LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong tidak hanya menjadi bagian dari program ekonomi pemerintah, tetapi juga berperan sebagai alternatif pembiayaan masyarakat agar tidak bergantung pada pinjaman online (pinjol) maupun rentenir.
Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ferry Juliantono, mengatakan koperasi desa memiliki potensi besar menyediakan pembiayaan mikro yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.
“Jadi koperasi desa ini juga bisa memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat sehingga mereka tidak perlu lagi pinjam kepada pinjol atau rentenir,” kata Ferry dalam kegiatan Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2026, Kamis (24/9/2026).
Menurut Ferry, keberadaan koperasi desa harus dikembangkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat. Koperasi tidak hanya berfungsi menyalurkan program pemerintah, tetapi juga dapat mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif di daerah.
Selain menyediakan pembiayaan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berperan sebagai tempat pemasaran produk masyarakat. Dengan demikian, koperasi dapat mempertemukan kebutuhan pembiayaan dengan akses pasar bagi pelaku usaha di desa.
Ferry menilai penguatan fungsi tersebut penting untuk mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu menjadi pelaku usaha.
Menurut dia, anak muda perlu diberikan ruang untuk menghasilkan produk yang dapat dikembangkan dan dipasarkan melalui ekosistem ekonomi desa.
Dorong Keuangan Syariah
Di sisi lain, Ferry menilai pengembangan ekonomi syariah perlu diikuti dengan peningkatan pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh masyarakat.
Ia menyebut tingkat literasi keuangan syariah saat ini telah mencapai 43 persen. Namun, tingkat inklusinya baru berada di angka 13,24 persen.
“Literasi keuangan syariah sekarang sudah mencapai 43 persen, tetapi tingkat inklusinya baru 13,24 persen,” ujarnya.
Menurut Ferry, angka tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan masyarakat mengenai keuangan syariah dengan penggunaan layanan keuangan syariah.
Karena itu, MES mendorong semakin banyak pengusaha Muslim, termasuk generasi muda, memanfaatkan layanan keuangan syariah untuk mendukung pengembangan usaha.
Penguatan koperasi desa juga dinilai dapat menjadi salah satu sarana untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat sekaligus mengembangkan aktivitas ekonomi berbasis komunitas di tingkat desa.
35.000 Kopdes Ditargetkan Beroperasi
Penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih tersebut berlangsung bersamaan dengan percepatan pembangunan koperasi desa di berbagai daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyampaikan pemerintah menargetkan sebanyak 35.000 Koperasi Desa Merah Putih rampung dibangun pada akhir Agustus 2026 dan mulai beroperasi pada September 2026.
“Sementara Koperasi Desa Merah Putih akan selesai 35.000 insyaallah di Agustus akhir, sehingga September bisa operasi,” kata Zulkifli Hasan di Jakarta.
Menurut Zulkifli, pemerintah terus mempercepat pembangunan koperasi tersebut agar dapat berfungsi sebagai infrastruktur ekonomi di tingkat desa.
Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan menjalankan fungsi sebagai offtaker atau pihak yang menyerap produk masyarakat desa. Peran tersebut ditujukan untuk memperkuat rantai pasok sekaligus membantu memastikan hasil produksi masyarakat memiliki akses pasar.
Dengan fungsi tersebut, koperasi diharapkan tidak berhenti sebagai lembaga ekonomi yang menyediakan layanan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penghubung antara produksi, pembiayaan, distribusi, dan pemasaran produk desa.
Pemerintah juga menyiapkan kelanjutan program tersebut. Setelah target 35.000 koperasi pada 2026, pemerintah memperkirakan pembangunan sekitar 30.000 hingga 35.000 koperasi desa dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.
“Tahun ini 35.000, tahun depan diperkirakan akan juga kita bisa selesaikan 30 sampai 35.000 desa,” ujar Zulkifli.
Pembangunan yang Tidak Tepat Akan Dikoreksi
Zulkifli mengakui masih terdapat sejumlah pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang perlu ditertibkan dan dikoreksi.
Pemerintah menemukan beberapa lokasi pembangunan yang dinilai tidak sesuai, termasuk pembangunan koperasi di wilayah pegunungan.
“Ada di sana-sini yang tidak tepat, tentu kita akan koreksi, seperti pembangunan di gunung-gunung, ada satu dua atau berapa banyak, kita akan tertibkan,” katanya.
Penataan tersebut dilakukan agar pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan tujuan program dan benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.
Dengan target puluhan ribu koperasi beroperasi, pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah. Selain membuka akses pembiayaan, koperasi diharapkan mampu menyerap produk desa, memperluas pasar UMKM, serta menjadi bagian dari rantai pasok ekonomi nasional.
Fungsi tersebut sekaligus menempatkan koperasi desa sebagai salah satu instrumen untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan formal, termasuk pembiayaan berbasis syariah, di tengah masih terbatasnya tingkat inklusi keuangan syariah.
