LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Dr. Tgk. Abdul Ghani Isa, M.Ag., mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar polemik bendera Aceh yang belum menemukan penyelesaian selama lebih dari satu dekade tidak berkembang menjadi sumber ketegangan baru. Ia menegaskan bahwa ulama memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan kesejukan, meredam perbedaan, serta menjaga perdamaian Aceh yang telah diperjuangkan melalui perjalanan sejarah panjang dan penuh pengorbanan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Seri Kelima yang diselenggarakan Aceh Chakrawala Institute dengan mengangkat tema “Bendera Aceh di Ruang Publik: Antara Identitas, Regulasi, Relasi Masyarakat dan Aparat”, bertempat di Ruang VIP Gunongan Kopi, Kota Banda Aceh, Sabtu (14/11/2026).
Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh dari kalangan ulama, akademisi, peneliti budaya, serta pengamat politik dan keamanan untuk mendiskusikan persoalan bendera Aceh secara terbuka dan konstruktif. Diskusi diarahkan untuk mencari titik temu antara aspirasi identitas masyarakat, ketentuan hukum, kewenangan pemerintah, serta pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparat keamanan.
Direktur Eksekutif Aceh Chakrawala Institute, Agus Maulidar, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan ruang dialektika yang jernih, rasional, dan konstruktif terhadap berbagai persoalan strategis yang berkembang di Aceh.
Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai bendera Aceh harus dibicarakan melalui forum yang mengedepankan argumentasi, penghormatan terhadap hukum, serta kesadaran bersama untuk menjaga perdamaian.
Diskusi juga dihadiri Dr. Muhajir Al fairusy, M.A., akademisi dan peneliti budaya Aceh; Dr. Ir. Aryos Nivada, S.P., M.A., pengamat politik dan keamanan; serta Munzami HS, Direktur IDeaS, yang aktif menyoroti berbagai persoalan sosial dan kebijakan pemerintah.
Kehadiran para narasumber dengan latar belakang berbeda tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai polemik bendera Aceh, yang tidak hanya menyangkut persoalan simbol, tetapi juga berkaitan dengan sejarah, identitas, regulasi, komunikasi politik, dan hubungan sosial masyarakat.
Ulama Harus Menjadi Penyejuk, Bukan Sekadar Pengkaji Kitab
Dalam pemaparannya, Tgk. Abdul Ghani Isa menekankan bahwa peran ulama tidak boleh dibatasi hanya pada kegiatan pengajian, pembahasan kitab, atau penyampaian hukum-hukum agama secara normatif.
Menurutnya, ulama juga harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pencerahan, meluruskan kesalahpahaman, meredam fitnah, dan membantu mencari penyelesaian terhadap berbagai persoalan sosial.
Peran tersebut semakin penting ketika masyarakat menghadapi isu sensitif yang berpotensi menimbulkan ketegangan, termasuk polemik penggunaan bendera Aceh di ruang publik.
Ulama, menurut pandangannya, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan umat dengan mengedepankan kebijaksanaan, keteladanan, dan kemampuan membangun komunikasi antarkelompok.
Ia mengingatkan bahwa kewibawaan ulama dalam masyarakat Aceh selama ini tidak hanya dibangun melalui penguasaan ilmu agama, tetapi juga melalui kedekatan dengan masyarakat serta kemampuannya menjadi tempat mencari nasihat dan penyelesaian persoalan.
Karena itu, keterlibatan ulama dalam kehidupan sosial perlu diperkuat agar kehadiran mereka benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam konteks perbedaan pandangan mengenai bendera Aceh, ulama diharapkan dapat menjadi penengah yang dipercaya, bukan pihak yang justru memperuncing perbedaan.
Polemik Bendera Aceh Telah Berlangsung Lebih dari Satu Dekade
Persoalan bendera Aceh kembali menjadi perhatian karena perbedaan pandangan mengenai penggunaan simbol daerah tersebut belum memperoleh penyelesaian yang diterima seluruh pihak.
