LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Menguatnya wacana pengunduran diri maupun pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan baru dalam dinamika politik nasional: siapa yang berpeluang menduduki kursi Wakil Presiden Republik Indonesia apabila jabatan tersebut benar-benar mengalami kekosongan?
Sejumlah nama tokoh politik mulai dikaitkan dengan kemungkinan pergantian Wakil Presiden, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, pembicaraan mengenai calon pengganti tersebut masih sebatas spekulasi politik. Belum terdapat proses pencalonan resmi karena Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
Di tengah berkembangnya wacana tersebut, konstitusi telah menetapkan mekanisme yang harus ditempuh apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Presiden Prabowo Memiliki Hak Mengusulkan Dua Calon
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Dengan demikian, apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar kosong, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR.
Selanjutnya, MPR bertugas memilih satu di antara dua calon tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Artinya, pengganti Wakil Presiden tidak otomatis ditentukan oleh partai politik tertentu ataupun langsung dipilih melalui pemilihan umum baru.
Puan Maharani dan AHY Muncul dalam Spekulasi Politik
Dalam sejumlah pemberitaan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden, nama Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono ikut disebut sebagai figur yang berpotensi masuk dalam pembicaraan politik.
Puan Maharani merupakan Ketua DPR RI sekaligus tokoh penting PDI Perjuangan.
Pengalamannya dalam pemerintahan dan parlemen menjadikan Puan salah satu figur nasional yang memiliki posisi politik strategis.
Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan serta kepemimpinan partai politik.
Keduanya memiliki latar belakang politik yang berbeda dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam analisis mengenai konfigurasi koalisi pemerintahan.
Namun, belum ada bukti bahwa Presiden Prabowo telah menetapkan, menawarkan, atau mengusulkan Puan maupun AHY sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran.
Penyebutan kedua nama tersebut harus dipahami sebagai bagian dari spekulasi dan analisis politik, bukan keputusan resmi.
Penentuan Pengganti Akan Berkaitan dengan Konfigurasi Koalisi
Apabila kekosongan jabatan Wakil Presiden benar-benar terjadi, keputusan mengenai dua calon yang diajukan Presiden diperkirakan akan menjadi perhatian partai-partai politik.
Prabowo tidak hanya harus mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan calon, tetapi juga kemampuan bekerja sama dalam pemerintahan serta penerimaan politik di MPR.
Partai-partai yang memiliki kursi di DPR dan MPR berpotensi memainkan peran penting dalam proses pembahasan dan pemilihan.
Namun, dukungan politik tersebut tetap harus ditempatkan dalam mekanisme konstitusional.
Presiden berwenang mengusulkan dua calon, sedangkan keputusan pemilihan berada pada MPR.
Karena itu, sekalipun terdapat kesepakatan politik antarelite partai, proses pengisian jabatan tetap harus mengikuti ketentuan UUD 1945.
Apakah Wakil Presiden Pengganti Harus Berasal dari Partai Koalisi?
Konstitusi tidak menetapkan bahwa calon Wakil Presiden pengganti harus berasal dari partai politik pendukung pemerintah.
Presiden dapat mengajukan calon yang memenuhi persyaratan konstitusional dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, figur dari partai koalisi, partai di luar koalisi, maupun tokoh lain yang memenuhi syarat secara hukum dapat dipertimbangkan.
Namun, secara politik, dukungan partai-partai di MPR menjadi faktor yang penting karena calon yang diajukan harus melalui proses pemilihan.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo, pertimbangan mengenai stabilitas koalisi, hubungan antarpemimpin partai, serta keberlanjutan program pemerintahan dapat menjadi faktor dalam pembicaraan politik.
Hal tersebut merupakan analisis atas kemungkinan konfigurasi politik, bukan informasi mengenai keputusan yang telah diambil.
Pemakzulan Gibran Tidak Otomatis Mengakhiri Jabatan Prabowo
Di tengah wacana pergantian Wakil Presiden, muncul pula pandangan yang menghubungkan masa jabatan Gibran dengan kelanjutan kepemimpinan Presiden Prabowo.
Namun, secara konstitusional, jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat dinilai secara terpisah dalam proses pemberhentian.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila memenuhi alasan konstitusional tertentu.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur proses yang harus dilalui, termasuk pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi dan keputusan MPR.
Karena itu, apabila Wakil Presiden diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, hal tersebut tidak otomatis mengakibatkan Presiden kehilangan jabatannya.
Mantan pakar hukum tata negara dan penggugat dalam polemik pendidikan Gibran, Denny Indrayana, sebagaimana disebut dalam laporan yang beredar, juga menyoroti perbedaan pertanggungjawaban konstitusional Presiden dan Wakil Presiden.
Dengan demikian, narasi bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus selalu berhenti secara bersamaan tidak sesuai dengan mekanisme pengisian kekosongan jabatan yang diatur UUD 1945.
DPR, MK, dan MPR Memiliki Peran Berbeda
Apabila proses yang ditempuh adalah pemakzulan, DPR terlebih dahulu harus menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat jabatan.
Pendapat tersebut kemudian harus diuji melalui Mahkamah Konstitusi sesuai persyaratan yang ditetapkan Pasal 7B UUD 1945.
Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, proses dapat dilanjutkan melalui tahapan di DPR dan MPR.
Keputusan pemberhentian berada pada MPR dengan ketentuan kuorum dan persetujuan yang diatur konstitusi.
Berbeda dengan itu, apabila Wakil Presiden mengundurkan diri dan terjadi kekosongan jabatan, pengisian posisi dilakukan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Kedua jalur tersebut memiliki mekanisme berbeda, tetapi sama-sama harus berlandaskan ketentuan hukum.
MPR Wajib Memilih Wakil Presiden dalam Waktu 60 Hari
Apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar kosong, UUD 1945 memberikan batas waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan.
Dalam proses tersebut, Presiden mengajukan dua calon dan MPR menentukan satu nama yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden.
Ketentuan ini bertujuan memastikan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta menghindari kekosongan jabatan yang berkepanjangan.
Oleh sebab itu, proses pergantian Wakil Presiden tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan politik, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan stabilitas ketatanegaraan.
Bursa Pengganti Masih Spekulasi, Gibran Tetap Menjabat
Hingga Selasa (10/11/2026), belum terdapat pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran ataupun keputusan pemberhentiannya melalui mekanisme konstitusional.
Dengan demikian, belum terdapat kekosongan jabatan Wakil Presiden yang mengharuskan Presiden Prabowo mengajukan dua calon kepada MPR.
Nama Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, maupun figur politik lainnya yang muncul dalam pembicaraan publik belum dapat dinyatakan sebagai calon resmi.
Apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar kosong, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua calon, sedangkan MPR menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Presiden pengganti.
Sampai proses tersebut benar-benar terjadi, seluruh pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran masih merupakan wacana politik yang memerlukan perkembangan dan konfirmasi lebih lanjut.
