LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) bersama Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah (Dek Fadh) meminta Pemerintah Pusat segera memberikan kepastian penyelesaian terhadap tiga persoalan strategis yang berkaitan dengan kekhususan Aceh, yakni keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), penyelesaian polemik Bendera Aceh, serta kepastian hukum status tanah wakaf Lapangan Blang Padang di Banda Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polkam itu menjadi forum koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk membahas berbagai persoalan yang dinilai masih membutuhkan penyelesaian melalui kebijakan, dialog, dan kepastian hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Mualem dan Dek Fadh didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), serta sejumlah pejabat terkait.
Rakor tersebut dilaporkan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, dengan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.
Mualem Minta Tiga Persoalan Aceh Tidak Terus Berlarut
Di hadapan jajaran Pemerintah Pusat, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan pentingnya langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kekhususan Aceh.
Menurut Mualem, hubungan yang kuat antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat harus diwujudkan melalui keputusan yang memberikan kepastian kepada masyarakat.
Ia berharap pembahasan mengenai Dana Otsus, tanah wakaf Lapangan Blang Padang, dan Bendera Aceh tidak terus berlangsung tanpa penyelesaian yang jelas.
“Kami memohon agar pembahasan terkait Dana Otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun Bendera Aceh segera dituntaskan. Harapan kami, semua persoalan ini tidak terus berlarut-larut ke depannya,” tegas Mualem.
Ketiga persoalan tersebut memiliki dimensi yang berbeda. Dana Otsus berkaitan dengan pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Bendera Aceh menyangkut pengaturan simbol daerah, sedangkan Blang Padang berhubungan dengan status hukum dan pengelolaan tanah.
Karena itu, penyelesaiannya memerlukan koordinasi antarkementerian dan lembaga, serta keterlibatan Pemerintah Aceh sesuai kewenangan masing-masing.
Keberlanjutan Dana Otsus Jadi Perhatian Utama
Salah satu agenda penting yang dibahas adalah evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh.
Dana Otsus merupakan instrumen pembiayaan yang diatur dalam kerangka kekhususan Aceh, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Berdasarkan pengaturan dalam undang-undang tersebut, Dana Otsus Aceh memiliki jangka waktu dan skema penerimaan tertentu, sehingga keberlanjutannya menjadi persoalan yang memerlukan perhatian dalam kebijakan pemerintah dan pembahasan legislasi.
Dalam konteks pembangunan daerah, kepastian Dana Otsus berkaitan dengan kemampuan pemerintah membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi.
Pemerintah Aceh mengharapkan adanya kepastian kebijakan agar perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang dapat dilaksanakan secara lebih terarah.
Menanggapi hal tersebut, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyampaikan komitmen Pemerintah Pusat untuk mengawal keberlanjutan Dana Otsus Aceh.
“Komitmen menjaga kelanjutan Dana Otsus Aceh untuk pembangunan ke depan akan terus kita kawal,” kata Dudung.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen koordinasi dari Pemerintah Pusat. Namun, rincian mengenai besaran dana, jangka waktu perpanjangan, maupun bentuk perubahan regulasi belum dijelaskan dalam keterangan rapat yang disampaikan.
Dengan demikian, tindak lanjut melalui mekanisme kebijakan dan peraturan perundang-undangan masih menjadi aspek penting yang perlu diperjelas.
Status Tanah Wakaf Blang Padang Diminta Memiliki Kepastian Hukum
Persoalan kedua yang menjadi perhatian dalam rakor adalah status tanah Lapangan Blang Padang, salah satu kawasan terbuka yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Banda Aceh.
Pemerintah Aceh meminta agar persoalan yang berkaitan dengan status tanah wakaf tersebut memperoleh penyelesaian melalui mekanisme hukum yang jelas.
Kepastian status tanah dinilai penting untuk memberikan kejelasan mengenai hak, kewenangan pengelolaan, serta pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa negara akan hadir untuk mendorong kepastian hukum atas persoalan Blang Padang dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.
Penyelesaian status tanah tersebut membutuhkan penelaahan dokumen hukum dan administrasi pertanahan, termasuk dasar klaim, riwayat penguasaan, dan ketentuan yang berlaku mengenai tanah wakaf.
Keterlibatan kementerian dan lembaga terkait, termasuk unsur pertanahan dan keagamaan, menjadi penting agar penyelesaian dapat dilakukan berdasarkan bukti dan kewenangan hukum.