Sejak pengesahan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, persoalan implementasinya menjadi bagian dari dinamika hubungan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
Bagi sebagian masyarakat, bendera Aceh dipandang sebagai bagian dari identitas daerah, sejarah, dan kekhususan Aceh.
Sementara itu, dari sudut pandang pemerintah pusat, persoalan tersebut berkaitan dengan kesesuaian regulasi daerah terhadap ketentuan hukum nasional, termasuk aturan mengenai simbol dan lambang daerah.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan bendera Aceh tidak dapat dipahami hanya melalui satu pendekatan.
Selain aspek hukum, terdapat dimensi sejarah, psikologis, sosial, dan politik yang memerlukan perhatian.
Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan komunikasi yang terbuka, penghormatan terhadap ketentuan hukum, serta kepekaan terhadap pengalaman sejarah masyarakat Aceh.
Tgk. Abdul Ghani Isa mengingatkan agar persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut tidak menjadi pemicu munculnya kembali permusuhan di tengah masyarakat.
Jangan Korbankan Perdamaian Aceh karena Perbedaan Simbol
Salah satu pesan penting yang mengemuka dalam pemaparan Wakil Ketua MPU Aceh tersebut adalah perlunya menempatkan perdamaian sebagai kepentingan bersama yang harus dijaga.
Aceh memiliki pengalaman panjang menghadapi konflik bersenjata yang meninggalkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.
Perdamaian yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi titik penting dalam perjalanan masyarakat Aceh menuju kehidupan yang lebih aman dan stabil.
Pengalaman sejarah tersebut menjadi alasan mengapa setiap persoalan yang berpotensi memunculkan ketegangan perlu disikapi secara hati-hati.
Polemik bendera Aceh, menurut pesan yang disampaikan Abdul Ghani Isa, tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membangkitkan kembali sentimen permusuhan.
Masyarakat, pemerintah, tokoh adat, ulama, dan aparat keamanan perlu mengedepankan sikap saling menghormati serta menghindari tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.
Perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Namun, perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui musyawarah dan mekanisme hukum, bukan melalui intimidasi, provokasi, atau tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat.
Jaga Lisan, Hindari Fitnah dan Provokasi
Tgk. Abdul Ghani Isa juga menekankan pentingnya menjaga ucapan dan tindakan dalam menyikapi persoalan yang sensitif.
Di tengah perkembangan media sosial dan derasnya arus informasi, pernyataan yang tidak terverifikasi dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat.
Karena itu, setiap pihak perlu berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama yang berkaitan dengan identitas, sejarah konflik, serta hubungan masyarakat dengan aparat keamanan.
Penyebaran fitnah, tuduhan tanpa dasar, dan informasi provokatif berpotensi memperburuk keadaan serta merusak hubungan sosial yang telah dibangun.
Dalam ajaran Islam, menjaga lisan dan menghindari prasangka merupakan bagian penting dari akhlak seorang Muslim.
Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 6 mengajarkan pentingnya memeriksa kebenaran informasi agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain akibat tindakan yang dilakukan tanpa pengetahuan memadai.
Nilai tersebut sangat relevan dalam menghadapi polemik bendera Aceh.
Setiap perbedaan harus dibicarakan berdasarkan informasi yang benar, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Ulama Jangan Hanya Dilibatkan Setelah Kebijakan Diputuskan
Dalam forum tersebut, Abdul Ghani Isa juga menyoroti pentingnya keterlibatan ulama dalam proses perumusan kebijakan pemerintah.
Ia berpandangan bahwa ulama seharusnya tidak hanya dimintai pendapat setelah suatu kebijakan diputuskan atau dilibatkan sebatas memberikan dukungan terhadap keputusan yang telah diambil.
Sebaliknya, ulama perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan pertimbangan sejak tahap awal pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Keterlibatan tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat mempertimbangkan aspek keagamaan, sosial, budaya, dan kemaslahatan umat secara lebih menyeluruh.
