LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Rencana Presiden Prabowo Subianto memperkuat pendanaan penelitian nasional melalui tambahan Dana Abadi Penelitian sebesar Rp20 triliun pada 2027 mendapat perhatian kalangan akademisi. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas riset perguruan tinggi, memperkuat kapasitas dosen, serta menghasilkan inovasi yang mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat dan pembangunan nasional.
Namun, besarnya dukungan anggaran dinilai tidak cukup apabila hasil penelitian hanya berakhir sebagai laporan akademik, artikel jurnal, atau dokumen yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Djarot Dimas Andaru, S.H., M.H., menegaskan bahwa dana penelitian yang bersumber dari keuangan negara harus dikelola secara terarah, transparan, dan berorientasi pada dampak.
Menurutnya, riset perguruan tinggi semestinya mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan nasional, mulai dari persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, pengembangan teknologi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Rencanakan Tambahan Dana Abadi Penelitian Rp20 Triliun
Rencana penguatan pendanaan riset tersebut sebelumnya disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Prof. Stella Christie, melalui unggahan video pada akun media sosial pribadinya, Sabtu (24/10/2026).
Dalam keterangannya, Stella menjelaskan sejumlah langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas penelitian dan mendukung kesejahteraan dosen di perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi swasta.
Salah satu kebijakan yang disampaikan adalah rencana penambahan Dana Abadi Penelitian sebesar Rp20 triliun.
“Bapak Presiden menginjeksi Rp20 triliun, jangan salah, untuk dana penelitian abadi,” ujar Stella, sebagaimana dikutip dari unggahan akun Instagram @prof.stellachristie.
Rencana tersebut menjadi perhatian karena pendanaan penelitian merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi nasional.
Dana abadi memiliki karakteristik berbeda dengan hibah penelitian tahunan. Dalam skema dana abadi, pokok dana pada prinsipnya dikelola untuk menghasilkan manfaat pendanaan secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, rencana tambahan Rp20 triliun perlu dibedakan dari anggaran hibah yang langsung dibagikan kepada dosen dan peneliti.
Besaran dana yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai penelitian akan bergantung pada mekanisme pengelolaan, hasil pengembangan dana, serta kebijakan alokasi yang ditetapkan pemerintah.
Dosen UI: Riset Tidak Boleh Berhenti pada Publikasi Ilmiah
Menanggapi rencana tersebut, Djarot Dimas Andaru menilai penguatan pendanaan riset merupakan langkah yang dapat membantu perguruan tinggi menghasilkan penelitian yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dosen yang menekuni bidang hukum perburuhan itu mengingatkan bahwa penelitian yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar menghasilkan karya tulis ilmiah.
“Karena begini, dana riset yang digelontorkan oleh pemerintah melalui APBN, tentu dana riset tersebut tidak kemudian berhasil menghasilkan hanya makalah atau artikel yang bisa dibaca, begitu aja. Tidak ya. Bahkan dana riset dalam perguruan tinggi itu bisa membantu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang kini dihadapi Indonesia,” ujar Djarot dalam wawancara, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, hasil penelitian perlu diarahkan untuk membantu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengambil keputusan serta menyelesaikan persoalan nyata.
Penelitian yang berkualitas tidak hanya diukur berdasarkan jumlah publikasi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pengembangan kebijakan, teknologi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, perguruan tinggi dapat memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan pengetahuan sekaligus mitra strategis pembangunan nasional.
Riset Dapat Membantu Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan
Djarot mencontohkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai salah satu tantangan nasional yang membutuhkan dukungan penelitian secara serius.
Menurutnya, penelitian yang dirancang dengan baik dapat membantu mengidentifikasi faktor penyebab kebakaran, memetakan wilayah berisiko, serta mengembangkan strategi pencegahan dan mitigasi.
Hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengelolaan lingkungan dan mengurangi risiko kerugian akibat bencana.
Dengan demikian, investasi pada penelitian berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar dalam jangka panjang.
“Jadi sebenarnya penelitian tersebut bisa multiguna dan multifungsi. Asalkan kita harus bisa menentukan dan juga memastikan bahwasanya penelitian tersebut memiliki nilai dampak, memiliki nilai dampak,” kata Djarot.
Ia menekankan bahwa kemampuan menentukan arah penelitian menjadi salah satu faktor penting agar dana yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat.
Dalam konteks pengelolaan lingkungan, penelitian dapat mencakup pemetaan ekosistem, teknologi pemantauan, pengembangan sistem peringatan dini, serta evaluasi kebijakan perlindungan kawasan hutan.
Namun, hasil penelitian tetap membutuhkan dukungan implementasi, koordinasi antarlembaga, dan kebijakan yang tepat agar dapat diterapkan secara efektif.
