LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyiapkan kebijakan transportasi umum gratis bagi warga Jakarta yang belum memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari kerja. Program tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027 sebagai bagian dari perluasan penerima Kartu Layanan Gratis (KLG) transportasi yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran para pencari kerja, khususnya biaya perjalanan untuk mengikuti wawancara, mendatangi perusahaan, menghadiri bursa kerja, maupun mengurus berbagai keperluan dalam proses memperoleh pekerjaan.
Pramono mengumumkan rencana tersebut saat membuka Karier Jakarta dan Tenaga Kerja Mandiri Expo 2026 di UKM Gallery, Convention Hall SMESCO, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).
“Pemerintah DKI Jakarta akan membuat keputusan bahwa pencari kerja termasuk yang digratiskan naik seluruh transportasi yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Pramono.
Menurutnya, akses transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat yang sedang berusaha memasuki dunia kerja. Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan berulang kali dapat menjadi beban tersendiri, terutama bagi mereka yang belum memiliki penghasilan tetap.
Pencari Kerja yang Belum Pernah Bekerja Jadi Prioritas
Pramono menegaskan bahwa fasilitas transportasi gratis tersebut tidak diberikan kepada seluruh masyarakat yang ingin berganti pekerjaan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memprioritaskan warga yang benar-benar menganggur, sedang mencari pekerjaan, dan belum pernah bekerja sebelumnya.
“Nanti, bagi golongan itu atau kelompok itu, akan kita berikan kartu untuk mencari kerja. Kalau sudah mendapatkan pekerjaan, kemudian mau pindah kerja, ya, kita tidak berikan. Tetapi kepada pencari kerja yang belum pernah bekerja, itulah yang kemudian mendapatkan prioritas utama,” jelasnya.
Dengan ketentuan tersebut, program diarahkan untuk membantu masyarakat yang sedang berupaya memperoleh pekerjaan pertama.
Meski demikian, persyaratan administratif, mekanisme pendaftaran, proses verifikasi, serta masa berlaku kartu masih disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pramono belum menjelaskan secara terperinci dokumen apa saja yang harus diserahkan calon penerima untuk membuktikan statusnya sebagai pencari kerja.
Penerima Transportasi Gratis Bertambah Jadi 21 Golongan
Program transportasi gratis bagi pencari kerja merupakan bagian dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas cakupan penerima manfaat KLG.
Mulai 1 Januari 2027, jumlah kelompok penerima fasilitas transportasi gratis direncanakan meningkat dari 15 golongan menjadi 21 golongan.
Enam kelompok tambahan yang disiapkan pemerintah meliputi:
- Pendamping penyandang disabilitas, untuk mendukung mobilitas masyarakat yang membutuhkan bantuan pendamping.
- Warga Jakarta berstatus pencari kerja, khususnya mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- Pasien rujukan, guna membantu akses perjalanan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan lanjutan.
- Pelajar dan mahasiswa tidak mampu yang belum tercakup dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
- Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan, sebagai dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
- Korban bencana, untuk membantu kebutuhan mobilitas masyarakat yang terdampak situasi darurat.
Penambahan enam kelompok tersebut menjadi bagian dari perluasan perlindungan sosial melalui penyediaan akses transportasi publik.
Kebijakan ini sekaligus menunjukkan bahwa transportasi umum tidak hanya diposisikan sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
Kurangi Beban Biaya Mencari Pekerjaan
Bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, biaya transportasi dapat menjadi salah satu pengeluaran yang cukup memberatkan.
Proses mencari pekerjaan tidak selalu selesai dalam satu kali perjalanan. Pelamar terkadang harus mendatangi beberapa perusahaan, mengikuti tahapan seleksi, menjalani tes, hingga menghadiri wawancara secara langsung.
Dengan adanya fasilitas transportasi gratis, pencari kerja berpeluang mengalokasikan dana yang sebelumnya digunakan untuk ongkos perjalanan bagi kebutuhan lain selama proses mendapatkan pekerjaan.
Pramono juga menilai pengalaman menggunakan transportasi umum untuk mencari pekerjaan merupakan bagian dari perjalanan hidup yang dapat menjadi kenangan tersendiri bagi masyarakat.
Karena itu, pemerintah ingin memberikan dukungan nyata agar keterbatasan biaya perjalanan tidak semakin menyulitkan warga yang sedang berusaha memasuki dunia kerja.
Mekanisme Pendaftaran Masih Disiapkan
Walaupun tanggal pemberlakuan telah diumumkan, Pemprov DKI Jakarta masih menyusun ketentuan teknis pelaksanaan program.
Beberapa aspek yang memerlukan pengaturan lebih lanjut antara lain kriteria penerima, proses pemeriksaan status pengangguran, penerbitan kartu, serta mekanisme penghentian fasilitas ketika penerima telah memperoleh pekerjaan.
Pemerintah juga belum merinci jenis layanan transportasi yang akan tercakup dalam fasilitas tersebut.
Karena itu, masyarakat diharapkan menunggu pengumuman resmi mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kartu sebelum program diberlakukan.
Kepastian mekanisme menjadi penting agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.
Dorong Akses Kerja dan Perlindungan Sosial
Perluasan fasilitas transportasi gratis menjadi salah satu langkah Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat akses masyarakat terhadap layanan publik.
Bagi pencari kerja, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi hambatan mobilitas dalam menjangkau peluang pekerjaan di berbagai wilayah Jakarta.
Sementara bagi kelompok penerima tambahan lainnya, fasilitas transportasi gratis berpotensi mendukung akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, kegiatan usaha, serta kebutuhan mobilitas saat menghadapi bencana.
Namun, efektivitas program tetap akan bergantung pada kejelasan persyaratan, kemudahan pendaftaran, serta pengawasan agar fasilitas diberikan kepada warga yang berhak.
Dengan rencana pemberlakuan mulai 1 Januari 2027, kebijakan Gubernur Pramono Anung ini diharapkan menjadi bentuk dukungan konkret bagi warga Jakarta yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan pertama, sekaligus memperluas akses transportasi publik bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
