LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menerima laporan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor teleponnya yang menyeret mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, bersama dua perwira tinggi Polri lainnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa persoalan tersebut telah diketahui Presiden melalui laporan langsung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026), menyusul pengumuman Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengenai penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga disebut melibatkan nomor telepon pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Yusril Pastikan Presiden Prabowo Sudah Mengetahui Kasus Penyadapan
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menerima informasi mengenai dugaan penyadapan tersebut dari Kapolri.
“Sudah barang tentu Presiden tahu, karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau,” kata Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (3/11/2026).
Pernyataan Yusril sekaligus menjawab pertanyaan mengenai apakah Presiden telah mengetahui perkembangan penyidikan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Dalam pemberitaan mengenai konferensi pers tersebut, Yusril menyatakan bahwa Presiden telah memperoleh laporan mengenai perkara yang sedang ditangani Bareskrim Polri.
Yusril tidak memaparkan secara terperinci materi komunikasi yang diduga disadap maupun tujuan penyadapan tersebut. Ia meminta agar penjelasan teknis mengenai penyidikan dikonfirmasikan kepada kepolisian.
Dengan demikian, meskipun Presiden telah menerima laporan, sejumlah aspek penting perkara masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.
Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polisi sebagai Tersangka
Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam (3/11/2026).
Ketiganya adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Listyo Sigit disebut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan setelah tidak lagi menjabat Kapolri. Sementara Ahrie Sonta merupakan perwira tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, dan Eko Hadi Santoso bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Komjen Pol. Asep Safrudin.
Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik mendalami dugaan penyadapan ilegal yang disebut berlangsung dalam periode 2025 hingga 2026.
Selain ketiga tersangka, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Irjen Pol. Slamet Uliandi, masih menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi.
Penyadapan Diduga Dilakukan Tanpa Prosedur Hukum
Menurut penjelasan Kabareskrim, dugaan penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana dipersyaratkan.
Sistem tersebut berkaitan dengan fasilitas penyadapan yang penggunaannya seharusnya dibatasi oleh ketentuan hukum dan prosedur penegakan hukum.
Penyidik menduga nomor-nomor tertentu dimasukkan ke dalam sistem tanpa dasar penyelidikan atau penyidikan yang sah.
Asep menjelaskan bahwa dugaan tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur penyadapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data atau jejak elektronik pada Oktober 2026.
Apabila terbukti, tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum serius karena menyangkut penyalahgunaan akses terhadap sistem yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum.
Namun, penetapan tersangka belum berarti kesalahan pidana telah diputus oleh pengadilan.
Polisi Periksa 10 Saksi dan Sita Barang Bukti Elektronik
Dalam penanganan perkara tersebut, Bareskrim Polri telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik, terdiri atas 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat perangkat penyimpanan data berupa flashdisk.
Menurut kronologi yang disampaikan Kabareskrim, laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026 setelah petugas mengetahui dugaan penghapusan hasil penyadapan. <Cite ref=”turn634370search1″/>
Penyidikan selanjutnya diarahkan untuk mengungkap peran masing-masing tersangka, mekanisme penggunaan sistem penyadapan, serta tujuan pemanfaatan informasi yang diperoleh.
Ketiga Tersangka Ditahan di Rutan Mabes Polri
Setelah penetapan tersangka, kepolisian menyatakan ketiga jenderal tersebut ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.
Kabareskrim Asep Safrudin menegaskan bahwa penyidikan masih berada pada tahap awal sehingga belum seluruh rincian peran para tersangka dapat disampaikan kepada publik. <Cite ref=”turn425213search4″/>
Ketiganya dijerat dengan ketentuan pidana berlapis, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Berdasarkan penjelasan kepolisian, ancaman pidana dari ketentuan yang disangkakan mencakup hukuman penjara hingga 10 tahun untuk dugaan penyadapan ilegal, enam tahun untuk akses ilegal, dan delapan tahun untuk dugaan penghilangan atau perubahan informasi elektronik. <Cite ref=”turn634370search6″/>
Yusril Tegaskan Belum Ada Indikasi Makar
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, Yusril menegaskan bahwa perkara dugaan penyadapan tersebut sejauh ini belum menunjukkan indikasi tindak pidana makar.
Menurutnya, ketentuan hukum yang digunakan penyidik masih berkaitan dengan penyadapan, intersepsi, dan pelanggaran terhadap sistem elektronik.
Yusril juga mengingatkan bahwa tujuan penyadapan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain masih memerlukan pembuktian.
“Hukum itu harus bicara dengan bukti,” tegas Yusril dalam penjelasannya mengenai pentingnya menghindari spekulasi sebelum penyidikan selesai. <Cite ref=”turn634370search7″/>
Penegasan tersebut penting karena perkara penyadapan terhadap Presiden memiliki sensitivitas tinggi dan berpotensi memunculkan berbagai dugaan mengenai kepentingan politik di baliknya.
Namun, tanpa bukti yang memadai, dugaan mengenai aktor lain, motif politik, atau rencana tindakan terhadap pemerintahan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta.
Penegakan Hukum dan Perlindungan Rahasia Negara Jadi Perhatian
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden menimbulkan persoalan serius mengenai pengawasan penggunaan teknologi intersepsi di lingkungan aparat penegak hukum.
Fasilitas penyadapan yang disediakan untuk kepentingan penegakan hukum memerlukan pembatasan akses, pengawasan, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila sistem tersebut digunakan tanpa dasar hukum, risiko yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran privasi, tetapi juga kemungkinan penyalahgunaan informasi sensitif.
Dalam konteks ini, penyidikan perlu menjawab siapa yang memberikan perintah, bagaimana akses terhadap sistem diperoleh, apa tujuan penyadapan, serta bagaimana pengawasan internal dijalankan.
Terungkapnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal polisi lainnya menjadi ujian penting bagi transparansi penegakan hukum serta pengawasan teknologi penyadapan di Indonesia.
Presiden telah menerima laporan mengenai perkara tersebut, sementara Bareskrim Polri melanjutkan penyidikan untuk mengungkap rangkaian peristiwa, peran masing-masing tersangka, dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Seluruh tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
