LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Persidangan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, memasuki tahapan pembuktian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyiapkan sedikitnya 103 saksi dan lima ahli untuk mengungkap dugaan aliran dana, penerimaan aset, serta penyamaran harta yang disebut berkaitan dengan penanganan sejumlah perkara korupsi.
Dalam perkara tersebut, Febrie menjadi terdakwa bersama Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin. Jaksa mendalilkan adanya penerimaan uang dan aset yang diduga berkaitan dengan jabatan Febrie ketika menjabat Direktur Penyidikan pada Jampidsus hingga menduduki posisi Jampidsus.
Rencana menghadirkan ratusan saksi dan sejumlah ahli itu disampaikan penuntut umum dalam pernyataan pembuka pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).
“Dalam rangka pembuktian perkara ini, penuntut umum akan mengajukan alat bukti sebagai berikut. Keterangan saksi sebanyak 103 orang. Keterangan ahli sebanyak lima orang,” ujar JPU di hadapan majelis hakim.
Jaksa Siapkan Dokumen dan Percakapan WhatsApp
Selain menghadirkan saksi dan ahli, penuntut umum akan mengajukan sejumlah dokumen serta bukti elektronik yang dinilai berkaitan dengan dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.
Salah satu alat bukti yang disiapkan berupa perangkat komunikasi yang memuat percakapan WhatsApp antara para saksi dan pihak-pihak terkait.
“Bukti elektronik antara lain berupa alat komunikasi yang di dalamnya terdapat bukti percakapan WhatsApp antara saksi-saksi dengan pihak terkait serta alat bukti lain yang relevan,” kata JPU.
Bukti elektronik tersebut akan menjadi bagian dari materi pembuktian yang diperiksa selama persidangan. Namun, keterkaitan dan kekuatan pembuktiannya tetap harus diuji melalui pemeriksaan di hadapan majelis hakim.
Penuntut umum meminta agar seluruh alat bukti yang diajukan dapat diperiksa secara menyeluruh untuk menilai kebenaran dakwaan.
“Selanjutnya penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan menilai seluruh alat bukti yang akan kami ajukan secara saksama, adil, dan objektif sesuai prinsip persidangan yang jujur dan berimbang,” ujar jaksa.
Febrie Didakwa Terima Rp346,7 Miliar dan US$440.990
Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada Rabu (7/10/2026), jaksa mendalilkan Febrie menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dengan nilai keseluruhan Rp346.743.821.282 dan US$440.990.
Menurut penuntut umum, dugaan penerimaan tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2020 hingga Juli 2026.
Jaksa mengaitkan penerimaan uang itu dengan kedudukan dan kewenangan Febrie selama menjalankan tugas di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.
“Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut,” demikian salah satu bagian dakwaan jaksa.
Nilai tersebut merupakan jumlah yang didalilkan penuntut umum dalam surat dakwaan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta pidana yang terbukti sebelum adanya putusan pengadilan.
Persidangan akan menjadi forum untuk menguji asal-usul uang, hubungan antara para pihak, serta dugaan keterkaitannya dengan tindak pidana sebagaimana dituduhkan jaksa.
Dugaan Penerimaan dari Pengusaha Tan Kian
Salah satu bagian dakwaan yang menjadi perhatian adalah dugaan penerimaan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar dari pengusaha Tan Kian.
Menurut jaksa, uang tersebut diduga diterima Febrie melalui seorang perantara bernama Ferry.
Penuntut umum mengaitkan dugaan penerimaan itu dengan penanganan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Keterangan para pihak yang disebut dalam dakwaan akan menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara, terutama untuk menguji apakah benar terdapat penyerahan uang, bagaimana mekanisme penerimaannya, dan apakah transaksi tersebut memiliki hubungan dengan penanganan perkara.
Seluruh dalil tersebut masih harus dibuktikan melalui keterangan saksi, dokumen, bukti elektronik, serta alat bukti lain yang sah.
Saham Rp14 Miliar dan Dugaan Aliran Dana Perusahaan
Jaksa juga mendakwa Febrie menerima saham senilai Rp14 miliar dari Michael Njoman, yang disebut sebagai direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses.
Dalam dakwaan, penerimaan saham tersebut didalilkan berlangsung melalui Ferry dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi.
Selain itu, jaksa menyebut adanya dugaan penerimaan uang sebesar Rp20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi selaku Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada.
Rangkaian dugaan transaksi tersebut menjadi bagian dari konstruksi dakwaan yang akan diuji untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara penerimaan uang atau aset dengan tindak pidana asal yang dituduhkan.
Penelusuran aliran dana dan kepemilikan aset menjadi salah satu aspek penting dalam pembuktian perkara TPPU karena jaksa harus menunjukkan keterkaitan harta yang dipersoalkan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Dugaan Penerimaan Rp60 Miliar dan Aset Properti
Dalam bagian dakwaan lainnya, Febrie bersama Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry disebut menerima uang sebesar Rp60 miliar serta tanah dan/atau bangunan.
