LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Terbitnya regulasi tersebut menjadi landasan bagi percepatan persiapan hingga operasional Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah.
Kepastian itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).
“Peraturan Presiden yang selama ini ditunggu-tunggu, ini telah ditandatangani oleh Bapak Presiden dengan nomor Perpres Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih,” kata Dudung.
Menurut Dudung, pemerintah kini memasuki tahap persiapan operasional setelah regulasi utama tersebut diterbitkan.
Tak hanya Perpres, Surat Keputusan (SK) bagi para manajer Koperasi Desa Merah Putih juga disebut telah terbit. Para manajer selanjutnya tinggal menunggu proses penempatan untuk mulai menjalankan tugas.
“SK dari manajer koperasi hari ini sudah terbit. Sistem penggajian juga dari Kementerian Keuangan sudah ada,” ujarnya.
Dudung mengatakan, penempatan para manajer akan dilakukan melalui PT Agrinas Pangan. Setelah proses tersebut rampung, koperasi yang telah siap diharapkan dapat segera beroperasi.
Pasokan Komoditas Subsidi Jadi Perhatian
Pemerintah juga mulai menyiapkan skema pasokan barang untuk memastikan gerai Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi mampu menjalankan aktivitas perdagangan secara berkelanjutan.
Sejumlah komoditas strategis menjadi perhatian, terutama barang kebutuhan masyarakat dan komoditas bersubsidi.
Dudung menyebut pemerintah telah melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga untuk memastikan ketersediaan pasokan di gerai Koperasi Desa Merah Putih.
Komoditas yang dibahas antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, MinyaKita, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya.
“Tadi sudah saya komunikasikan dengan beberapa kelembagaan, dan komoditas yang kami bahas meliputi beras SPHP, LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, MinyaKita, dan kebutuhan pokok lainnya seperti beras dan sebagainya,” jelas Dudung.
Dengan terbitnya Perpres 82/2026, pemerintah kini memiliki payung tata kelola untuk mengintegrasikan persiapan kelembagaan, manajemen, penggajian hingga dukungan pasokan barang bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah berharap keberadaan koperasi tersebut dapat segera masuk ke tahap operasional dan memberikan akses yang lebih dekat kepada masyarakat desa terhadap kebutuhan pokok serta berbagai layanan ekonomi.
