LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pada pekan ini. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan korupsi dalam pelayanan pertanahan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan surat panggilan pemeriksaan telah dikirimkan kepada Nusron sejak pekan lalu. Penyidik berharap Menteri ATR/BPN tersebut dapat mengatur agenda kegiatannya agar memenuhi panggilan dan memberikan keterangan yang diperlukan untuk mengungkap perkara yang sedang ditangani.
“Untuk Saudara NW (Nusron Wahid) selaku Menteri ATR/BPN, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaannya di pekan ini dan surat sudah disampaikan,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Nusron pada Rabu (7/10/2026). Namun, Nusron tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan memiliki kegiatan internal di Kementerian ATR/BPN. Karena itu, penyidik kembali melayangkan surat pemanggilan untuk memastikan pemeriksaan dapat dilaksanakan.
KPK Ingatkan Nusron Mengatur Jadwal dan Bersikap Kooperatif
KPK menegaskan bahwa pemanggilan ulang telah disampaikan lebih awal sehingga Nusron dinilai memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan agenda kedinasannya. Penyidik berharap tidak ada lagi penundaan karena keterangannya diperlukan untuk memperjelas konstruksi perkara.
“Artinya, Saudara NW punya cukup waktu untuk melakukan pengaturan jadwal sehingga kami meyakini pada saatnya nanti yang bersangkutan akan hadir, kooperatif memenuhi panggilan penyidik, dan memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan,” ujar Budi.
Menurut KPK, sikap kooperatif setiap pihak yang dipanggil menjadi bagian penting dalam mempercepat proses penyidikan, terutama dalam perkara yang melibatkan dugaan penyimpangan pelayanan pertanahan dan aliran uang bernilai besar.
Meski telah memastikan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada pekan ini, KPK belum mengumumkan tanggal pasti pemanggilan ulang tersebut. Penyidik akan menyampaikan informasi lebih lanjut sesuai perkembangan penanganan perkara.
“Untuk detail harinya nanti kami akan sampaikan ya, pada waktunya. Yang pasti surat sudah dikirimkan oleh penyidik dan dijadwalkan di pekan ini,” kata Budi.
Delapan Orang Jadi Tersangka, Empat Disebut Dekat dengan Nusron Wahid
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut sebelumnya terungkap melalui rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026. Dari hasil penindakan dan pengembangan penyidikan, delapan orang ditetapkan sebagai tersangka.
Empat tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid adalah Ketua DPP Partai Golkar Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta dua pihak lainnya, yakni Erwin dan Muhammad Fakhri.
Sementara empat tersangka lainnya terdiri atas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta pihak swasta Rizal Pahlevi.
KPK menduga terdapat praktik pemberian dan penerimaan uang dalam pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor. Selain itu, penyidik turut mendalami dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan jual beli jabatan serta pelayanan pertanahan lainnya di lingkungan kementerian tersebut.
KPK Sita Uang Tunai Rp106,3 Miliar
Dalam rangkaian operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan uang tunai senilai Rp106,3 miliar. Dana tersebut diduga dikumpulkan melalui sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah dan dugaan penerimaan tidak sah lainnya.
Besarnya nilai uang yang diamankan menjadi salah satu fokus penyidikan. KPK terus menelusuri sumber dana, pihak yang diduga memberikan maupun menerima uang, serta hubungan transaksi tersebut dengan kewenangan pejabat dalam pelayanan pertanahan.
Pemeriksaan terhadap Nusron Wahid diharapkan dapat membantu penyidik memperjelas hubungan antarpihak dan proses administrasi yang menjadi objek penyidikan. Namun, pemanggilan untuk memberikan keterangan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seseorang terlibat dalam tindak pidana.
Pengusutan Korupsi Pertanahan Jadi Perhatian Publik
Perkara dugaan suap HGB Summarecon Bogor dan korupsi pelayanan pertanahan menjadi perhatian karena menyangkut tata kelola administrasi tanah, kepastian hukum kepemilikan dan pemanfaatan lahan, serta integritas pelayanan publik.
Dugaan adanya praktik suap dan jual beli jabatan, apabila terbukti, berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bertanggung jawab dalam pengaturan dan pelayanan hak atas tanah.
Karena itu, pengembangan penyidikan KPK dinilai penting untuk memastikan seluruh dugaan penyimpangan dapat ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang sah.
Hingga keterangan KPK pada Senin (12/10/2026), belum ada kepastian mengenai hari pelaksanaan pemeriksaan ulang Nusron Wahid. KPK menyatakan telah mengirimkan surat panggilan dan mengharapkan yang bersangkutan hadir secara kooperatif.
Proses hukum terhadap para tersangka tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Penentuan kesalahan pidana menjadi kewenangan pengadilan berdasarkan pembuktian dan ketentuan hukum yang berlaku.