Jaksa mengaitkan dugaan penerimaan tersebut dengan Andy Chandra Tan selaku pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa dan Heri Janto selaku direktur utama perusahaan tersebut.
Penuntut umum juga mendalilkan adanya penerimaan lain senilai Rp203,4 miliar dari sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang ditangani Febrie.
Besarnya nilai transaksi yang disebut dalam dakwaan membuat pembuktian mengenai asal-usul uang, identitas pihak pemberi, serta penggunaan dana menjadi bagian penting dalam persidangan.
Namun, seluruh dugaan penerimaan tersebut tetap harus dinilai berdasarkan fakta persidangan. Penyebutan nama individu maupun perusahaan dalam surat dakwaan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pihak-pihak tersebut telah melakukan tindak pidana.
Jaksa Duga Uang Disamarkan Melalui Rekening, Perusahaan dan Emas
Selain mendalilkan adanya penerimaan uang dan aset, penuntut umum menuduh terdapat upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diduga berasal dari tindak pidana.
Menurut konstruksi dakwaan, uang tersebut diduga ditempatkan dalam sejumlah rekening dan digunakan sebagai modal usaha pada perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi.
Jaksa juga menyebut adanya penggunaan dana untuk membeli tanah, bangunan, kendaraan, dan emas, serta melakukan penukaran ke berbagai mata uang asing.
Rangkaian transaksi tersebut menjadi dasar bagi penuntut umum untuk mengajukan dakwaan TPPU.
Dalam pembuktian perkara pencucian uang, penelusuran transaksi keuangan dan perpindahan kepemilikan aset memiliki peran penting untuk menjelaskan apakah suatu harta memiliki hubungan dengan tindak pidana asal dan apakah terdapat tindakan penyamaran yang memenuhi unsur pidana.
Karena itu, pemeriksaan dokumen perbankan, data transaksi, keterangan pihak terkait, dan bukti elektronik diperkirakan menjadi bagian penting dari agenda pembuktian.
Asal-Usul Emas Turut Menjadi Perhatian Persidangan
Selain aliran dana dalam jumlah besar, perkara tersebut juga menyoroti asal-usul aset berupa emas.
Dalam rangkaian proses persidangan, muncul persoalan mengenai pembuktian asal-usul emas yang dikaitkan dengan perkara tersebut.
Majelis hakim menekankan pentingnya pengujian melalui alat bukti untuk menentukan apakah aset yang dipersoalkan benar memiliki hubungan dengan dugaan tindak pidana.
Pembuktian asal-usul aset menjadi penting karena kepemilikan emas, tanah, bangunan, maupun kendaraan tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai hasil kejahatan tanpa pengujian berdasarkan hukum.
Oleh sebab itu, penuntut umum harus membuktikan dalil dakwaannya, sementara para terdakwa memiliki hak untuk membantah tuduhan dan mengajukan bukti yang mendukung pembelaan mereka.
Perkara Berlanjut ke Tahap Pembuktian
Dalam perkara ini, Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana tercantum dalam materi dakwaan yang disampaikan.
Proses persidangan kini diarahkan pada pemeriksaan alat bukti untuk menguji tuduhan yang diajukan penuntut umum.
Dengan jumlah 103 saksi dan lima ahli yang disiapkan, agenda pembuktian berpotensi berlangsung dalam sejumlah persidangan, bergantung pada penjadwalan dan kebutuhan pemeriksaan yang ditetapkan majelis hakim.
Keterangan para saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian peristiwa, hubungan antarpihak, serta transaksi keuangan yang menjadi dasar dakwaan.
Sementara itu, keterangan ahli dapat membantu majelis hakim menilai persoalan yang memerlukan pengetahuan khusus, termasuk aspek hukum dan transaksi keuangan sesuai bidang keahlian masing-masing.
Integritas Penegakan Hukum Menjadi Sorotan
Perkara yang menjerat mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam lingkungan penegakan hukum.
Jabatan Jampidsus memiliki peran penting dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, termasuk kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian publik.
Karena itu, proses peradilan terhadap mantan pejabat yang pernah menduduki posisi tersebut memiliki arti penting bagi akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Meski demikian, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Febrie Adriansyah bersama para terdakwa lainnya berhak memperoleh pemeriksaan yang adil, menghadirkan saksi yang meringankan, serta membantah seluruh dakwaan penuntut umum.
Pengadilan menjadi satu-satunya forum yang berwenang menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan benar-benar terbukti berdasarkan alat bukti yang sah.
Dengan menyiapkan 103 saksi, lima ahli, dokumen keuangan, serta bukti percakapan elektronik, Kejaksaan Agung berupaya membuktikan dugaan penerimaan Rp346,7 miliar dan US$440.990 yang dikaitkan dengan Febrie Adriansyah. Namun, seluruh tuduhan tersebut masih harus diuji secara terbuka di persidangan. Putusan mengenai terbukti atau tidaknya dugaan pemerasan dan pencucian uang tetap berada di tangan majelis hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama proses peradilan.