Dalam konteks Aceh, peran MPU memiliki kedudukan penting sebagai lembaga keulamaan yang memberikan pertimbangan terhadap berbagai persoalan kehidupan masyarakat dan pemerintahan sesuai kewenangannya.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan ulama perlu dibangun secara berkelanjutan.
Keterlibatan ulama juga diharapkan dapat membantu pemerintah memahami sensitivitas sosial yang mungkin muncul dari suatu kebijakan.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan publik tidak hanya memperhatikan aspek administratif dan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keharmonisan masyarakat.
Syariat Islam Harus Menghadirkan Keselamatan dan Kemaslahatan
Abdul Ghani Isa turut mengingatkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus tercermin dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi keselamatan, keadilan, dan martabat manusia.
Nilai-nilai Islam tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, tetapi juga mencakup tanggung jawab menjaga kehidupan sosial yang damai dan berkeadilan.
Dalam kerangka tujuan syariat Islam atau maqashid syariah, perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi bagian dari prinsip kemaslahatan yang perlu diperhatikan.
Karena itu, setiap kebijakan maupun tindakan masyarakat seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap keselamatan dan kesejahteraan bersama.
Persoalan bendera Aceh yang memiliki dimensi sejarah, politik, hukum, dan identitas perlu disikapi dengan pendekatan yang tidak mengorbankan nilai-nilai tersebut.
Penyelesaian yang ditempuh harus mengutamakan musyawarah, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap seluruh pihak.
Dalam pandangan ini, menjaga perdamaian bukan berarti meniadakan perbedaan pendapat atau mengabaikan aspirasi masyarakat.
Sebaliknya, perdamaian harus menjadi landasan agar setiap aspirasi dapat disampaikan dan dibahas melalui cara-cara yang bermartabat.
Agus Maulidar: FGD Menjadi Ruang Dialektika yang Jernih dan Konstruktif
Direktur Eksekutif Aceh Cakrawala Institute, Agus Maulidar, menegaskan bahwa penyelenggaraan FGD Seri Kelima dimaksudkan untuk menghadirkan ruang diskusi yang sehat mengenai persoalan strategis di Aceh.
Menurutnya, isu bendera Aceh membutuhkan pembahasan yang tidak hanya mempertimbangkan aspirasi identitas, tetapi juga memperhatikan regulasi, kondisi sosial, serta hubungan masyarakat dengan aparat keamanan.
Forum tersebut diharapkan mampu mempertemukan berbagai sudut pandang secara terbuka dan rasional.
Pendekatan dialogis menjadi penting karena persoalan yang berkaitan dengan identitas sering kali mengandung pengalaman sejarah dan sensitivitas yang berbeda di antara kelompok masyarakat.
Melalui diskusi yang konstruktif, para peserta diharapkan dapat memahami dasar pemikiran masing-masing pihak tanpa harus mengubah perbedaan menjadi pertentangan.
Kehadiran ulama, akademisi, peneliti budaya, serta pengamat politik dan keamanan juga menunjukkan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami persoalan bendera Aceh.
Perspektif Budaya, Politik dan Keamanan Perlu Dipertemukan
Kehadiran Dr. Muhajir Al fairusy, M.A., sebagai akademisi dan peneliti budaya Aceh memberikan ruang bagi pembahasan mengenai hubungan simbol dengan identitas dan pengalaman sejarah masyarakat.
Sementara itu, kehadiran Dr. Ir. Aryos Nivada, S.P., M.A., sebagai pengamat politik dan keamanan membuka ruang analisis terhadap dinamika kebijakan serta hubungan masyarakat dengan aparat keamanan.
Munzami HS, Direktur IDeaS, turut hadir dalam forum yang membahas persoalan sosial dan kebijakan pemerintah tersebut.
Latar belakang para narasumber memperlihatkan bahwa polemik bendera Aceh memerlukan pembahasan dari berbagai sisi.
Perspektif budaya dapat membantu memahami makna simbol bagi masyarakat, sedangkan pendekatan hukum diperlukan untuk menilai kesesuaian regulasi.
