Info Kejaksaan

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Kerja Sama Sumur Minyak Rp2 Triliun, Wali Kota Bekasi Diperiksa

0
×

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Kerja Sama Sumur Minyak Rp2 Triliun, Wali Kota Bekasi Diperiksa

Share this article

LINTASNUSANTARANEWS.ID | BEKASI- Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan korupsi dalam kerja sama pengelolaan sumur minyak yang diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun. Dalam penyidikan perkara tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Selasa (17/11/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya agenda pemeriksaan terhadap Tri yang dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

“Terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi, kita tunggu saja,” kata Anang, Selasa (17/11/2026).

Tri dijadwalkan menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB. Penyidik, menurut Anang, masih menunggu kedatangan orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut untuk dimintai keterangan terkait perkara yang tengah diselidiki.

Dugaan Penyimpangan Kerja Sama Pengelolaan Sumur Minyak

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama operasi (KSO) untuk pengelolaan sejumlah sumur minyak di wilayah Kota Bekasi.

Penyidikan perkara tersebut sebelumnya diambil alih Kejagung dari Kejaksaan Negeri Bekasi. Dalam proses pendalaman, penyidik menemukan indikasi pelanggaran terhadap sejumlah mekanisme dan ketentuan perizinan dalam pelaksanaan kerja sama.

Anang menjelaskan, perusahaan yang terlibat dalam kerja sama tersebut diduga baru dibentuk. Namun, pelaksanaan KSO disebut tidak memenuhi sejumlah prosedur, termasuk persetujuan DPRD dan keterlibatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” ungkap Anang.

Dugaan pelanggaran tersebut kini menjadi salah satu fokus penyidik untuk mengungkap bagaimana kerja sama pengelolaan sumur minyak itu dijalankan, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam prosesnya.

Kerugian Negara Ditaksir Mencapai Rp2 Triliun

Kejagung memperkirakan dugaan penyimpangan dalam kerja sama tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga sekitar Rp2 triliun.

Menurut Anang, dampak kerugian tidak hanya dirasakan perusahaan daerah (perusda), tetapi juga pihak Pertamina yang turut terlibat dalam kerja sama tersebut.

“Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian,” ujarnya.

Besarnya perkiraan kerugian tersebut membuat penyidik Jampidsus terus mengembangkan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.

Pemeriksaan Tri Adhianto sebagai saksi menjadi bagian dari upaya Kejagung menelusuri proses kerja sama pengelolaan sumur minyak tersebut, termasuk dugaan penyimpangan perizinan dan dampak keuangannya.

Hingga kini, penyidik masih mendalami konstruksi perkara untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pemeriksaan sebagai saksi tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *