LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah pusat mengucurkan bantuan senilai Rp1,235 triliun untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Bantuan tersebut disalurkan kepada pemerintah daerah terdampak guna memperkuat operasi pemadaman, melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap, serta mendukung kebutuhan logistik puluhan ribu personel yang bertugas di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, mengungkapkan bahwa bantuan tahap kedua telah ditransfer kepada pemerintah daerah pada Kamis (22/10/2026). Penyaluran tersebut merupakan kelanjutan bantuan tahap pertama yang sebelumnya diberikan pada 7 September 2026. Pemerintah menargetkan dukungan tersebut dapat mempercepat penanganan darurat sekaligus memperkuat kemampuan daerah menghadapi kebakaran yang masih berlangsung.
Bantuan tersebut disebut menjangkau 35 kabupaten/kota di sejumlah provinsi terdampak, meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Ketujuh provinsi tersebut merupakan wilayah yang tercantum dalam informasi penyaluran bantuan, meskipun keterangan awal pemerintah menyebutkan enam provinsi penerima.
Perlindungan Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas
Pratikno menjelaskan, pemerintah menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penggunaan bantuan penanganan karhutla, terutama bagi penduduk yang tinggal di kawasan dengan paparan asap tinggi.
Dukungan anggaran diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan, mendistribusikan masker, menyediakan oksigen portabel, serta membangun atau mengoperasikan fasilitas pemulihan berupa rumah oksigen.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan penanganan masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), salah satu gangguan kesehatan yang dapat meningkat akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan.
“Bantuan tersebut untuk diprioritaskan pada pertama, perlindungan masyarakat yang terdampak termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan, kemudian pembagian masker, oksigen portable, kemudian fasilitas atau sarana pemulihan termasuk di dalamnya rumah oksigen, kemudian juga penanganan masyarakat yang terkena infeksi saluran pernafasan akut,” ujar Pratikno dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang memadai selama kondisi darurat berlangsung.
Dana Digunakan untuk Peralatan Pemadaman dan Logistik
Selain pelayanan kesehatan, bantuan pemerintah pusat digunakan untuk memperkuat kemampuan petugas dalam melakukan pemadaman kebakaran di darat.
Sejumlah kebutuhan yang menjadi prioritas meliputi pengadaan alat pelindung diri (APD), pompa air, tangki penampungan, selang pemadaman, serta alat suntik air yang digunakan untuk menangani kebakaran pada lahan gambut.
Pemerintah juga mendukung pembangunan sumur bor sebagai sumber air bagi operasi pemadaman, khususnya di wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
Ketersediaan peralatan tersebut menjadi penting karena kebakaran lahan gambut dapat berlangsung di bawah permukaan tanah dan membutuhkan penanganan khusus agar api tidak kembali muncul.
Di samping itu, anggaran dialokasikan untuk kebutuhan mobilisasi personel, transportasi, serta penyediaan logistik bagi petugas gabungan yang terlibat dalam operasi penanggulangan kebakaran.
Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Lebih Masif
Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar penanganan karhutla dilaksanakan secara lebih cepat, terpadu, dan masif.
Pemerintah diminta mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mengendalikan kebakaran sekaligus menekan dampak asap terhadap masyarakat.
Langkah penanganan tidak hanya mengandalkan turunnya hujan secara alami, tetapi juga dilakukan melalui operasi pemadaman darat, dukungan udara, dan upaya modifikasi cuaca.
Arahan tersebut menjadi dasar penguatan koordinasi antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur yang terlibat dalam operasi penanganan karhutla.
Sebanyak 71 Ribu Personel Dikerahkan
Dalam upaya mempercepat penanganan kebakaran, pemerintah menyebut sekitar 71.000 personel telah dikerahkan untuk mendukung operasi di berbagai wilayah terdampak.
Pengerahan tersebut mencakup personel yang bertugas dalam pemadaman darat, dukungan operasional, serta berbagai kegiatan penanggulangan bencana lainnya.
Operasi pemadaman dilakukan dengan memanfaatkan peralatan darat dan dukungan pesawat untuk menjangkau titik api yang sulit diakses.
Salah satu metode yang digunakan adalah water bombing, yakni penjatuhan air dari udara untuk membantu mengendalikan kebakaran.
Sementara itu, penanganan pada lahan gambut membutuhkan pembasahan hingga ke lapisan bawah tanah untuk mencegah api terus menyebar atau kembali menyala.
Besarnya jumlah personel yang dikerahkan menunjukkan kebutuhan koordinasi dan dukungan logistik yang berkelanjutan selama operasi berlangsung.
Pemerintah Optimalkan Modifikasi Cuaca
Selain pemadaman langsung, pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Dalam operasi tersebut, dilakukan penyemaian bahan tertentu ke awan yang memenuhi persyaratan meteorologis, antara lain natrium klorida (NaCl), guna meningkatkan peluang terjadinya hujan.
Pratikno juga menyampaikan bahwa operasi udara menggunakan dry ice atau es kering telah dilakukan dalam sepekan terakhir dan dinilai memberikan hasil yang efektif.
Meski demikian, efektivitas operasi modifikasi cuaca tetap bergantung pada kondisi atmosfer, ketersediaan awan, dan faktor meteorologis lainnya.
Karena itu, modifikasi cuaca menjadi langkah pendukung yang harus berjalan bersama operasi pemadaman dan upaya pencegahan kebakaran di darat.
BNPB, BMKG dan Kemenkes Perkuat Koordinasi
Pemerintah pusat terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam penanganan karhutla.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berperan dalam koordinasi penanggulangan bencana dan dukungan operasi, sedangkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyediakan informasi cuaca dan dukungan meteorologis bagi kegiatan modifikasi cuaca.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan berperan dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah yang mengalami dampak kabut asap.
Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengendalian api hingga perlindungan kesehatan penduduk.
Pemerintah Daerah Diminta Percepat Penanganan
Bantuan Rp1,235 triliun diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan mendesak selama penanganan karhutla.
Dukungan anggaran juga perlu diikuti dengan penggunaan yang tepat sasaran, pengawasan, dan pelaporan agar bantuan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah daerah diharapkan mengutamakan keselamatan warga, memperkuat pelayanan kesehatan, serta memastikan petugas pemadaman memperoleh perlengkapan dan dukungan operasional yang memadai.
Selain penanganan darurat, upaya pencegahan kebakaran melalui pengawasan kawasan rawan, pengelolaan lahan, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kejadian serupa.
Dengan bantuan Rp1,235 triliun dan pengerahan sekitar 71.000 personel, pemerintah berupaya mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.
Keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kesehatan warga, mencegah kebakaran berulang, serta memastikan pemulihan wilayah terdampak berlangsung secara berkelanjutan.
