LINTASNUSANTARANEWS.ID | MEDAN- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tujuh dari delapan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara. Penahanan dilakukan setelah para tersangka menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan tujuh tersangka yang memenuhi panggilan penyidik langsung dikenai upaya paksa berupa penahanan. Sementara satu tersangka lainnya, yakni mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara, Dicky Erlangga, tidak hadir sehingga belum dilakukan penahanan.
“Hari ini, tujuh dari delapan orang tersangka yang hadir (pemeriksaan), kemudian dilakukan upaya paksa berupa penahanan oleh penyidik,” ujar Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (22/10/2026).
Penahanan tersebut merupakan perkembangan baru dalam penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025.
Delapan Tersangka Berasal dari Jajaran BBPJN Sumut
Dalam pengembangan perkara ini, KPK menetapkan delapan tersangka yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) dan pernah menduduki jabatan strategis dalam pelaksanaan proyek jalan nasional di Sumatera Utara.
Kedelapan tersangka tersebut adalah:
- Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Kepala BBPJN Sumatera Utara periode 2024–2025.
- Dicky Erlangga, Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut periode 2023–2025.
- Rahmad Parulian, Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut periode 2021–2023.
- Munson Ponter Paulus Hutauruk, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut periode 2021–2023.
- Faisal, PPK 1.1 Satker Wilayah I BBPJN Sumut periode 2023–2025.
- Heri Handoko, PPK 1.2 Satker Wilayah I BBPJN Sumut periode 2023–2025.
- T. Rahmatsyah Putra alias Dadam, Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut periode 2023–2024.
- Manaek Manalu, PPK 2.2 Satker Wilayah II BBPJN Sumut periode 2023–2025.
Dari delapan nama tersebut, hanya Dicky Erlangga yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Kamis (22/10/2026).
KPK belum menyampaikan secara terperinci alasan ketidakhadiran Dicky maupun jadwal pemeriksaan ulang terhadap yang bersangkutan.
Penyidik masih terus mendalami dugaan keterlibatan para tersangka dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek pembangunan serta preservasi jalan nasional di Sumatera Utara.
Berawal dari OTT KPK pada Juni 2025
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025 di wilayah Sumatera Utara.
Dari operasi tersebut, KPK mengungkap dugaan praktik suap dalam pengaturan proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara serta Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.
Dalam pengungkapan awal, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni:
- Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.
- Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus PPK.
- Heliyanto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.
- M. Akhirun Efendi Siregar, Direktur Utama PT Daya Nur Global (DNG).
- M. Rayhan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rukun Nusantara (RN).
KPK mengungkap bahwa perkara tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek pembangunan jalan yang nilai keseluruhannya mencapai sekitar Rp231,8 miliar.
Dalam OTT, penyidik juga mengamankan uang tunai sebesar Rp231 juta yang diduga merupakan bagian dari pemberian terkait pengaturan proyek.
Sementara itu, nilai suap yang diperkirakan dalam konstruksi perkara awal mencapai sekitar Rp2 miliar.
Nilai Rp231,8 miliar merupakan nilai proyek yang menjadi sorotan penyidikan, bukan jumlah kerugian negara yang telah ditetapkan.
Dugaan Pengaturan Proyek Jalan Senilai Rp157,8 Miliar
Dalam konstruksi perkara pertama, KPK menduga terjadi pengaturan pengadaan dua proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumatera Utara.
Kedua proyek tersebut meliputi pembangunan Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu Selatan dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot, dengan nilai gabungan sekitar Rp157,8 miliar.
Topan Obaja Putra Ginting bersama Rasuli Efendi Siregar dan M. Akhirun Efendi Siregar diduga terlibat dalam pengaturan proyek agar pelaksanaannya menguntungkan pihak tertentu.
KPK menduga PT Daya Nur Global diarahkan menjadi pelaksana pekerjaan melalui proses pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Dalam perkara tersebut, Akhirun bersama putranya, M. Rayhan Dulasmi Piliang, diduga memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang berperan dalam pengaturan proyek.
Penyidik mendalami dugaan pemberian uang tersebut sebagai imbalan atas pengondisian proses pengadaan pekerjaan jalan.
Topan Obaja Putra Ginting sebelumnya juga menjadi sorotan karena dikenal memiliki kedekatan dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Namun, hubungan kedekatan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan Bobby dalam tindak pidana. Penetapan tanggung jawab hukum tetap harus didasarkan pada alat bukti dan hasil penyidikan.
Dugaan Suap Proyek Jalan Nasional Melalui E-Katalog
Selain perkara di lingkungan Dinas PUPR Sumut, KPK juga mengusut dugaan suap pada proyek yang berada di bawah Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.
Dalam konstruksi perkara kedua, Heliyanto selaku PPK diduga menerima uang sebesar Rp120 juta dari M. Akhirun Efendi Siregar dan M. Rayhan Dulasmi Piliang.
Pemberian uang tersebut diduga berkaitan dengan pengaturan pengadaan pekerjaan jalan melalui sistem katalog elektronik atau e-katalog.
KPK menduga pengondisian proses pengadaan tersebut menyebabkan PT Daya Nur Global dan PT Rukun Nusantara memperoleh sejumlah pekerjaan pada periode 2023 hingga 2025.
Praktik tersebut menjadi perhatian penyidik karena sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, persaingan sehat, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Pengembangan penyidikan kini diarahkan untuk menelusuri dugaan keterlibatan pejabat lain yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan proyek jalan nasional.
KPK Perluas Penyidikan ke Pejabat dan Proyek Lain
Penetapan delapan tersangka baru menunjukkan bahwa penyidikan perkara tidak berhenti pada pihak-pihak yang terjaring OTT pada Juni 2025.
KPK terus menelusuri kemungkinan adanya pengaturan proyek dalam lingkup pekerjaan pembangunan maupun preservasi jalan nasional di Sumatera Utara.
Pemeriksaan terhadap pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala balai, kepala satuan kerja, dan PPK menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap proses pengambilan keputusan dalam pengadaan proyek.
Selain dugaan penerimaan uang, penyidik juga perlu menelusuri hubungan antara kewenangan jabatan, proses penunjukan penyedia, dan pelaksanaan pekerjaan yang diduga telah dikondisikan.
KPK belum memerinci dalam informasi yang tersedia mengenai peran masing-masing dari delapan tersangka baru maupun nilai dugaan penerimaan yang dikaitkan dengan setiap tersangka.
Karena itu, perkembangan konstruksi perkara masih menunggu penjelasan lanjutan dari penyidik.
Satu Tersangka Belum Ditahan
Dengan ditahannya tujuh tersangka pada Kamis (22/10/2026), KPK masih harus menindaklanjuti ketidakhadiran Dicky Erlangga dalam agenda pemeriksaan.
Belum diketahui apakah penyidik telah menjadwalkan pemanggilan ulang atau akan mengambil langkah hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.
KPK juga belum menguraikan secara lengkap lokasi penahanan dan jangka waktu penahanan masing-masing tersangka dalam keterangan yang menjadi dasar pemberitaan ini.
Kasus dugaan korupsi proyek jalan Sumatera Utara kini memasuki babak baru dengan penahanan tujuh pejabat yang pernah memegang posisi penting di lingkungan BBPJN Sumut.
Pengembangan perkara tersebut menjadi ujian bagi upaya pemberantasan korupsi dalam pengadaan infrastruktur, terutama untuk memastikan anggaran pembangunan jalan digunakan secara transparan, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan melalui praktik suap maupun pengaturan proyek.
Seluruh tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
