LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berkembang menjadi persoalan yang lebih serius setelah muncul informasi mengenai perintah penghapusan rekaman dan jejak elektronik hasil penyadapan. Dalam laporan yang beredar, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai salah satu pihak yang diduga terlibat, sementara penyidik Bareskrim Polri dikabarkan telah menyita empat flashdisk dan sejumlah perangkat elektronik untuk kepentingan pemeriksaan.
Informasi tersebut merujuk pada keterangan yang disebut disampaikan dalam konferensi pers di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam. Namun, dokumen resmi penetapan tersangka, berita acara penyitaan, dan rekaman lengkap konferensi pers masih diperlukan untuk memastikan kebenaran serta rincian perkara.
Berdasarkan bahan informasi yang diperoleh, penyidik mendalami dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada komputer yang terhubung dengan Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem pengelolaan intersepsi komunikasi yang penggunaannya harus mengikuti ketentuan hukum.
Penghapusan tersebut diduga berlangsung sekitar Oktober 2026. Tindakan itu disebut bertujuan menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang diduga dilakukan tanpa prosedur yang sah.
Dugaan Penghapusan Data Menjadi Awal Pengungkapan
Menurut kronologi dalam laporan tersebut, dugaan penghapusan file diketahui oleh seorang petugas yang kemudian melaporkan peristiwa itu kepada kepolisian.
Laporan polisi disebut dibuat pada 30 Oktober 2026, tidak lama setelah dugaan penghapusan data terjadi.
Informasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan dan penghilangan informasi elektronik.
Persoalan ini menjadi penting karena rekaman komunikasi dan catatan aktivitas sistem dapat memiliki nilai pembuktian dalam perkara penyadapan ilegal.
Apabila benar terjadi, penghapusan data berpotensi menghambat upaya penyidik menelusuri pihak yang mengakses sistem, waktu pelaksanaan penyadapan, nomor komunikasi yang menjadi sasaran, serta tindakan yang dilakukan terhadap informasi hasil intersepsi.
Namun, motif penghapusan dan siapa yang memberikan perintah tidak dapat dipastikan sebelum didukung bukti elektronik serta keterangan yang dapat diuji dalam proses hukum.
Sebelas Ponsel, Satu iPad, dan Empat Flashdisk Disebut Disita
Dalam informasi yang disampaikan, penyidik disebut telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.
Selain meminta keterangan para saksi, penyidik dikabarkan menyita sejumlah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.
Barang bukti yang disebut meliputi 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.
Pemeriksaan perangkat elektronik tersebut dinyatakan menggunakan pendekatan scientific crime investigation, yakni metode penyidikan yang mengutamakan pembuktian ilmiah melalui analisis barang bukti.
Dalam perkara yang melibatkan sistem elektronik, pemeriksaan forensik digital dapat digunakan untuk menelusuri riwayat akses, aktivitas pengguna, perubahan file, serta kemungkinan pemulihan data yang telah dihapus.
Meski demikian, belum terdapat kepastian dalam bahan yang tersedia mengenai isi empat flashdisk tersebut, apakah perangkat itu memuat salinan hasil penyadapan, maupun apakah data yang diduga dihapus berhasil dipulihkan.
Karena itu, penyitaan perangkat elektronik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perangkat tersebut berisi rekaman penyadapan Presiden.
Listyo Sigit dan Dua Perwira Tinggi Ditetapkan sebagai Tersangka
Berdasarkan pemberitaan detikNews, Tirto, dan Media Indonesia pada Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.
Ketiga nama yang disebut dalam pemberitaan tersebut adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Sementara itu, seorang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi. <Cite refs={[“turn252738search4″,”turn252738search5″,”turn252738search8”]}/>
Menurut penjelasan Kabareskrim yang diberitakan media, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon pada periode 2025–2026 tanpa surat permohonan penyidik dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum.
Sasaran penyadapan yang disebut penyidik mencakup nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Asep juga menyampaikan dugaan adanya perintah penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026. <Cite refs={[“turn252738search1″,”turn252738search2”]}/>
Meski demikian, peran individual setiap tersangka dalam pemberian perintah penghapusan data masih perlu dibuktikan. Keterangan mengenai dugaan perbuatan bersama tidak dengan sendirinya memastikan siapa yang secara langsung menghapus file atau mengoperasikan sistem.
Penghapusan Informasi Elektronik Berpotensi Dijerat UU ITE
Dalam pemberitaan mengenai konferensi pers tersebut, penyidik menyebut penggunaan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ketentuan tersebut mengatur larangan mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
Selain dugaan penghapusan data, perkara ini juga dikaitkan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Kabareskrim menyebut ketentuan pidana yang digunakan meliputi Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. <Cite ref=”turn252738search5″/>
Penerapan pasal-pasal tersebut masih harus diuji berdasarkan alat bukti, unsur tindak pidana, dan peran masing-masing pihak dalam proses peradilan.
Pemulihan Data dan Jejak Digital Menjadi Persoalan Penting
Salah satu pertanyaan utama yang belum terjawab adalah apakah file hasil penyadapan yang diduga dihapus masih dapat dipulihkan melalui pemeriksaan forensik digital.
Penyidik juga perlu memastikan apakah terdapat salinan data, catatan akses, atau bukti elektronik lain yang dapat membantu merekonstruksi aktivitas pada sistem LIMS.
Hasil pemeriksaan itu penting untuk membedakan antara dugaan penghapusan file, hilangnya catatan aktivitas, dan kemungkinan masih tersimpannya informasi pada perangkat atau sistem lain.
Selain itu, penyidikan perlu menjelaskan apakah seluruh perangkat yang disita berkaitan langsung dengan dugaan penyadapan atau hanya diperlukan untuk menelusuri komunikasi dan aktivitas para pihak.
Dugaan penghapusan hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian serius karena menyangkut kemungkinan penyalahgunaan fasilitas intersepsi dan upaya menghilangkan bukti elektronik.
Penanganan perkara ini diharapkan mampu mengungkap secara jelas pihak yang memerintahkan penyadapan, dasar penggunaan sistem, tujuan pengumpulan informasi, serta dugaan perintah penghapusan data.
Seluruh pihak yang berstatus tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
