LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah Toyota Land Cruiser dari mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Arif disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Penyitaan dilakukan pada Selasa (13/10/2026) sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan uang dari pelayanan pertanahan lainnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kendaraan tersebut disita karena diduga berkaitan dengan aktivitas pengumpulan uang dalam perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
“Hari ini, Selasa (13/10/2026), penyidik melakukan penyitaan satu unit kendaraan roda empat, berjenis Toyota Land Cruiser, dari Saudara ARF (Arif Sugiyanto) yang merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyuapan dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Budi dalam keterangannya.
Land Cruiser Diduga Digunakan Mengumpulkan Uang
KPK menduga mobil Toyota Land Cruiser tersebut memiliki peran dalam aktivitas pengumpulan uang yang berkaitan dengan dugaan praktik korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Kendaraan itu diduga digunakan Arif Sugiyanto untuk menunjang aktivitasnya, termasuk pengumpulan uang yang kemudian menjadi bagian dari barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
“Mobil tersebut diduga yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk aktivitas termasuk dalam dugaan pengumpulan uang yang kemudian diamankan saat peristiwa tertangkap tangan,” ujar Budi.
Penyitaan kendaraan tersebut menjadi salah satu langkah penyidik dalam menelusuri aliran dana, aktivitas para tersangka, serta kemungkinan penggunaan aset untuk mendukung praktik dugaan penyuapan dan gratifikasi.
Sebelumnya, dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada September 2026, KPK mengamankan uang tunai senilai Rp106,3 miliar. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan HGB Summarecon di Bogor serta penerimaan lain yang berhubungan dengan layanan pertanahan dan dugaan praktik jual beli jabatan.
Meski demikian, penyidik masih harus membuktikan hubungan antara kendaraan yang disita, aktivitas pengumpulan dana, dan uang tunai yang diamankan dalam perkara tersebut.
Delapan Tersangka, Empat Disebut Orang Kepercayaan Nusron Wahid
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Senin (14/9/2026). Dari rangkaian penindakan tersebut, delapan orang ditetapkan sebagai tersangka.
Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yang juga merupakan pengurus DPP Partai Golkar.
Mereka adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd A Rafiq, serta dua pihak lainnya bernama Erwin dan Muhammad Fakhri.
Sementara empat tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta pihak swasta Rizal Pahlevi.
Para tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian pengurusan hak atas tanah, pemberian dan penerimaan uang, serta dugaan penyimpangan pelayanan pertanahan.
Penyidik KPK terus mendalami hubungan antara para tersangka, mekanisme pengumpulan dana, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Dugaan Korupsi Tidak Hanya Menyangkut Pengurusan HGB
Perkara yang sedang disidik KPK tidak hanya berkaitan dengan pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan uang dalam berbagai pelayanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk dugaan praktik jual beli jabatan.
Dugaan penyimpangan tersebut menjadi perhatian karena pelayanan pertanahan merupakan salah satu fungsi strategis pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepastian hukum atas tanah, kepentingan investasi, serta hak-hak masyarakat.
Apabila dugaan praktik penyuapan dan gratifikasi terbukti, perkara ini dapat menunjukkan adanya persoalan dalam pengawasan internal dan tata kelola pelayanan pertanahan yang membutuhkan pembenahan secara menyeluruh.
Penyidikan Berlanjut, KPK Telusuri Aliran Dana
Penyitaan Toyota Land Cruiser dari Arif Sugiyanto menambah rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan KPK setelah operasi tangkap tangan dan pengamanan uang tunai Rp106,3 miliar.
Penyidik masih mendalami asal-usul uang, pihak yang diduga memberikan maupun menerima dana, serta hubungan transaksi tersebut dengan kewenangan para pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
KPK juga perlu memastikan apakah uang yang diamankan seluruhnya berkaitan dengan dugaan suap pengurusan HGB atau berasal dari sejumlah dugaan tindak pidana lain yang masih dalam proses penyidikan.
Dalam perkara ini, status tersangka tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Seluruh pihak yang terlibat tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pengembangan penyidikan kasus tersebut diharapkan dapat mengungkap secara terang dugaan praktik korupsi dalam pelayanan pertanahan, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pengurusan hak atas tanah di Indonesia.
