LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Anggota DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan penerapan wajib militer terbatas sebagai bagian dari upaya memperkuat konsep pertahanan semesta.
“Penguatan pertahanan tidak cukup hanya mengandalkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan utama. Indonesia juga perlu menyiapkan kekuatan rakyat terlatih yang dapat mendukung pertahanan negara ketika menghadapi berbagai bentuk ancaman,” kata Said dalam rilis persnya, Senin (5/10/2026).
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menilai konsep pertahanan semesta masih relevan, tetapi perlu diterjemahkan sesuai perkembangan ancaman saat ini. Konsep tersebut bersumber dari Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Adapun Pasal 30 ayat (2) menyebut TNI dan Polri sebagai kekuatan utama pertahanan dan keamanan, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
“Hingga saat ini kita masih menganut kekuatan pertahanan utama, yakni TNI, dan kekuatan komponen cadangan, rakyat yang terpilih mengikuti pelatihan militer. Memang belum terlihat kesemestaannya, sehingga perlu untuk dipikirkan kembali,” ucap Said.
Belajar dari Negara Lain
Said mengatakan, sejumlah negara demokrasi telah menerapkan wajib militer dengan model beragam. Setidaknya belasan negara masih menjalankannya, antara lain Korea Selatan, Turkiye, Brasil, Rusia, Aljazair, Armenia, Estonia, Israel, dan Korea Utara.
“Beberapa negara maju di Eropa Barat, seperti Finlandia, Swedia, dan Norwegia juga menerapkan wajib militer. Hal serupa dilakukan Swiss yang dikenal sebagai negara netral. Di kawasan Asia Tenggara, Singapura dan Thailand juga menerapkan sistem wajib militer,” imbuhnya.
Korea Selatan, misalnya, mewajibkan pria berusia 18 hingga 28 tahun mengikuti wajib militer selama 18 hingga 24 bulan di berbagai kecabangan, dengan pengecualian bagi warga berprestasi tinggi tingkat dunia. Norwegia sejak 2016 juga mewajibkan perempuan sebagai bagian dari kebijakan kesetaraan gender.
Amerika Serikat mengakhiri wajib militer pada 1973 dan setelah itu menerapkannya secara selektif. Namun, semua warga negara AS berusia 18 tahun, termasuk imigran legal maupun tak berdokumen, tetap wajib mendaftar dalam Selective Service System (SSS). “Mereka yang lolos seleksi dapat diwajibkan mengikuti wajib militer,” kata Said.
Said juga menyoroti Malaysia yang memiliki sistem serupa AS, yakni memilih warga secara selektif. Pemuda berusia 16 tahun ke atas yang terpilih wajib mengikuti Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) selama 45 hari.
Perluasan Komcad dan Rakyat Terlatih
Menurut Said, pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan. Ia menekankan bahwa wajib militer terbatas tidak dimaksudkan mengurangi prioritas pembangunan kekuatan TNI, yang tetap harus profesional dan memenuhi Minimum Essential Force (MEF). Pada saat yang sama, konsep komponen cadangan (Komcad) perlu dipikirkan kembali dan diperluas.
“Rakyat terlatih tidak berarti mengabaikan prioritas utama untuk membangun postur TNI yang mumpuni, yang memenuhi Minimum Essential Force (MEF), akan tetapi kita perlu merenungkan kembali konsep komponen cadangan (Komcad) sebagai lapis pertahanan,” kata Said.
Ia menilai Komcad Indonesia saat ini lebih menyerupai model kesukarelawanan seperti di Malaysia. Definisi pertahanan pun, menurutnya, perlu diperluas karena ancaman kini tidak hanya berupa serangan militer konvensional, tetapi juga perang asimetris dan perang hibrid. Kondisi itu membuat TNI menghadapi tantangan kompleks, terutama karena mobilisasi militer dalam situasi tertib sipil tidak selalu mudah.
“Karena itu, dengan perpaduan solid TNI dan rakyat, rakyat akan dapat diandalkan menghadapi perang nonkonvensional,” ujar Said.
Said menambahkan, rakyat terlatih tidak sebatas peserta program Komcad. Setiap warga negara, baik personal maupun kelembagaan, memiliki keahlian yang dapat digunakan menghadapi ancaman pertahanan. Namun, sumber daya itu dinilai belum terorganisasi baik dan nyaris tidak pernah diuji sejak berakhirnya perang kemerdekaan.
Pendidikan Bela Negara bagi Generasi Muda
Karena itu, Said mengusulkan perluasan Komcad disertai wajib militer terbatas. “Kebijakan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Komcad, tetapi juga membangun kultur pendukung bagi pelaksanaan pertahanan semesta, terutama di kalangan generasi muda,” katanya.
Menurut dia, pendidikan bagi anak usia 18 tahun dapat diarahkan untuk memperkenalkan kedisiplinan, budi pekerti, dan pemahaman bela negara. Pendidikan itu dapat dilakukan terpadu dengan melibatkan sekolah, TNI, Polri, dan praktisi melalui pelatihan serta pembinaan jangka panjang. “Tujuannya, membangun budaya baru yang lebih produktif, meningkatkan inovasi, dan budi pekerti luhur di kalangan anak-anak muda,” kata Said.
Selain generasi muda, Said mengusulkan pelatihan bagi kalangan profesional melalui peer mentoring di bawah pembinaan TNI, sehingga masyarakat dapat saling berbagi keahlian dan meningkatkan kapasitas. “Peningkatan kapasitas rakyat dapat mendorong produktivitas dan inovasi sekaligus memastikan kesiapan komponen pendukung pertahanan negara,” ujarnya. Hal ini dinilai kian penting menghadapi perang asimetris dan hibrid yang tidak selalu berbentuk konflik terbuka.
TNI Tetap Kekuatan Utama
Said menegaskan penguatan rakyat terlatih harus berjalan beriringan dengan pembangunan kekuatan TNI. Perpaduan TNI yang kuat dan profesional, rakyat terlatih, serta manajemen sumber daya yang memadai dinilai dapat meningkatkan daya tangkal pertahanan Indonesia.
“Kita boleh kalah alat utama sistem pertahanan (alutsista) dengan negara maju, kita boleh kalah canggih dalam industri militer. Meskipun begitu, pemenuhan industri militer perlu terus kita tingkatkan, termasuk memperkuat industri militer dalam negeri,” ujarnya.
Modernisasi alutsista dan penguatan industri pertahanan tetap diperlukan, namun kekuatan pertahanan tidak hanya ditentukan teknologi dan persenjataan. “Namun nyawa pertahanan sesungguhnya adalah menyatunya TNI dan rakyat,” katanya.
Menurut Said, perpaduan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat terlatih sebagai kekuatan pendukung dapat membentuk sistem pertahanan dengan efek penggentar di tingkat global. Gagasan itu, kata dia, sejalan dengan tema HUT ke-81 TNI, “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”.
“Dirgahayu TNI ke-81 tahun, makin kokoh menjadi benteng republik, dan setia bersama rakyat,” kata Said.
Usul Wajib Militer Terbatas, Said Abdullah: Nyawa Pertahanan Adalah Menyatunya TNI dan Rakyat