Penelitian Berdampak Dapat Menjawab Persoalan Nasional
Djarot berpandangan bahwa penguatan dana penelitian harus diikuti dengan penentuan prioritas riset yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
Penelitian di bidang sains dan teknologi dapat diarahkan pada pengembangan inovasi, produktivitas industri, energi, kesehatan, pangan, serta perlindungan lingkungan.
Sementara itu, penelitian di bidang sosial, hukum, ekonomi, dan humaniora dapat berkontribusi terhadap penyusunan kebijakan publik, perlindungan tenaga kerja, peningkatan pelayanan masyarakat, dan penyelesaian berbagai persoalan sosial.
Menurutnya, pendekatan penelitian berdampak dapat memberikan manfaat ganda.
Selain meningkatkan kualitas akademik perguruan tinggi, kegiatan riset juga dapat memperkuat kemampuan dosen, peneliti, dan profesor dalam mengembangkan keahlian serta menghasilkan solusi bagi masyarakat.
“Rp20 triliun tadi itu bermanfaat tidak hanya kemudian mengembangkan perguruan tinggi, mengembangkan keterampilan akademik dosen, peneliti, profesor yang ada di Indonesia, melainkan juga menjawab persoalan-persoalan nasional,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan penelitian sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia sekaligus instrumen untuk memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi berbagai tantangan.
Kesejahteraan Dosen Tidak Cukup Mengandalkan Hibah Riset
Di balik dukungannya terhadap penguatan dana penelitian, Djarot mengingatkan bahwa kesejahteraan dosen tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambahan hibah riset.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan kecukupan gaji pokok dan tunjangan yang diterima dosen dalam menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pendapatan yang memadai dinilai penting agar dosen dapat lebih fokus menjalankan tanggung jawab akademik tanpa harus mencari sumber penghasilan tambahan yang tidak berkaitan dengan bidang keahliannya.
Namun, peningkatan kesejahteraan dosen juga harus memperhatikan kemampuan pendanaan perguruan tinggi.
Djarot mengingatkan bahwa apabila tambahan biaya kesejahteraan dibebankan sepenuhnya kepada universitas atau fakultas, terdapat risiko biaya tersebut diteruskan kepada mahasiswa.
“Kalau misalkan kita meningkatkan tunjangan, tunjangan ini akan menjadi beban fakultas atau universitas untuk membayarnya. Sedangkan ketika itu menjadi beban fakultas atau universitas, salah satu caranya untuk bisa mendapatkan atau memenuhi beban tersebut adalah untuk meningkatkan UKT, untuk meningkatkan biaya masuk,” ujarnya.
Karena itu, kebijakan peningkatan kesejahteraan dosen perlu dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan konsekuensi terhadap keterjangkauan pendidikan tinggi.
Jangan Sampai Kesejahteraan Dosen Dibebankan kepada Mahasiswa
Persoalan pembiayaan perguruan tinggi menjadi perhatian penting karena peningkatan biaya pendidikan dapat memengaruhi kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan tinggi.
Djarot menilai bahwa penguatan kesejahteraan dosen harus mempertimbangkan keberlanjutan keuangan kampus sekaligus perlindungan akses pendidikan bagi mahasiswa.
Apabila tambahan biaya operasional universitas dibebankan melalui kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah berpotensi menghadapi hambatan yang lebih besar.
Oleh sebab itu, pemerintah dan perguruan tinggi perlu mengembangkan sumber pembiayaan yang lebih beragam.
Penguatan dukungan anggaran negara, pengelolaan dana penelitian yang efektif, serta kerja sama akademik dan riset dapat menjadi bagian dari pendekatan tersebut.
Keseimbangan antara kesejahteraan dosen, kualitas pendidikan, dan keterjangkauan biaya kuliah menjadi faktor penting dalam pembangunan sistem pendidikan tinggi yang berkelanjutan.
Kerja Sama Internasional Buka Peluang Pendanaan Penelitian
Djarot juga mendorong perguruan tinggi memperluas sumber pendanaan riset melalui kerja sama dengan universitas asing, lembaga penelitian, dan penyedia hibah internasional.
Menurutnya, kerja sama tersebut dapat membantu meningkatkan kapasitas penelitian sekaligus membuka kesempatan bagi dosen untuk terlibat dalam proyek akademik yang lebih luas.
Kolaborasi internasional juga dapat memberikan akses terhadap jejaring pengetahuan, metode penelitian, fasilitas laboratorium, dan pengalaman pengembangan inovasi.
Namun, kerja sama tersebut tetap perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan nasional, etika penelitian, perlindungan data, serta ketentuan mengenai kekayaan intelektual.
Dengan pengelolaan yang baik, kolaborasi penelitian dapat menjadi salah satu cara memperkuat kualitas perguruan tinggi tanpa sepenuhnya bergantung pada satu sumber pendanaan.
