LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Polemik bendera Aceh yang telah berlangsung lebih dari 13 tahun kembali menuai kritik tajam. Pengamat politik dan keamanan, Dr. Ir. Aryos Nivada, S.P., M.A., mendesak lembaga Wali Nanggroe dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh agar tidak terus berada di posisi pasif dalam menghadapi persoalan yang berpotensi memicu ketegangan antara masyarakat dan aparat keamanan. Ia menegaskan bahwa perdebatan mengenai bendera Bintang Bulan harus segera diarahkan pada penyelesaian konkret, bukan dibiarkan menjadi komoditas politik yang terus menguras energi masyarakat Aceh.
Kritik tersebut disampaikan Aryos dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Seri Kelima yang diselenggarakan Aceh Cakrawala Institute, bertempat di Ruang VIP Gunongan Kopi, Banda Aceh, Sabtu (14/11/2026). Forum bertema “Bendera Aceh di Ruang Publik: Antara Identitas, Regulasi dan Relasi Masyarakat dan Aparat” itu mempertemukan kalangan akademisi, peneliti budaya, ulama, dan pengamat politik untuk membahas kebuntuan penyelesaian persoalan bendera Aceh yang hingga kini belum mencapai titik temu antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
Direktur Eksekutif Aceh Cakrawala Institute, Agus Maulidar, menjelaskan bahwa forum tersebut sengaja dihadirkan sebagai ruang dialektika yang jernih dan konstruktif. Menurutnya, persoalan bendera Aceh tidak cukup dipahami sebagai perdebatan mengenai simbol daerah, tetapi juga harus dilihat dari dimensi sejarah, identitas, hukum, hubungan masyarakat dengan aparat keamanan, serta keberlanjutan perdamaian Aceh.
Aryos Pertanyakan: Bendera Aceh Kebutuhan Rakyat atau Kepentingan Elite?
Dalam pemaparannya, Aryos Nivada mengajukan pertanyaan mendasar mengenai urgensi penggunaan bendera Aceh dalam situasi politik dan sosial saat ini.
Ia mempertanyakan apakah perjuangan mempertahankan penggunaan bendera Bintang Bulan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Aceh secara luas atau justru lebih banyak didorong oleh kepentingan politik kelompok tertentu.
Menurut Aryos, pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka agar masyarakat tidak terus-menerus dihadapkan pada polemik simbolik yang belum menghasilkan penyelesaian.
Ia mengingatkan bahwa simbol daerah seharusnya menjadi sarana memperkuat identitas dan persatuan, bukan justru menimbulkan perpecahan atau memperbesar ketegangan.
Karena itu, para elite politik diminta tidak menjadikan persoalan bendera sebagai instrumen mobilisasi dukungan yang berpotensi mengorbankan hubungan sosial masyarakat.
Aryos menilai bahwa Aceh memiliki banyak persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Perdebatan mengenai bendera yang terus berulang tanpa langkah penyelesaian, menurutnya, berisiko mengalihkan perhatian dari agenda-agenda tersebut.
Kritik Keras MPU Aceh, Aryos Sebut Perannya Belum Optimal
Salah satu bagian paling tajam dalam pemaparan Aryos adalah kritik terhadap peran MPU Aceh.
Ia menilai lembaga keulamaan tersebut belum cukup proaktif mengambil inisiatif untuk mempertemukan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan strategis yang berkembang di tengah masyarakat.
Bahkan, Aryos menggunakan istilah “mandul” untuk menggambarkan peran kelembagaan yang menurut penilaiannya belum optimal dalam mendorong penyelesaian polemik bendera Aceh.
Kritik tersebut diarahkan pada fungsi dan inisiatif kelembagaan, khususnya kemampuan MPU menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan.
Menurut Aryos, MPU Aceh semestinya tidak hanya hadir dalam pembahasan persoalan keagamaan, tetapi juga mampu menjalankan peran moral dalam menghadapi persoalan sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
Ia mendorong MPU untuk mengambil langkah nyata dengan menginisiasi dialog yang melibatkan unsur pemerintahan, lembaga adat, tokoh perdamaian, dan pemerintah pusat.
Dalam pandangannya, kewibawaan ulama di Aceh merupakan modal sosial penting untuk membangun komunikasi yang lebih sejuk dan mencegah munculnya ketegangan.
Namun, kewibawaan tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan yang konstruktif, bukan hanya melalui pernyataan normatif.
Desak MPU Pertemukan Presiden, Wali Nanggroe, Gubernur dan DPRA
Aryos mengusulkan agar MPU Aceh mengambil inisiatif mempertemukan para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan pengaruh dalam penyelesaian polemik bendera Aceh.
