LINTASNUSANTARANEWS.ID | TARBIYAH- Peringatan Hari Santri Nasional 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pendidikan pesantren di Indonesia tanpa menghilangkan tradisi keilmuan, kemandirian, dan identitas yang telah diwariskan para ulama selama berabad-abad. Upaya pemerintah membangun sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren diingatkan agar tidak berubah menjadi kebijakan penyeragaman yang justru mengikis kekhasan lembaga pendidikan Islam tersebut.
Pembina Pondok Pesantren Al-Amanah Sempon, Wonogiri, Jawa Tengah, Hayu Prabowo, menegaskan bahwa peningkatan mutu pesantren harus dilakukan dengan pendekatan yang menghargai keberagaman sistem pendidikan, tradisi pengajaran, serta kesinambungan sanad keilmuan masing-masing lembaga.
Menurutnya, kehadiran Majelis Masyayikh sebagai lembaga penjaminan mutu eksternal pendidikan pesantren seharusnya menjadi jembatan antara kebutuhan negara terhadap standar pendidikan dan realitas pesantren yang memiliki karakter berbeda-beda.
“Harapan terbesar terhadap lembaga ini adalah supaya dapat membiarkan negara ‘mengerti’ pesantren, bukan memaksa pesantren ‘menyesuaikan diri’ dengan negara,” tegas Hayu Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Mutu Pesantren Tidak Boleh Diukur dengan Standar Seragam
Hayu menilai, salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan pendidikan pesantren adalah kecenderungan menilai mutu melalui ukuran administratif yang sama bagi seluruh lembaga.
Padahal, pesantren di Indonesia tumbuh dengan sejarah, metode pembelajaran, orientasi pendidikan, dan tradisi keilmuan yang beragam.
Pesantren salafiyah, misalnya, memiliki kekuatan utama pada pendalaman kitab kuning dan penguasaan ilmu-ilmu keislaman klasik. Sementara itu, pesantren tahfidz lebih menekankan kemampuan menghafal, menjaga, dan memahami Al-Qur’an.
Di sisi lain, pesantren modern mengembangkan pendekatan pendidikan yang memadukan pengajaran agama dengan berbagai disiplin ilmu umum dan sistem pembelajaran kontemporer.
Perbedaan tersebut, menurut Hayu, tidak seharusnya dipandang sebagai kelemahan yang harus diseragamkan, melainkan sebagai kekayaan pendidikan Islam Indonesia yang perlu dilindungi.
Karena itu, penyusunan standar mutu harus memperhatikan tujuan pendidikan dan karakter setiap pesantren, bukan sekadar menuntut seluruh lembaga memenuhi indikator administratif yang identik.
Majelis Masyayikh Diharapkan Menjadi Pelindung Tradisi Pesantren
Hayu menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan landasan hukum bagi pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren.
Dalam kerangka tersebut, Majelis Masyayikh memiliki peran dalam penjaminan mutu eksternal, sedangkan Dewan Masyayikh menjalankan fungsi penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan pesantren.
Pembagian peran itu diharapkan mampu menciptakan sistem evaluasi pendidikan yang tetap memperhatikan kemandirian dan kekhasan pesantren.
Menurut Hayu, Majelis Masyayikh tidak cukup hanya berfungsi sebagai penyusun standar atau pemeriksa kelengkapan administrasi.
Lembaga tersebut juga perlu memahami secara mendalam bagaimana pesantren mendidik santri, membentuk akhlak, menanamkan disiplin, dan mewariskan ilmu agama melalui hubungan antara kiai, guru, dan murid.
Dengan demikian, penjaminan mutu dapat menjadi sarana meningkatkan kualitas pendidikan tanpa mengubah pesantren menjadi lembaga yang kehilangan identitasnya.
Kitab Kuning dan Sanad Keilmuan Harus Tetap Diakui
Salah satu aspek yang mendapat perhatian Hayu adalah pentingnya pengakuan terhadap sanad keilmuan dalam sistem penjaminan mutu pesantren.
Sanad merupakan mata rantai transmisi ilmu yang menghubungkan seorang murid dengan guru-gurunya hingga kepada ulama terdahulu dalam tradisi keilmuan Islam.
Dalam lingkungan pesantren, sanad bukan sekadar catatan hubungan belajar, tetapi juga berkaitan dengan otoritas keilmuan, kesinambungan pengajaran, dan tanggung jawab dalam menyampaikan ilmu agama.
Karena itu, mutu seorang pendidik pesantren tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan gelar akademik atau kelengkapan dokumen formal.
Seorang kiai atau guru yang memiliki penguasaan mendalam terhadap kitab-kitab keislaman, pengalaman mengajar panjang, serta sanad keilmuan yang jelas juga memiliki kompetensi yang perlu memperoleh pengakuan.
Hayu menilai pengalaman nyata para praktisi pesantren harus menjadi bagian penting dalam penyusunan standar pendidikan.