Kajian politik dan keamanan juga penting untuk memahami bagaimana kebijakan, komunikasi publik, dan tindakan para pihak dapat memengaruhi stabilitas sosial.
Namun, perbedaan pendekatan tersebut harus diarahkan untuk mencari jalan keluar, bukan memperkuat polarisasi.
Forum diskusi diharapkan dapat menjadi salah satu sarana mempertemukan kepentingan dan membangun pemahaman bersama.
Pemerintah dan Aparat Perlu Mengutamakan Pendekatan Dialogis
Persoalan bendera Aceh juga berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan.
Dalam situasi yang sensitif, komunikasi yang baik menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah kesalahpahaman.
Pemerintah dan aparat keamanan memiliki tanggung jawab menjalankan ketentuan hukum, sedangkan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara damai sesuai peraturan perundang-undangan.
Kedua kepentingan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap hukum dan hak masyarakat.
Pendekatan dialogis dapat membantu menjelaskan perbedaan pandangan, mengurangi prasangka, serta mencegah tindakan yang berpotensi memunculkan ketegangan.
Keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan unsur masyarakat sipil dapat memperkuat komunikasi tersebut.
Dengan demikian, penyelesaian polemik bendera Aceh diharapkan tidak hanya bertumpu pada perdebatan mengenai simbol, tetapi juga memperhatikan kebutuhan menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sosial.
Perdamaian Aceh Merupakan Amanah Bersama
Pesan yang disampaikan Tgk. Abdul Ghani Isa dalam FGD Aceh Chakrawala Institute menjadi pengingat bahwa perdamaian Aceh merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
Perdamaian tidak cukup hanya dipertahankan melalui kesepakatan politik dan ketentuan hukum, tetapi juga membutuhkan sikap saling menghormati, kemampuan mengendalikan emosi, dan kesediaan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah.
Ulama memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan menjaga kesejukan sosial.
Pemerintah bertanggung jawab membangun komunikasi yang terbuka dan mengambil kebijakan secara bijaksana.
Aparat keamanan berkewajiban menjalankan tugas secara profesional dengan tetap menghormati hak masyarakat.
Sementara itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga persaudaraan, menolak fitnah, dan menghindari tindakan provokatif.
Seluruh peran tersebut saling berkaitan dalam menjaga kehidupan Aceh yang damai.
Bendera dapat menjadi simbol identitas dan kebanggaan, tetapi keselamatan manusia, persaudaraan masyarakat, dan keberlanjutan perdamaian harus tetap menjadi kepentingan bersama yang tidak boleh dikorbankan.
Polemik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade membutuhkan kesungguhan seluruh pihak untuk mencari penyelesaian melalui jalur hukum, komunikasi politik, dan dialog yang menghormati pengalaman sejarah masyarakat Aceh.
Ulama Harus Menjadi Jembatan Perdamaian
Melalui FGD Seri Kelima yang digelar Aceh Cakrawala Institute, pesan Wakil Ketua MPU Aceh Tgk. Abdul Ghani Isa menggarisbawahi pentingnya mengembalikan peran ulama sebagai penyejuk, pembimbing moral, dan jembatan dialog di tengah masyarakat.
Persoalan bendera Aceh harus dibicarakan dengan kepala dingin, tanpa mengabaikan identitas masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku.
Perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling mencurigai, menyebarkan fitnah, atau membangkitkan kembali permusuhan masa lalu.
Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan mencari penyelesaian yang dapat diterima melalui mekanisme yang sah.
Aceh telah melewati perjalanan panjang menuju perdamaian. Karena itu, setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan tindakan yang membuka kembali luka konflik.
Kehadiran ulama, pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan dalam ruang dialog diharapkan dapat memperkuat komitmen tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan menyelesaikan polemik bendera Aceh bukan hanya diukur dari tercapainya kesepakatan mengenai simbol daerah, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak menjaga persaudaraan, menghormati hukum, melindungi martabat manusia, dan memastikan perdamaian tetap menjadi fondasi masa depan Aceh.
