LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pimpinan DPRD DKI Jakarta mendesak DPR RI segera memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Langkah ini ditempuh untuk mempertahankan kekhususan alokasi kursi DPRD DKI yang terancam menyusut dari 106 menjadi 85 kursi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyampaikan desakan itu di Jakarta, Senin (5/10/2026). “Saya mendesak agar revisi UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), terutama di pasal 11 ayat 3, masuk ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI,” tegasnya.
Kekhususan yang Hilang dalam UU Baru
Menurut Baco, alokasi 106 kursi saat ini berpatokan pada UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Pasal 12 ayat 4 aturan tersebut menetapkan kuota anggota DPRD maksimal 125 persen dari batas normal.
Persoalannya, ketentuan khusus itu tidak lagi tercantum dalam UU DKJ yang baru. Jika dibiarkan, penetapan jumlah kursi DPRD Jakarta akan disamakan dengan daerah lain berdasarkan aturan umum pemilu, sehingga jumlahnya turun menjadi 85 kursi.
Status Ibu Kota Belum Resmi Berpindah
Baco, yang juga Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta, menilai penghapusan kekhususan tersebut terkesan prematur. Pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara de jure belum ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Selama payung hukum kepindahan itu belum terbit, Jakarta dinilai masih menjalankan peran dan menanggung beban sebagai ibu kota negara. “Padahal ibu kotanya belum resmi pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), jadi sekarang kita tetap masih pakai DKI Jakarta sesuai UU Nomor 29 Tahun 2007,” ujarnya.
Ia juga meluruskan bahwa audiensi pimpinan DPRD DKI dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Jumat (2/10/2026) bertujuan memperjuangkan hak politik warga Jakarta. “Kami tidak meminta lebih dari itu, jadi jangan disalahartikan,” katanya.
Rasio Keterwakilan Dinilai Makin Timpang
Baco memaparkan bahwa dengan 106 kursi saja, satu anggota DPRD Jakarta rata-rata menyerap aspirasi sekitar 100.000 warga. Angka ini jauh di atas provinsi tetangga:
Banten: sekitar 26.000 warga per anggota dewan
Jawa Barat dan Jawa Timur: sekitar 30.000 warga per anggota dewan
Dengan pemangkasan menjadi 85 kursi, rasio tersebut dikhawatirkan semakin menyempitkan ruang penyampaian aspirasi masyarakat.
Siap Disamakan, dengan Syarat
Meski demikian, Baco menyatakan dapat menerima apabila Jakarta kelak diperlakukan sama dengan provinsi lain, asalkan status ibu kota negara sudah resmi dilepas sepenuhnya. Pada titik itu, menurutnya, tata kelola pemerintahan daerah juga harus dirombak: wali kota dan bupati dipilih langsung oleh rakyat, serta dibentuk DPRD di tingkat kabupaten/kota seperti di Yogyakarta, Aceh, dan Papua.
Berpacu dengan Tenggat KPU
Baco mengingatkan bahwa upaya ini harus dikebut sebelum tahapan pemilu bergulir. Berdasarkan pesan Komisi Pemilihan Umum (KPU), setiap perubahan regulasi harus rampung paling lambat dua tahun sebelum pemungutan suara. KPU membutuhkan kepastian hukum untuk menyusun daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi bersama Komisi II DPR RI.
“KPU nanti berpatokan kepada Undang-Undang DKJ dalam mengatur jumlah anggota DPRD Jakarta ketika mereka merancang aturan pemilu. Makanya revisi ini harus tuntas tepat waktu,” pungkasnya.
Kursi DPRD DKI Terancam Menyusut dari 106 ke 85, Pimpinan Dewan Desak Revisi UU DKJ Masuk Prolegnas
