LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat kinerja penerimaan pajak daerah yang positif di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global. Hingga 14 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak Ibu Kota telah mencapai Rp36,1 triliun atau sekitar 73 persen dari target tahun anggaran 2026.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator penting bagi kemampuan fiskal Jakarta dalam membiayai pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta menjalankan berbagai program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyampaikan bahwa kinerja penerimaan pajak tersebut menunjukkan kontribusi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.
Di tengah tantangan ekonomi global, pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas penerimaan melalui peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, kemudahan administrasi, dan penguatan kepatuhan wajib pajak.
Realisasi Pajak Capai 73 Persen dari Target
Dengan penerimaan Rp36,1 triliun yang setara sekitar 73 persen dari target, sasaran penerimaan pajak DKI Jakarta pada 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp49,45 triliun.
Artinya, masih terdapat sekitar Rp13,35 triliun penerimaan yang perlu direalisasikan untuk mencapai target hingga akhir tahun.
Meski demikian, angka tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan persentase capaian yang disampaikan Bapenda, bukan angka target resmi yang dirinci dalam keterangan tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki waktu hingga akhir Desember 2026 untuk mengoptimalkan penerimaan dari berbagai jenis pajak daerah.
Upaya tersebut menjadi penting mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.
Pramono: Pajak Harus Kembali kepada Masyarakat
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penerimaan pajak tidak boleh hanya dipandang sebagai pencapaian angka pendapatan daerah.
Menurutnya, setiap kontribusi yang dibayarkan masyarakat dan dunia usaha harus memberikan manfaat nyata melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pajak yang dibayar warga dan dunia usaha dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik. Pemanfaatannya mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, transportasi, perumahan, serta penanganan sampah, banjir, stunting, dan kemiskinan,” ungkap Pramono.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan pajak secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Di sektor pendidikan, dukungan anggaran daerah diperlukan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan.
Sementara di bidang kesehatan, penerimaan daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk memperkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Pajak juga berperan dalam mendukung transportasi publik, penyediaan hunian, perlindungan sosial, serta penanganan persoalan perkotaan yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan.
Inflasi Jakarta Terkendali, Kemiskinan Turun ke 3,96 Persen
Selain kinerja penerimaan pajak, kondisi ekonomi Jakarta juga menunjukkan sejumlah indikator positif.
Tingkat inflasi Jakarta dilaporkan berada pada kisaran 2,5 hingga 2,7 persen dan termasuk salah satu yang terendah di kawasan Jawa-Bali.
Inflasi yang relatif terkendali menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, tingkat kemiskinan DKI Jakarta pada Maret 2026 tercatat turun menjadi 3,96 persen.
Capaian tersebut disebut sebagai momentum pertama kalinya persentase penduduk miskin Jakarta berada di bawah angka 4 persen.
Penurunan tingkat kemiskinan menjadi perkembangan penting bagi pemerintah daerah, meskipun tantangan pemerataan kesejahteraan, biaya hidup, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan akses hunian layak masih memerlukan perhatian.
Kinerja penerimaan pajak yang baik diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program pengentasan kemiskinan serta memperluas manfaat pembangunan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Bapenda Perbaiki Layanan dan Permudah Administrasi Pajak
Untuk menjaga tren penerimaan hingga akhir tahun, Bapenda DKI Jakarta terus melakukan pembenahan pelayanan perpajakan daerah.
Langkah yang ditempuh mencakup penyederhanaan proses administrasi, penyediaan informasi yang lebih jelas bagi wajib pajak, serta percepatan penanganan pengaduan masyarakat.
Perbaikan tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan pelayanan sekaligus meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Transparansi informasi juga menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
Dengan sistem pelayanan yang semakin mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah berharap kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat.
Lusiana Optimistis Kepatuhan Pajak Meningkat
Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, berharap perkembangan positif perekonomian Jakarta dapat menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Menurutnya, partisipasi wajib pajak memiliki peran besar dalam memastikan program pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun ini, dengan adanya acara ini, kepatuhan wajib pajak dapat meningkat untuk berkontribusi dalam pembangunan DKI Jakarta,” ujar Lusiana.
Harapan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan tanpa mengabaikan kualitas pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak.
Penerimaan Pajak Jadi Modal Penting Pembangunan Jakarta
Realisasi pajak sebesar Rp36,1 triliun hingga pertengahan Oktober 2026 memberikan gambaran mengenai kemampuan Jakarta dalam menghimpun pendapatan daerah di tengah tekanan ekonomi global.
Namun, keberhasilan pengelolaan fiskal tidak cukup hanya dinilai dari tingginya penerimaan pajak. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa anggaran yang terkumpul dibelanjakan secara efektif, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Penguatan layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga penurunan kemiskinan menjadi sejumlah bidang yang menentukan keberhasilan penggunaan pendapatan daerah.
Dengan sisa waktu sekitar dua setengah bulan menuju akhir tahun anggaran, Pemprov DKI Jakarta menghadapi tantangan untuk menjaga pertumbuhan penerimaan sekaligus memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai target.
Capaian pajak Rp36,1 triliun menjadi modal fiskal penting bagi Jakarta. Namun, ukuran keberhasilan yang paling nyata adalah ketika kontribusi masyarakat tersebut kembali dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang merata, dan peningkatan kesejahteraan warga Ibu Kota.
