LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Nama Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perhatian publik setelah muncul laporan yang menyebut mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tersebut sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkembangan ini kembali mengangkat pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengenai dinamika politik di balik pergantian pucuk pimpinan Polri pada Oktober 2026.
Dalam informasi yang beredar, Listyo Sigit disebut bersama dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, sebagai pihak yang diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden serta sejumlah pejabat negara.
Namun, tuduhan pidana tersebut memerlukan konfirmasi melalui dokumen resmi penyidikan dan keterangan otoritas berwenang. Begitu pula klaim mengenai pengaruh Presiden ketujuh RI Joko Widodo terhadap rencana pergantian Kapolri yang harus ditempatkan sebagai pernyataan narasumber, bukan fakta yang telah terbukti.
Mahfud MD Sebut Pergantian Kapolri Pernah Direncanakan Berulang Kali
Dalam perbincangan bersama Rizal Mustary melalui podcast Terus Terang yang disebut berlangsung pada Rabu (7/10/2026), Mahfud MD mengungkap adanya dinamika di balik proses pergantian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri.
Menurut keterangan Mahfud sebagaimana dikutip dalam bahan pemberitaan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah beberapa kali mempertimbangkan pergantian pimpinan Polri sebelum akhirnya terlaksana pada 1 Oktober 2026.
Mahfud juga mengaitkan salah satu perubahan rencana tersebut dengan komunikasi politik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana komunikasi politik memengaruhi keputusan pergantian pejabat tinggi negara.
Meski demikian, belum terdapat bukti dalam bahan yang tersedia bahwa Jokowi secara langsung memerintahkan pembatalan pergantian Kapolri. Karena itu, hubungan sebab-akibat antara pertemuan politik yang disebut Mahfud dan keputusan Presiden Prabowo masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Pergantian Kapolri dan Penempatan Listyo sebagai KSP
Berdasarkan kronologi yang disampaikan, pergantian Listyo Sigit disebut diumumkan setelah dirinya mengikuti upacara di Lubang Buaya bersama Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026.
Komjen Pol. Suyudi Ario Seto kemudian disebut memperoleh persetujuan DPR dan dilantik sebagai Kapolri.
Setelah tidak lagi memimpin Polri, Listyo Sigit dikabarkan tetap berada dalam struktur pemerintahan dengan menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.
Dalam pembahasannya, Mahfud menilai penempatan Listyo pada jabatan tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari pengaturan hubungan kekuasaan di lingkungan pemerintahan.
Namun, penilaian itu merupakan interpretasi politik Mahfud, bukan penjelasan resmi mengenai alasan Presiden mengambil keputusan tersebut.
Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Menjadi Sorotan
Perhatian terhadap Listyo Sigit kembali meningkat setelah muncul informasi mengenai penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo.
Dalam bahan pemberitaan, Bareskrim Polri disebut menetapkan tiga tersangka dan mendalami kemungkinan penyadapan terhadap pejabat negara serta sejumlah pihak lainnya.
Perkara tersebut juga dikaitkan dengan dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik dan penghapusan data hasil penyadapan.
Apabila informasi itu dikonfirmasi secara resmi, penyidikan perlu menjelaskan dasar penggunaan sistem penyadapan, pihak yang memberikan perintah, tujuan pengumpulan informasi, serta peran individual setiap pihak yang diduga terlibat.
Penjelasan tersebut penting agar perkara pidana tidak bercampur dengan spekulasi mengenai persaingan politik maupun hubungan personal di antara pejabat negara.
Yusril: Presiden Prabowo Telah Menerima Laporan Kapolri
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Presiden Prabowo telah mengetahui dugaan penyadapan terhadap dirinya.
Yusril menjelaskan bahwa informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri kepada Presiden.
“Apakah Presiden tahu? Sudah barang tentu karena dilaporkan Kapolri kepada beliau,” ujar Yusril di Jakarta, Selasa (3/11/2026), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia. <Cite ref=”turn422107search7″/>
Namun, keterangan tersebut belum memastikan adanya instruksi Presiden dengan redaksi khusus untuk memproses perkara tanpa pandang bulu. Pernyataan itu memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari Istana Kepresidenan atau Yusril.
Bareskrim Ungkap Dugaan Penyadapan dan Penghapusan Data
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Menurut Asep, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi dan tanpa kaitan dengan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Penyidik juga menemukan dugaan perintah penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026. Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli, serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.
Bareskrim menyatakan proses penyidikan dilakukan melalui pendekatan scientific crime investigation untuk mendalami dugaan tindak pidana dan peran masing-masing pihak. <Cite ref=”turn422107search1″/>
Tiga Tersangka Ditahan, Proses Hukum Berlanjut
Bareskrim Polri menyatakan Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.
Asep menegaskan bahwa penyidikan masih berada pada tahap awal dan belum seluruh peran para tersangka dapat dijelaskan secara terperinci kepada publik. <Cite ref=”turn422107search2″/>
Ketiga tersangka disangkakan melanggar sejumlah ketentuan pidana terkait penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan informasi elektronik.
Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dua Persoalan Berbeda yang Perlu Dijelaskan
Perkembangan perkara ini menghadirkan dua persoalan yang perlu dipisahkan secara jelas.
Pertama, dinamika pergantian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri, termasuk pernyataan Mahfud MD mengenai rencana pergantian yang disebut beberapa kali mengalami perubahan.
Kedua, perkara pidana dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang kini ditangani Bareskrim Polri.
Keduanya tidak dapat secara otomatis dianggap memiliki hubungan sebab-akibat. Belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa dinamika politik pergantian Kapolri berkaitan langsung dengan dugaan penyadapan tersebut.
Penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka menjadi perkembangan penting dalam penegakan hukum, sementara pernyataan Mahfud MD mengenai dinamika pergantian Kapolri tetap memerlukan penelusuran tersendiri.
Kepastian mengenai keterlibatan pihak lain, motif penyadapan, serta peran masing-masing tersangka akan bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian di pengadilan.
