LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H. Teuku Ibrahim, mendorong Gubernur Aceh segera memperkuat pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melalui penerbitan peraturan gubernur (Pergub) yang diperlukan.
Langkah tersebut dinilai penting agar upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Aceh memiliki pedoman operasional yang jelas, melibatkan pemerintah gampong, serta didukung perencanaan anggaran yang memadai.
Ibrahim menyampaikan pandangan tersebut di Banda Aceh, Rabu (28/10/2026), sebagai bagian dari komitmennya memperkuat pemberantasan narkotika yang dinilai semakin mengancam generasi muda Aceh.
Menurutnya, penanganan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan operasi penindakan oleh BNN dan kepolisian. Pemerintah daerah juga harus membangun sistem pencegahan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat gampong.
Qanun Nomor 8 Tahun 2018 Perlu Dioptimalkan
Aceh sebenarnya telah memiliki landasan hukum daerah melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
Qanun tersebut mengatur berbagai aspek pencegahan, mulai dari tugas dan kewenangan Pemerintah Aceh, antisipasi dini, edukasi masyarakat, rehabilitasi, pembiayaan, hingga kerja sama antarlembaga.
Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 7 ayat (3), yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur mengenai pelibatan komponen masyarakat serta sarana dan prasarana dalam kegiatan sosialisasi bahaya narkotika.
Ibrahim menilai keberadaan aturan pelaksana sangat penting agar ketentuan dalam qanun dapat diterjemahkan menjadi program yang terukur.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Aceh mengevaluasi kelengkapan regulasi pelaksana dan segera menerbitkan ketentuan yang masih diperlukan.
Langkah tersebut juga perlu disertai pembagian tugas yang jelas antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, BNNP Aceh, kepolisian, dan pemerintah gampong.
Perkuat Reusam Gampong untuk Pencegahan Narkoba
Selain mendorong penerbitan Pergub, Ibrahim menilai pemerintah gampong perlu diberikan ruang lebih besar untuk membangun sistem pencegahan narkotika berbasis masyarakat.
Salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan adalah reusam gampong, yakni aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat gampong sesuai ketentuan hukum dan kewenangan setempat.
Melalui penguatan reusam, pemerintah gampong dapat mendorong edukasi bahaya narkoba, meningkatkan kepedulian keluarga, dan memperkuat mekanisme pelaporan kepada aparat berwenang.
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 sendiri telah mengatur peran serta masyarakat dalam pencegahan narkotika.
Pasal 16 antara lain memuat partisipasi masyarakat melalui kampanye antinarkoba, kegiatan sosial, pembentukan satuan tugas tingkat gampong, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat keterlibatan masyarakat secara terorganisasi.
Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kewenangan hukum agar perangkat gampong tidak mengambil alih fungsi penyelidikan maupun penindakan yang menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.
Sumber Anggaran Pencegahan Harus Jelas
Ibrahim juga menyoroti pentingnya kepastian sumber pembiayaan bagi program pencegahan narkoba di tingkat daerah.
Menurutnya, kegiatan edukasi, penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan pemuda, dan peningkatan kapasitas aparatur gampong membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
Tanpa perencanaan pembiayaan yang jelas, program pencegahan berisiko hanya berlangsung ketika ada kegiatan tertentu dan tidak menjadi gerakan yang terstruktur.
Karena itu, Pemerintah Aceh didorong menyusun mekanisme pendanaan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan kewenangan masing-masing pemerintahan.
Penguatan anggaran daerah juga diharapkan dapat berjalan seiring dengan dukungan pemerintah pusat melalui program P4GN yang dilaksanakan BNN.
Apabila usulan tambahan anggaran BNN tahun 2027 terealisasi, Ibrahim berharap BNNP Aceh memperoleh dukungan yang sebanding dengan kebutuhan penanganan narkotika di wilayahnya.
Selamatkan Generasi Muda dan Kembalikan Marwah Aceh
Bagi Ibrahim, pemberantasan narkoba memiliki makna lebih luas daripada sekadar penegakan hukum.
Ia menilai ancaman narkotika berkaitan langsung dengan masa depan pendidikan, ketahanan keluarga, keamanan masyarakat, dan citra Aceh sebagai daerah yang dikenal dengan nilai-nilai keislamannya.
Pengungkapan kasus narkotika berskala besar di Aceh, termasuk dugaan pabrik sabu di Kabupaten Pidie, menjadi peringatan agar pemerintah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan.
Karena itu, upaya pencegahan perlu melibatkan tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, aparatur gampong, serta keluarga.
Ibrahim berharap Pemerintah Aceh tidak menunda penguatan kebijakan pencegahan narkoba, termasuk melalui penyempurnaan aturan pelaksana Qanun Nomor 8 Tahun 2018.
Menurutnya, penguatan regulasi, kepastian anggaran, dan keterlibatan masyarakat merupakan langkah penting untuk menyelamatkan generasi muda sekaligus mengembalikan marwah Aceh sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai agama dan kehidupan sosial yang bermartabat.
