan pembuktian dan pendalaman proses produksi yang menjadi objek penyidikan.
Penyidik Telusuri Proses Pencampuran Vitamin
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, beras fortifikasi yang diproduksi PT UDS menggunakan bahan baku beras putih atau beras setengah jadi yang kemudian dicampur dengan kernel sebagai sumber vitamin.
Proses produksi dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penggilingan, pembersihan, pengayakan, pemisahan batu, pencampuran bahan fortifikasi, penimbangan, hingga pengemasan.
Tahapan pencampuran menjadi salah satu aspek yang relevan untuk diperiksa karena berkaitan dengan kesesuaian kandungan zat gizi dalam produk akhir.
Penyidik perlu memastikan apakah proses produksi, komposisi bahan, dan pengendalian mutu telah dilakukan sesuai standar serta informasi yang tercantum pada kemasan.
Hasil pengujian laboratorium menjadi bagian penting dalam membuktikan dugaan ketidaksesuaian kandungan gizi pada keempat merek tersebut.
Dua Belas Saksi Diperiksa, Perkara Naik ke Penyidikan
Bareskrim Polri telah memeriksa 12 orang saksi untuk mendalami perkara tersebut.
Para saksi yang diperiksa mencakup pelapor, pihak Badan Pangan Nasional, Direktur Utama PT UDS, serta Kepala Produksi PT UDS.
Selain keterangan saksi, penyidik juga mengumpulkan keterangan ahli perlindungan konsumen dan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai bagian dari alat bukti.
Berdasarkan rangkaian pemeriksaan tersebut, penyidik menyatakan telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti sehingga perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan melalui gelar perkara.
Peningkatan status perkara tersebut menandakan bahwa penyidik telah menemukan dasar untuk melanjutkan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Namun, peningkatan perkara ke tahap penyidikan tidak sama dengan penetapan tersangka. Identitas maupun jumlah tersangka belum disebutkan dalam keterangan yang tersedia.
Terancam Pidana Lima Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar
Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, e, dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar maupun tidak sesuai dengan keterangan, mutu, komposisi, atau janji yang dicantumkan dalam label dan informasi produk.
Berdasarkan Pasal 62 ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.
Penerapan ketentuan pidana terhadap pihak tertentu tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan hasil penyidikan.
Bareskrim Polri menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Satgas Pangan Perketat Pengawasan Produk Beredar
Suhasto menyampaikan bahwa Polri bersama instansi terkait akan terus memperkuat pengawasan terhadap produk pangan untuk memastikan masyarakat memperoleh barang yang memenuhi ketentuan mutu, keamanan, dan informasi pada kemasan.
“Polri bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran di bidang pangan. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan produk pangan yang sesuai dengan standar mutu, keamanan, serta informasi yang tercantum pada kemasannya,” tegasnya.
Pengawasan terhadap beras fortifikasi menjadi penting karena produk tersebut dipasarkan dengan informasi mengenai kandungan zat gizi yang dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen.
Karena itu, kesesuaian antara label dan kandungan produk harus dapat dibuktikan melalui sistem pengendalian mutu serta pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus di Deli Serdang juga menjadi pengingat bagi produsen dan pelaku usaha pangan agar memastikan setiap klaim pada kemasan sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya.
Sementara bagi konsumen, informasi pada label merupakan salah satu dasar penting dalam menentukan pilihan produk, terutama apabila pembelian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
Pengungkapan dugaan pelanggaran terhadap empat merek beras fortifikasi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pangan tidak cukup hanya memastikan ketersediaan produk di pasaran, tetapi juga harus menjamin kebenaran informasi yang diterima konsumen. Bareskrim Polri bersama Bapanas diharapkan dapat menuntaskan penyidikan secara transparan, menelusuri distribusi produk, dan memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