Hingga keterangan rapat tersebut disampaikan, belum terdapat informasi mengenai keputusan final ataupun perubahan status hukum tanah Lapangan Blang Padang.
Polemik Bendera Aceh Didorong Selesai Melalui Dialog
Agenda ketiga yang mendapat perhatian adalah persoalan Bendera Aceh, yang selama ini berkaitan dengan pelaksanaan kekhususan daerah dan pengaturan simbol pemerintahan Aceh.
Persoalan tersebut memiliki dimensi hukum dan politik karena berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, peraturan daerah, serta peraturan nasional mengenai lambang dan bendera daerah.
Pemerintah Aceh mengharapkan adanya penyelesaian yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menghormati kekhususan yang dimiliki Aceh.
Menko Polkam Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat akan mengedepankan dialog konstruktif dengan Pemerintah Aceh dan para pemangku kepentingan.
Dialog tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk membahas berbagai aspek yang masih memerlukan kesepahaman.
“Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas,” ujar Dudung.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pembahasan persoalan Bendera Aceh masih memerlukan proses lanjutan dan belum menghasilkan keputusan final dalam rapat tersebut.
Penyelesaian melalui dialog menjadi penting agar setiap keputusan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diterima dalam kerangka hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
Forkopimda dan Pimpinan DPRA Hadir dalam Pertemuan
Rakor tersebut turut dihadiri sejumlah unsur pimpinan daerah dan pejabat Aceh yang mendampingi Gubernur Muzakir Manaf serta Wakil Gubernur Fadhlullah.
Mereka antara lain Ketua DPRA Zulfadli, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, dan Ketua Komisi I DPRA Muharuddin.
Turut hadir Pj. Sekretaris Daerah Aceh Taufik, S.T., M.Si., Panitera Mahkamah Syar’iyah Aceh Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M., serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Aceh Dr. Ir. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M., QCRO.
Kehadiran unsur eksekutif, legislatif, TNI, Polri, serta pejabat terkait memperlihatkan luasnya aspek pemerintahan dan hukum yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Koordinasi lintas lembaga diperlukan karena ketiga persoalan yang dibahas tidak berada dalam satu bidang kewenangan yang sama.
Penyelesaian Memerlukan Tindak Lanjut Konkret
Rakor di Kemenko Polkam menjadi forum penting untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi Pemerintah Aceh secara langsung kepada kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Namun, komitmen yang disampaikan dalam rapat masih memerlukan tindak lanjut agar dapat menghasilkan kepastian kebijakan.
Untuk Dana Otsus, tindak lanjut yang diperlukan berkaitan dengan kejelasan skema pembiayaan dan landasan hukumnya.
Untuk Lapangan Blang Padang, penyelesaian perlu bertumpu pada pemeriksaan status dan dokumen pertanahan yang sah.
Sementara itu, persoalan Bendera Aceh memerlukan dialog serta pembahasan mengenai kesesuaian aturan daerah dan ketentuan hukum nasional.
Ketiga agenda tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga hubungan kelembagaan yang konstruktif antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Kekhususan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat
Pelaksanaan kekhususan Aceh tidak hanya berkaitan dengan pengaturan kelembagaan, tetapi juga dengan bagaimana kewenangan dan kebijakan yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepastian Dana Otsus memiliki hubungan langsung dengan perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.
Di sisi lain, kejelasan status Lapangan Blang Padang dan penyelesaian persoalan Bendera Aceh berkaitan dengan kepastian hukum atas isu-isu yang telah lama menjadi perhatian publik.
Karena itu, hasil koordinasi di tingkat pusat diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui langkah yang terukur, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Pertemuan Mualem dan Dek Fadh bersama jajaran Pemerintah Pusat pada 2 November 2026 menempatkan tiga persoalan strategis Aceh kembali dalam agenda pembahasan lintas kementerian. Pemerintah Pusat menyampaikan komitmen untuk mengawal keberlanjutan Dana Otsus, mendorong kepastian hukum Lapangan Blang Padang, dan melanjutkan dialog mengenai Bendera Aceh. Meski demikian, penyelesaian ketiga persoalan tersebut masih membutuhkan keputusan dan tindak lanjut konkret agar memberikan kepastian bagi masyarakat Aceh.