Hasil Riset Berpotensi Dikembangkan Menjadi Paten dan Kekayaan Intelektual
Selain melalui hibah, Djarot menilai hasil penelitian dapat dikembangkan menjadi produk atau karya yang memiliki nilai ekonomi.
Dalam bidang sains dan teknologi, hasil riset yang memenuhi persyaratan dapat diajukan untuk memperoleh perlindungan paten.
Sementara itu, penelitian di bidang sosial dan humaniora juga dapat menghasilkan karya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual sesuai jenis dan ketentuan hukumnya.
Dosen dan peneliti juga memiliki peluang memperoleh penghasilan melalui penulisan buku, pengembangan teknologi tepat guna, penyusunan kajian, maupun pemanfaatan hasil penelitian.
“Termasuk ya, itu dosennya tadi. Misalkan kalau dalam saintek bisa dengan paten, gitu ya. Atau kemudian kalau misalkan di sosum, kita bisa kemudian mendaftarkan HKI, gitu ya. Nah, tapi kembali lagi, kuncinya kembali lagi ke kualitas dosen itu sendiri, begitu ya, dan juga bagaimana me-manage riset berdampak,” tutur Djarot.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pemanfaatan hasil penelitian bergantung pada kualitas akademik dan kemampuan perguruan tinggi mengelola riset secara profesional.
Perlindungan kekayaan intelektual sendiri tidak otomatis menghasilkan pendapatan. Manfaat ekonomi baru dapat diperoleh apabila hasil penelitian memiliki pengguna, mitra pemanfaatan, atau mekanisme komersialisasi yang sesuai.
Pengelolaan Riset Harus Transparan dan Terukur
Rencana penambahan Dana Abadi Penelitian sebesar Rp20 triliun juga menempatkan tata kelola sebagai aspek penting yang perlu diperhatikan.
Pendanaan yang besar membutuhkan sistem seleksi penelitian yang objektif, pengawasan penggunaan anggaran, serta evaluasi terhadap hasil yang dicapai.
Penilaian dampak penelitian perlu disesuaikan dengan karakteristik bidang ilmu karena hasil riset dasar, penelitian terapan, dan kajian sosial tidak selalu dapat diukur menggunakan indikator yang sama.
Sebagian penelitian menghasilkan teknologi yang dapat langsung diterapkan, sedangkan penelitian lainnya memberikan kontribusi jangka panjang terhadap pengembangan pengetahuan atau perbaikan kebijakan.
Karena itu, orientasi pada dampak perlu disertai penghargaan terhadap keberagaman disiplin ilmu dan kebebasan akademik.
Kebijakan pendanaan juga perlu memperhatikan kesempatan perguruan tinggi di luar pusat-pusat pendidikan besar agar penguatan riset dapat berlangsung lebih merata.
Perguruan Tinggi di Daerah Perlu Mendapat Kesempatan
Rencana penguatan pendanaan penelitian nasional juga relevan bagi perguruan tinggi di berbagai daerah, termasuk Aceh.
Perguruan tinggi di Aceh memiliki peluang mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan persoalan daerah, seperti pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, pertanian, perkebunan, kelautan, energi, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi masyarakat.
Penelitian mengenai banjir, kerusakan lingkungan, tata kelola pertambangan, serta pengembangan komoditas unggulan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah apabila dilaksanakan secara berkualitas dan hasilnya dimanfaatkan dalam kebijakan.
Namun, peluang tersebut akan bergantung pada persyaratan pendanaan, kapasitas institusi, serta mekanisme seleksi yang nantinya ditetapkan pemerintah.
Karena itu, pemerataan akses riset dan penguatan kapasitas dosen di perguruan tinggi daerah menjadi aspek yang patut diperhatikan dalam pengembangan kebijakan penelitian nasional.
Dana Riset Harus Menjadi Investasi bagi Masa Depan Indonesia
Rencana penambahan Dana Abadi Penelitian sebesar Rp20 triliun pada 2027 membuka peluang penguatan ekosistem riset nasional, tetapi manfaatnya akan sangat ditentukan oleh tata kelola dan pelaksanaannya.
Djarot Dimas Andaru mengingatkan bahwa penelitian perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan akademik dosen dan peneliti.
Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan dosen tetap membutuhkan kebijakan yang lebih luas, termasuk pembenahan sistem penghasilan dan pengembangan sumber pembiayaan perguruan tinggi tanpa membebani mahasiswa secara berlebihan.
Dengan demikian, rencana tambahan Dana Abadi Penelitian Rp20 triliun tidak cukup dinilai dari besarnya angka pendanaan semata. Keberhasilannya perlu dilihat dari kemampuan perguruan tinggi menghasilkan penelitian berkualitas, memperkuat kesejahteraan akademisi, mendorong inovasi, serta memberikan solusi nyata terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia.
