LINTASNUSANTARANEWS.ID | BIREUN- Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, S.E. atau Dek Fadh, turun langsung meninjau sejumlah infrastruktur dan kawasan sungai di Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara, Senin (5/10/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan menyusul laporan dari berbagai pihak dan masyarakat mengenai kondisi sejumlah infrastruktur serta kawasan sungai yang membutuhkan perhatian dan penanganan pemerintah.
Sebelum menuju Bireuen dan Aceh Utara, Dek Fadh terlebih dahulu mengunjungi salah satu lokasi di Kabupaten Pidie Jaya. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya beserta jajaran pemerintah daerah setempat.
Kunjungan itu menjadi bagian dari rangkaian peninjauan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur sekaligus mendengarkan berbagai masukan terkait persoalan yang membutuhkan penanganan.
Dari Pidie Jaya, Wagub Aceh kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bireuen. Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Jembatan Teupin Mane, Kecamatan Juli, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Dek Fadh selanjutnya meninjau kawasan Krueng Simpoh, Bireuen. Di lokasi tersebut, ia melihat langsung kondisi kawasan dan aliran sungai serta kebutuhan penanganan yang diperlukan berdasarkan kondisi di lapangan.
Rangkaian peninjauan kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Aceh Utara. Dek Fadh meninjau Sungai Sawang bersama Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, beserta jajaran pemerintah kabupaten.
Di lokasi tersebut, Wagub melihat kondisi sungai dan kawasan di sekitarnya. Peninjauan juga dilakukan terhadap lokasi pembangunan tanggul dan bangunan pengaman tebing Sungai Krueng Sawang.
Dek Fadh melihat langsung kondisi pekerjaan dan kawasan tebing sungai, sekaligus berdiskusi dengan jajaran terkait mengenai kebutuhan pembangunan dan langkah penanganan yang diperlukan.
Wagub Aceh mengatakan, peninjauan langsung penting dilakukan agar pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Dengan demikian, laporan yang diterima pemerintah dapat diverifikasi dan menjadi bahan dalam menentukan langkah penanganan.
“Peninjauan seperti ini penting supaya kita bisa melihat langsung kondisi di lapangan, apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujar Fadhlullah.
Menurutnya, laporan masyarakat dan berbagai pihak merupakan salah satu bahan penting bagi pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan, terutama terhadap infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Fadhlullah menegaskan, Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, jajaran teknis, serta pihak balai yang memiliki kewenangan terhadap masing-masing lokasi.
Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap persoalan yang ditemukan di lapangan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, kondisi teknis, dan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah harus hadir melihat langsung persoalan di lapangan. Kita koordinasikan dengan jajaran teknis dan pihak balai yang menangani, sehingga langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Dalam rangkaian peninjauan tersebut, Dek Fadh turut didampingi Plt. Kepala UPTD Wilayah II Dinas PUPR Aceh Ruthmilla Devi, Kepala UPTD V Pengairan Aceh Bambang Yusri, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBA Bobby Syahputra, S.E., M.Si., Karo Adpim Setda Aceh Akkar Arafat, serta jajaran pemerintah daerah, teknis, dan pihak balai terkait.
