LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah pejabat negara kembali menjadi perhatian publik. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dilaporkan telah menetapkan empat tersangka, tiga di antaranya menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, tersangka keempat berinisial SU, yang dalam laporan disebut merujuk kepada Irjen Pol. Slamet Uliandi, belum menjalani penahanan karena alasan kesehatan. Ia dilaporkan sedang mengalami gangguan kesehatan pascastroke.
Informasi tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, dalam keterangan kepada wartawan di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026) malam.
“Tiga (tersangka) dilakukan penahanan di Mako Brimob,” kata Suhermanto sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut.
Perkara ini menjadi sorotan karena penyidik menduga adanya penggunaan fasilitas penyadapan tanpa prosedur hukum, termasuk terhadap komunikasi Presiden, pejabat negara, dan sejumlah pihak lainnya.
Tiga Tersangka Dipindahkan dari Bareskrim ke Mako Brimob
Menurut keterangan yang dilaporkan, tiga tersangka yang menjalani penahanan masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.
Ketiganya sebelumnya ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, sebelum dipindahkan ke Rutan Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok.
LSP dalam laporan tersebut disebut merujuk kepada Listyo Sigit Prabowo, sedangkan dua tersangka lainnya merupakan perwira tinggi kepolisian.
Pemindahan lokasi penahanan menjadi salah satu perkembangan dalam proses penyidikan perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik.
Namun, alasan khusus pemindahan ketiga tersangka dari Rutan Bareskrim ke Mako Brimob belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang tersedia.
Irjen Slamet Uliandi Belum Ditahan karena Kondisi Kesehatan
Berbeda dengan tiga tersangka lainnya, SU dilaporkan belum menjalani penahanan.
Dalam informasi yang disampaikan, penyidik menyebut kondisi kesehatan menjadi pertimbangan karena tersangka mengalami gangguan pascastroke.
SU disebut sebagai Irjen Pol. Slamet Uliandi, yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.
Meski belum ditahan, status tersangka yang disebut dalam laporan tersebut tetap menempatkannya sebagai pihak yang harus menjalani proses penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Perlu dibedakan bahwa penetapan tersangka dan penahanan merupakan dua tindakan hukum yang berbeda.
Penahanan tidak secara otomatis wajib dilakukan terhadap setiap tersangka. Penyidik harus mempertimbangkan persyaratan hukum, kebutuhan penyidikan, dan keadaan yang relevan.
Alasan kesehatan juga memerlukan penilaian berdasarkan kondisi medis serta ketentuan yang berlaku.
Dalam laporan yang tersedia, belum dijelaskan apakah SU menjalani perawatan di fasilitas kesehatan tertentu, bagaimana hasil pemeriksaan medisnya, maupun apakah penyidik menetapkan kewajiban pelaporan selama ia tidak ditahan.
Diduga Berperan Memberikan Persetujuan Penyadapan
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan, SU disebut memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.
Penyidik menduga ia terlibat dalam pemberian persetujuan terhadap aktivitas penyadapan yang dipersoalkan.
Selain itu, SU juga diduga memberikan izin penghapusan hasil penyadapan yang kemudian menjadi bagian dari materi penyidikan.
Dugaan peran tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan mekanisme pengawasan internal terhadap penggunaan fasilitas penyadapan dan pengelolaan data elektronik.
Jika suatu kegiatan penyadapan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, pelaksanaannya harus memiliki dasar kewenangan dan memenuhi prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, penyidik perlu membuktikan apakah tindakan yang dipersoalkan memiliki dasar hukum, siapa yang memberikan perintah, serta bagaimana proses persetujuan dan pelaksanaannya berlangsung.
Seluruh dugaan keterlibatan SU masih harus diuji melalui proses hukum.
Polisi Periksa 13 Saksi dan Lima Ahli
Suhermanto juga mengungkapkan bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah memeriksa 13 orang saksi dan lima orang ahli.
Kelima ahli tersebut terdiri atas tiga ahli bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli hukum pidana.
“Untuk saksi, tentu saja ada beberapa saksi dari anggota Polri dan ahli,” ujar Suhermanto.
Pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan untuk mendalami dugaan penyadapan tanpa prosedur, penggunaan akses elektronik, serta penghapusan data yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Keterangan ahli ITE menjadi penting untuk menjelaskan mekanisme teknis akses terhadap sistem elektronik, pencatatan aktivitas digital, serta kemungkinan pemulihan data.
Sementara itu, ahli hukum pidana diperlukan untuk menilai unsur-unsur perbuatan yang dipersangkakan kepada para tersangka.
Meski demikian, jumlah saksi dan ahli yang diperiksa tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang. Hasil pemeriksaan harus dinilai bersama alat bukti lainnya.
Penyadapan Diduga Berlangsung pada 2025–2026
Berdasarkan uraian penyidik dalam laporan tersebut, dugaan aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Penyidik menyebut kegiatan itu dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi yang menjadi dasar pelaksanaan tindakan dalam proses penegakan hukum.
Aktivitas tersebut juga diduga tidak berkaitan dengan penyidikan perkara pidana yang sah.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara menjadi perhatian karena menyangkut keamanan komunikasi, perlindungan informasi, dan kemungkinan penyalahgunaan fasilitas pengawasan elektronik.
Selain pejabat negara, laporan sebelumnya juga menyebut dugaan sasaran penyadapan mencakup tokoh politik dan unsur masyarakat sipil.
Namun, identitas seluruh pihak yang diduga menjadi sasaran serta bukti teknis mengenai akses terhadap komunikasi mereka belum dijelaskan secara lengkap dalam materi yang tersedia.
Penghapusan Data Oktober 2026 Turut Diselidiki
Selain dugaan penyadapan ilegal, penyidik juga mendalami penghapusan hasil penyadapan yang disebut terjadi pada Oktober 2026.
Dalam laporan tersebut, penghapusan data diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas pengawasan komunikasi.
Aspek ini menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan karena bukti elektronik dapat membantu menjelaskan siapa yang mengakses sistem, kapan akses dilakukan, dan tindakan apa saja yang tercatat.
Untuk membuktikan dugaan penghapusan data secara melawan hukum, penyidik perlu menelusuri catatan aktivitas sistem, kewenangan pengguna, perintah yang diberikan, serta hubungan antara tindakan penghapusan dan dugaan tindak pidana.
Pembuktian tersebut juga memerlukan penanganan barang bukti digital secara cermat agar integritas data tetap terjaga.
Perkara Menjadi Sorotan terhadap Pengawasan Internal Polri
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini memunculkan persoalan yang lebih luas mengenai pengawasan penggunaan teknologi oleh aparat penegak hukum.
Fasilitas penyadapan dan sistem pemantauan elektronik merupakan sarana yang penggunaannya harus dibatasi oleh hukum serta diawasi melalui mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Apabila kewenangan tersebut digunakan di luar prosedur, risikonya tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran privasi, tetapi juga potensi penyalahgunaan informasi yang diperoleh.
Karena itu, pengungkapan perkara perlu menjelaskan bagaimana mekanisme otorisasi berjalan, siapa yang memiliki akses terhadap sistem, dan pengawasan apa yang diterapkan untuk mencegah penyimpangan.
Transparansi proses hukum menjadi penting, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan informasi yang dilindungi serta hak-hak para pihak yang terlibat.
Proses Hukum Harus Tetap Menjunjung Asas Praduga Tak Bersalah
Penetapan empat tersangka dan penahanan terhadap tiga di antaranya merupakan perkembangan dalam proses penyidikan sebagaimana dilaporkan dari keterangan kepolisian.
Namun, penetapan tersangka bukan merupakan putusan yang menyatakan seseorang bersalah.
Para tersangka memiliki hak memperoleh pendampingan hukum, memberikan keterangan, mengajukan pembelaan, serta mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kondisi kesehatan tersangka juga harus diperhatikan tanpa menghilangkan kewajiban penyidik menjalankan proses hukum secara profesional.
Perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden dan pejabat negara ini pada akhirnya menuntut pembuktian yang transparan, terutama mengenai legalitas tindakan penyadapan, pihak yang memberikan persetujuan, serta dugaan penghapusan jejak elektronik.
Publik masih menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai peran masing-masing tersangka, alasan pemindahan lokasi penahanan, dan tindak lanjut penyidikan terhadap tersangka yang belum ditahan karena alasan kesehatan.
Seluruh tuduhan tersebut tetap harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
