LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Penanganan kasus dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD dan seorang mahasiswa berinisial AM belum dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh menyatakan unsur pidana yang disangkakan belum terpenuhi berdasarkan hasil penyidikan dan petunjuk jaksa kepada penyidik.
Kepala Kejari Banda Aceh, Bobbi Sandri, menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan penerapan Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Dalam proses penanganannya, jaksa telah memberikan 17 petunjuk melalui mekanisme P-19 agar penyidik melengkapi berkas perkara. Namun, berdasarkan hasil penyidikan yang diterima, unsur-unsur dalam pasal tersebut dinilai belum dapat dibuktikan secara memadai.
Definisi jarimah liwath dalam Qanun Jinayat memiliki rumusan khusus. Karena itu, pembuktian perkara tidak cukup hanya bertumpu pada dugaan, tetapi harus didukung alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum.
Kondisi tersebut membuat perkara belum dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan atau dinyatakan lengkap (P-21).
FD Telah Diberhentikan Tidak dengan Hormat
Terlepas dari perkembangan proses pidana, FD sebelumnya telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
Pemberhentian tersebut disebut berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 4 Oktober 2026 dan Keputusan Wali Kota Banda Aceh tertanggal 23 Oktober 2026.
Dengan demikian, terdapat dua proses berbeda dalam perkara ini, yakni penanganan dugaan tindak pidana melalui mekanisme peradilan dan penjatuhan sanksi kepegawaian melalui kewenangan pemerintah daerah.
MPU Aceh Dorong Evaluasi Qanun Jinayat
Perkembangan perkara tersebut turut mendapat perhatian Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.
Ketua MPU Aceh, Teungku Faisal Ali atau yang dikenal dengan sapaan Lem Faisal, menilai kasus ini memperlihatkan adanya keterbatasan dalam rumusan ketentuan Qanun Jinayat, khususnya terkait pembuktian jarimah liwath.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). MPU Aceh mendorong agar ketentuan dalam qanun tersebut dikaji kembali dan, apabila diperlukan, dilakukan revisi untuk memperjelas rumusan serta penerapannya.
Dorongan evaluasi itu menjadi penting agar aturan hukum memiliki rumusan yang jelas, dapat diterapkan secara konsisten, dan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan syariat Islam di Aceh.
Belum berlanjutnya perkara ini ke tahap penuntutan sekaligus memperlihatkan pentingnya kesesuaian antara rumusan tindak pidana, alat bukti, dan ketentuan hukum yang digunakan. Proses penegakan hukum tetap harus berjalan berdasarkan pembuktian yang sah, bukan semata-mata berdasarkan dugaan atau penilaian terhadap seseorang.




