Standar Kompetensi Harus Disesuaikan dengan Jenis Pesantren
Dalam penilaian Hayu, sistem penjaminan mutu yang ideal perlu memadukan nilai-nilai dasar pendidikan pesantren dengan kompetensi khusus sesuai rumpun dan karakter lembaganya.
Pada pesantren yang berfokus pada kajian kitab kuning, misalnya, mutu pendidikan dapat dinilai melalui kemampuan santri membaca dan memahami kitab berbahasa Arab, penguasaan nahwu dan sharaf, serta kemampuan melakukan kajian dan penggalian hukum Islam sesuai tingkat pendidikannya.
Sementara itu, pada pesantren tahfidz, penilaian dapat mencakup ketepatan hafalan Al-Qur’an, kualitas tajwid, kelancaran bacaan, dan pemahaman terhadap makna ayat.
Adapun pesantren yang mengembangkan pendidikan terpadu memerlukan indikator yang sesuai dengan tujuan dan struktur pembelajarannya.
Hayu memandang Kerangka Profil Santri Indonesia dapat menjadi acuan nilai bersama, sementara kompetensi teknis dikembangkan berdasarkan karakter masing-masing jalur pendidikan.
Dokumen penjaminan mutu Majelis Masyayikh pada 2023 telah mencakup lima jalur pendidikan, yakni Muadalah Salafiyah, Muadalah Muallimin, Pendidikan Diniyah Formal, Ma’had Aly, dan pendidikan nonformal.
Keragaman jalur tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan penjaminan mutu yang tidak memaksakan satu model penilaian bagi seluruh pesantren.
Guru Pesantren Tanpa Gelar Sarjana Juga Perlu Mendapat Pengakuan
Hayu turut menyoroti pentingnya pengakuan terhadap kompetensi pendidik yang diperoleh melalui pengalaman belajar dan mengajar di lingkungan pesantren.
Menurutnya, banyak pendidik pesantren memiliki kemampuan keilmuan yang kuat meskipun tidak seluruhnya menempuh jalur pendidikan tinggi formal.
Dalam tradisi pesantren, penguasaan kitab, pengalaman berguru kepada ulama, serta kemampuan membimbing santri merupakan bagian penting dari pembentukan kompetensi seorang pendidik.
Karena itu, pengakuan pembelajaran lampau perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan standar kompetensi tenaga pendidik pesantren.
Hayu juga menyinggung regulasi Kementerian Agama tahun 2024 yang menurutnya membuka ruang bagi pengembangan standar kompetensi pendidik yang lebih sesuai dengan karakter pendidikan pesantren.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan dengan penghormatan terhadap jalur pembentukan keilmuan yang telah lama berkembang di pesantren.
Hari Santri Jadi Momentum Menjaga Kemandirian Pendidikan Islam
Peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober memiliki makna penting dalam mengingat kontribusi pesantren dan para santri terhadap perjalanan bangsa Indonesia.
Dalam konteks pendidikan, momentum tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi arah pengembangan pesantren di tengah perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan meningkatnya tuntutan kualitas pendidikan.
Pesantren dituntut mampu mempersiapkan santri menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan akar keilmuan, pembinaan akhlak, dan nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasinya.
Hayu menekankan bahwa penguatan mutu harus dibangun melalui pengakuan dan keadilan terhadap keragaman pesantren, bukan melalui keseragaman yang mengabaikan perbedaan tradisi.
Majelis Masyayikh diharapkan mampu menerjemahkan kekhasan pendidikan pesantren menjadi standar yang dapat dipahami negara, sekaligus menjelaskan tuntutan mutu pendidikan nasional dengan cara yang dapat diterima dan diterapkan oleh pesantren.
Dengan pendekatan tersebut, sistem penjaminan mutu tidak hanya menghasilkan laporan administratif, tetapi benar-benar mendorong perbaikan proses pembelajaran, kualitas pendidik, dan kompetensi lulusan.
Negara Harus Memahami Pesantren, Bukan Menghapus Kekhasannya
Hayu mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan pesantren harus tetap menempatkan tradisi keilmuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas lembaga.
Pengakuan terhadap kitab kuning, sanad ulama, kewibawaan keilmuan kiai, serta keberagaman metode pendidikan merupakan unsur penting dalam menjaga keberlanjutan pesantren.
Menurutnya, standar pendidikan yang baik bukanlah standar yang menjadikan seluruh lembaga terlihat sama, melainkan yang mampu memastikan setiap pesantren menjalankan tujuan pendidikannya secara berkualitas dan bertanggung jawab.
Pemerintah dan lembaga penjaminan mutu diharapkan membangun komunikasi yang erat dengan para pengasuh, kiai, dan praktisi pesantren agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Peringatan Hari Santri Nasional 2026 menjadi pengingat bahwa kemajuan pendidikan pesantren tidak harus dibayar dengan hilangnya tradisi. Penguatan mutu justru perlu berjalan beriringan dengan perlindungan sanad keilmuan, penghormatan terhadap otoritas ulama, dan pemeliharaan kemandirian pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan Islam di Indonesia.