Pihak-pihak yang menurutnya perlu dilibatkan antara lain Wali Nanggroe, Gubernur Aceh, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh, serta unsur pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia dan pejabat terkait.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat membahas secara serius jalan keluar atas perbedaan pandangan mengenai bendera Aceh.
Menurut Aryos, salah satu hal yang dapat didiskusikan adalah kemungkinan tercapainya kesepakatan mengenai bentuk, motif, dan corak bendera yang dapat diterima bersama dalam kerangka hukum yang berlaku.
Ia menilai penyelesaian tidak semestinya terus ditunda tanpa adanya inisiatif nyata dari para pemangku kepentingan.
Jika seluruh pihak bersedia duduk bersama dan mengutamakan kepentingan masyarakat, menurutnya, peluang menemukan penyelesaian akan lebih terbuka.
Usulan tersebut merupakan pandangan Aryos dalam forum diskusi, bukan keputusan atau kesepakatan resmi dari lembaga-lembaga yang disebutkan.
Wali Nanggroe Diminta Jangan Hanya Mewakili Kelompok Tertentu
Aryos juga memberikan perhatian khusus terhadap peran lembaga Wali Nanggroe dalam menjaga persatuan masyarakat Aceh.
Ia menilai lembaga tersebut perlu mengambil langkah yang lebih inklusif dan menghadirkan solusi strategis terhadap persoalan bendera.
Menurutnya, Wali Nanggroe harus mampu menjadi representasi kepentingan seluruh masyarakat Aceh, bukan hanya kelompok atau golongan tertentu.
Aceh merupakan daerah dengan keragaman suku, etnis, bahasa, budaya, serta pengalaman sejarah dan pandangan politik.
Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan simbol dan identitas daerah perlu mempertimbangkan keberagaman tersebut.
Aryos menekankan bahwa aspirasi mengenai bendera Aceh tidak boleh hanya ditentukan oleh kelompok yang paling aktif menyampaikan tuntutan di ruang publik.
Pandangan masyarakat yang berbeda, termasuk mereka yang selama ini memilih tidak terlibat dalam perdebatan terbuka, juga perlu didengarkan.
Menurutnya, lembaga Wali Nanggroe memiliki posisi penting untuk memperkuat komunikasi lintas kelompok sehingga pembahasan mengenai identitas Aceh tidak memperlebar jarak sosial dan politik.
Soroti Silent Majority, Jangan Anggap Semua Rakyat Aceh Berpandangan Sama
Aryos turut menyoroti keberadaan kelompok masyarakat yang selama ini tidak banyak menyampaikan pandangan mengenai bendera Aceh di ruang publik.
Ia menyebut kelompok tersebut sebagai silent majority atau kelompok masyarakat yang cenderung memilih diam.
Menurut Aryos, suara kelompok yang paling aktif menyampaikan tuntutan tidak otomatis dapat dianggap mewakili keseluruhan aspirasi rakyat Aceh.
Karena itu, diperlukan ruang dialog yang lebih luas untuk mengetahui pandangan masyarakat dari berbagai latar belakang.
Pendekatan tersebut penting agar kebijakan mengenai simbol daerah tidak hanya didasarkan pada kepentingan elite atau tekanan kelompok tertentu.
Meski demikian, keberadaan dan besaran kelompok yang memilih diam belum dapat disimpulkan tanpa kajian atau survei yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pandangan Aryos tersebut menjadi dorongan agar proses pengambilan keputusan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas.
Dengan demikian, penyelesaian polemik bendera Aceh diharapkan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Qanun Bendera Aceh Sudah Berusia 13 Tahun, Penyelesaian Belum Tercapai
Polemik bendera Aceh tidak dapat dilepaskan dari pengesahan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Sejak qanun tersebut disahkan, persoalan mengenai kesesuaian pengaturan bendera Aceh dengan ketentuan hukum nasional menjadi bagian dari dinamika hubungan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
Perdebatan tersebut mencakup persoalan identitas daerah, sejarah konflik, kekhususan Aceh, dan ketentuan perundang-undangan.
Bagi sebagian masyarakat, bendera Bintang Bulan memiliki makna sejarah dan identitas yang kuat.
Namun, dari perspektif hukum nasional, penggunaan simbol daerah tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk pengaturan mengenai bendera dan lambang daerah.
Perbedaan tersebut membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme hukum dan dialog politik yang melibatkan pihak-pihak berwenang.
Aryos menilai kebuntuan yang berlangsung selama bertahun-tahun tidak boleh terus dibiarkan tanpa arah penyelesaian yang jelas.
Ia mengingatkan bahwa polemik yang berkepanjangan berpotensi dimanfaatkan untuk membangun sentimen politik dan memperbesar ketegangan sosial.
Wakil Ketua MPU: Ulama Harus Menyejukkan, Jangan Biarkan Konflik Baru
Sementara itu, Wakil Ketua MPU Aceh, Dr. Tgk. Abdul Ghani Isa, M.Ag., menekankan bahwa ulama memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga perdamaian dan menghadirkan kesejukan di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa ulama tidak boleh hanya berkutat pada kajian kitab atau persoalan keagamaan yang bersifat normatif.
Ulama juga harus hadir secara nyata untuk memberikan pencerahan, meluruskan kesalahpahaman, mencegah fitnah, serta membantu menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi umat.
Menurut Abdul Ghani Isa, peran tersebut menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi persoalan sensitif yang berkaitan dengan identitas, sejarah, hukum, dan hubungan dengan aparat keamanan.
Ia mengingatkan bahwa polemik bendera Aceh tidak boleh berkembang menjadi permusuhan atau membuka kembali luka konflik masa lalu.
Perdamaian yang telah diperjuangkan harus menjadi kepentingan utama seluruh elemen masyarakat.
Karena itu, setiap pihak diminta mengendalikan ucapan, menghindari tindakan provokatif, dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Ulama Jangan Hanya Dijadikan Pemberi Legitimasi Kebijakan
Abdul Ghani Isa juga menyoroti pentingnya keterlibatan ulama dalam proses perumusan kebijakan pemerintah.
Ia berpandangan bahwa ulama tidak seharusnya hanya dilibatkan setelah suatu keputusan ditetapkan untuk memberikan legitimasi atau pembenaran.
Sebaliknya, ulama perlu diajak berdialog sejak awal ketika pemerintah membahas persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan tersebut penting agar kebijakan publik mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, kondisi sosial, dan kemaslahatan umat.
Ia juga mengingatkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh harus tercermin dalam upaya menjaga keselamatan jiwa, melindungi harta benda, memelihara kehormatan, dan menjunjung tinggi martabat manusia.
Nilai-nilai tersebut harus menjadi landasan dalam menyikapi perbedaan, termasuk polemik bendera Aceh.
Dalam konteks ini, menjaga perdamaian tidak berarti meniadakan aspirasi atau melarang perbedaan pendapat.
Sebaliknya, perdamaian harus menjadi dasar agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui dialog yang bermartabat dan sesuai ketentuan hukum.
Agus Maulidar: Aceh Membutuhkan Dialog Jernih, Bukan Pertentangan Emosional
Direktur Eksekutif Aceh Cakrawala Institute, Agus Maulidar, menjelaskan bahwa FGD Seri Kelima diselenggarakan untuk mempertemukan berbagai pandangan mengenai polemik bendera Aceh.
Menurutnya, persoalan tersebut memiliki dua dimensi penting yang perlu dipahami secara bersamaan.
Pertama, dimensi emosional yang berkaitan dengan sejarah, pengalaman masyarakat, dan identitas Aceh.
Kedua, dimensi yuridis yang berkaitan dengan ketentuan hukum, regulasi negara, dan kewenangan pemerintahan.
Kedua dimensi tersebut tidak dapat dipertentangkan secara sederhana karena masing-masing memiliki pengaruh terhadap sikap dan pandangan masyarakat.
Karena itu, forum diskusi diarahkan untuk membangun pemahaman bersama melalui pertukaran gagasan yang terbuka, objektif, dan konstruktif.
Agus berharap perbedaan pandangan dapat dibahas secara rasional sehingga tidak berkembang menjadi pertentangan yang merugikan masyarakat.
Akademisi dan Peneliti Budaya Turut Bahas Identitas Aceh
Selain Dr. Aryos Nivada dan Dr. Tgk. Abdul Ghani Isa, diskusi tersebut turut dihadiri Dr. Muhajir Al-Fairusy, M.A., akademisi dan peneliti budaya Aceh.
Hadir pula Munzami HS, Direktur IDeaS, yang aktif menyoroti berbagai persoalan sosial dan kebijakan pemerintah.
Kehadiran para narasumber dari latar belakang berbeda memperluas ruang pembahasan mengenai bendera Aceh.
Perspektif budaya diperlukan untuk memahami hubungan antara simbol, identitas, dan pengalaman sejarah masyarakat.
Pendekatan hukum penting untuk menilai kedudukan regulasi serta kewenangan pemerintahan.
Sementara itu, kajian politik dan keamanan diperlukan untuk memahami dampak kebijakan serta kemungkinan munculnya ketegangan antara masyarakat dan aparat keamanan.
Melalui pembahasan dari berbagai sudut pandang, forum tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan politik, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan keberlanjutan perdamaian.
Jangan Sampai Polemik Bendera Mengorbankan Perdamaian Helsinki
Perdebatan mengenai bendera Aceh memiliki sensitivitas sejarah yang tidak dapat diabaikan.
Aceh pernah mengalami konflik berkepanjangan yang meninggalkan dampak sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.
Penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi tonggak penting dalam perjalanan perdamaian Aceh.
Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi perubahan hubungan politik dan keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan Aceh dalam kerangka hukum nasional.
Karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan identitas dan sejarah konflik perlu disikapi secara hati-hati.
Penyelesaian polemik bendera tidak boleh mengabaikan pengalaman masyarakat yang pernah merasakan dampak konflik.
Di sisi lain, penghormatan terhadap sejarah juga harus berjalan bersama komitmen menjaga hukum, keamanan, dan persaudaraan.
Aryos mengingatkan agar persoalan bendera tidak dimanfaatkan untuk memperbesar sentimen politik.
Sementara Abdul Ghani Isa menekankan pentingnya peran ulama dalam meredam fitnah dan mencegah munculnya permusuhan baru.
Kedua pandangan tersebut memperlihatkan pentingnya menempatkan perdamaian sebagai landasan dalam mencari penyelesaian.
Elite Politik Diminta Turunkan Ego, Kepentingan Rakyat Harus Didahulukan
Salah satu pesan utama dalam kritik Aryos Nivada adalah perlunya para elite politik menurunkan ego dan mengutamakan kepentingan masyarakat Aceh secara luas.
Menurutnya, persoalan bendera tidak semestinya terus menjadi perdebatan tanpa keputusan yang jelas.
Para pemangku kepentingan perlu menunjukkan kesungguhan melalui langkah konkret, komunikasi antarlembaga, dan kesediaan mencari titik temu.
Penyelesaian polemik bendera Aceh tidak dapat hanya mengandalkan pernyataan politik atau tuntutan di ruang publik.
Diperlukan proses yang melibatkan pihak-pihak berwenang, mempertimbangkan aspirasi masyarakat, dan tetap berada dalam kerangka hukum.
Apabila perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui kesepakatan yang sah, Aceh diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk memusatkan perhatian pada persoalan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan kesehatan merupakan agenda penting yang membutuhkan komitmen bersama.
Polemik Harus Diakhiri dengan Solusi, Bukan Sekadar Pernyataan
FGD Seri Kelima Aceh Chakrawala Institute memperlihatkan bahwa persoalan bendera Aceh masih membutuhkan penyelesaian yang serius.
Kritik Aryos Nivada terhadap MPU dan lembaga Wali Nanggroe menjadi dorongan agar kedua institusi tersebut mengambil peran yang lebih aktif sesuai kewenangan masing-masing.
Sementara itu, pesan Wakil Ketua MPU Aceh Tgk. Abdul Ghani Isa menegaskan bahwa setiap langkah penyelesaian harus tetap mengutamakan kesejukan, kemaslahatan, dan perdamaian.
Pemerintah Aceh, DPRA, lembaga Wali Nanggroe, MPU, tokoh perdamaian, masyarakat sipil, serta pemerintah pusat diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih intensif untuk mencari jalan keluar.
Namun, keberhasilan dialog membutuhkan kesediaan seluruh pihak untuk mendengarkan pandangan yang berbeda, menghormati hukum, dan tidak memaksakan kepentingan kelompok.
Polemik bendera Aceh tidak boleh terus menjadi panggung pertarungan kepentingan politik, sementara persoalan mendasar masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masih membutuhkan perhatian serius.
Simbol identitas seharusnya memperkuat kebersamaan, bukan menciptakan garis pemisah baru di tengah masyarakat.
Aceh membutuhkan keberanian para pemimpinnya untuk berdialog, mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan menjaga perdamaian. Sebab, memperjuangkan identitas daerah tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keselamatan, persaudaraan, dan masa depan rakyatnya sendiri.
Pesan yang mengemuka dari forum tersebut menjadi pengingat bahwa polemik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade harus diarahkan menuju penyelesaian nyata.
Bendera boleh menjadi bahan perdebatan, tetapi perdamaian Aceh tidak boleh kembali dipertaruhkan.
