LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Perjalanan karier Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi sorotan nasional. Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang pernah dipercaya menjadi ajudan Presiden Joko Widodo itu kini menghadapi proses hukum setelah Bareskrim Polri menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penetapan tersangka diumumkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep.
Selain Listyo Sigit Prabowo, dua perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur hukum terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem penyadapan.
Kasus tersebut menjadi perkembangan penting dalam perjalanan karier Listyo, yang sebelumnya menempati berbagai jabatan strategis di kepolisian dan pemerintahan.
Lahir di Ambon, Lulusan Akademi Kepolisian 1991
Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1991 yang kemudian meniti karier panjang di lingkungan Polri.
Pendidikan kepolisiannya berlanjut melalui Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 1998, Sekolah Staf dan Pimpinan pada 2006, pendidikan magister pada 2008, serta pendidikan Lemhannas pada 2017.
Dalam perjalanan pengabdiannya, Listyo banyak memperoleh pengalaman pada bidang reserse, pengawasan internal, dan kepemimpinan kewilayahan.
Sejumlah jabatan awal yang pernah diembannya antara lain Kapolres Pati, Wakapolrestabes Semarang, Kapolresta Surakarta, Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, serta Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan kariernya sebelum memasuki lingkungan Istana Kepresidenan.
Bertugas di Solo ketika Jokowi Menjabat Wali Kota
Salah satu periode penting dalam karier Listyo berlangsung ketika dirinya menjabat Kapolresta Surakarta pada 2011.
Saat itu, Joko Widodo masih menjabat Wali Kota Surakarta. Keduanya berada dalam lingkup tugas pemerintahan daerah dan keamanan kota yang memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan kepolisian.
Penugasan Listyo di Surakarta kemudian kerap dikaitkan dengan hubungan profesionalnya bersama Jokowi.
Namun, kedekatan dalam hubungan kedinasan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan politik tertentu atau keterlibatan Jokowi dalam perkara hukum yang kini dihadapi Listyo.
Dipercaya Menjadi Ajudan Presiden Jokowi
Setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2014, Listyo Sigit mendapat penugasan sebagai ajudan Presiden.
Penunjukan tersebut berlangsung pada Oktober 2014 ketika Listyo masih berpangkat Komisaris Besar Polisi.
Selama menjalankan tugas sebagai ajudan hingga 2016, Listyo berada dalam lingkungan kerja yang mendampingi aktivitas Presiden.
Penugasan sebagai ajudan kepala negara merupakan posisi yang memerlukan kedisiplinan, kepercayaan, kemampuan koordinasi, serta pemahaman terhadap protokol dan pengamanan kegiatan Presiden.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian penting dari riwayat karier Listyo sebelum kembali menduduki jabatan struktural di Polri.
Karier Meningkat: Kapolda Banten hingga Kabareskrim
Setelah menyelesaikan penugasan di lingkungan Istana, Listyo dipercaya menjadi Kepala Kepolisian Daerah Banten pada 2016.
Dua tahun kemudian, tepatnya pada 2018, ia memperoleh jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.
Jabatan tersebut memiliki tanggung jawab penting dalam pengawasan disiplin, kode etik, dan perilaku anggota kepolisian.
Karier Listyo kembali meningkat ketika pada 6 Desember 2019 ia dipercaya menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.
Sebagai Kabareskrim, Listyo memimpin fungsi penyelidikan dan penyidikan berbagai perkara pidana yang menjadi perhatian nasional.
Pada masa kepemimpinannya di Bareskrim, kepolisian antara lain menangani penangkapan buronan kasus Bank Bali, Djoko Tjandra, serta penyidikan kebakaran Gedung Kejaksaan Agung.
Pengalaman sebagai Kabareskrim memperkuat posisinya dalam jajaran pimpinan Polri menjelang pergantian Kapolri pada awal 2021.
Jokowi Ajukan Listyo sebagai Calon Tunggal Kapolri
Pada 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo mengajukan Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Listyo dipersiapkan untuk menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang memasuki masa pensiun.
Komisi III DPR RI kemudian menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan pada 20 Januari 2021.
Setelah melalui proses pembahasan, DPR memberikan persetujuan terhadap pencalonannya.
Presiden Jokowi selanjutnya melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 di Istana Negara, Jakarta.
Pelantikan tersebut sekaligus menandai kenaikan pangkat Listyo menjadi Jenderal Polisi berbintang empat.
Lebih dari Lima Tahun Memimpin Polri
Selama menjabat Kapolri, Listyo mengusung konsep transformasi kepolisian melalui program Presisi, singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, penggunaan teknologi, penegakan hukum, serta pembenahan kelembagaan kepolisian.
Masa kepemimpinannya juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk tuntutan reformasi institusi, pengawasan perilaku anggota, dan penanganan sejumlah perkara pidana besar.
Listyo memimpin Polri sejak Januari 2021 hingga pergantian pimpinan yang dilaporkan berlangsung pada 1 Oktober 2026.
Dengan demikian, masa jabatannya sebagai Kapolri berlangsung sekitar lima tahun delapan bulan.
Beralih Menjadi Kepala Staf Kepresidenan
Setelah meninggalkan jabatan Kapolri, Listyo Sigit disebut mendapat penugasan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Dalam kronologi yang disampaikan, jabatan Kapolri kemudian dipegang Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, sedangkan Listyo menggantikan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman di lingkungan Kantor Staf Presiden.
Peralihan tersebut menempatkan Listyo dalam lingkungan pemerintahan yang berhubungan dengan pengawalan program prioritas Presiden.
Pada Minggu (1/11/2026), Listyo dilaporkan mengunjungi SD Negeri Adisutjipto 2 Yogyakarta untuk meninjau pengembangan pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial.
Dalam kunjungan tersebut, ia juga disebut menandatangani prasasti peresmian renovasi sekolah.
Sehari kemudian, Senin (2/11/2026), Listyo dilaporkan melakukan inspeksi mendadak ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Cakung Timur, Jakarta.
Kunjungan tersebut disebut berkaitan dengan pemantauan ketersediaan kebutuhan masyarakat, termasuk obat-obatan, LPG bersubsidi, dan bahan kebutuhan pokok.
Dua agenda itu menunjukkan aktivitas kedinasan yang dilaporkan berlangsung menjelang pengumuman perkara dugaan penyadapan.
Harta Kekayaan Disebut Mencapai Rp15,34 Miliar
Di luar riwayat jabatan, laporan harta kekayaan Listyo Sigit juga menjadi perhatian.
Berdasarkan angka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercantum dalam bahan pemberitaan, total kekayaan Listyo per 31 Desember 2025 disebut mencapai Rp15,34 miliar.
Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp6,08 miliar dibandingkan laporan per 31 Desember 2021 yang disebut sebesar Rp9,26 miliar.
Peningkatan terbesar dilaporkan berasal dari komponen kas dan setara kas, dari sekitar Rp1,47 miliar menjadi Rp7,33 miliar.
Sementara itu, aset tanah dan bangunan disebut bernilai Rp6,15 miliar, tersebar di Semarang, Tangerang, dan Jakarta Timur.
Untuk kategori kendaraan, nilai yang dilaporkan sebesar Rp670 juta, terdiri atas dua kendaraan Toyota Fortuner keluaran 2018 dan 2019.
Adapun harta bergerak lainnya disebut meningkat menjadi Rp1,195 miliar.
Bahan tersebut juga menyebut tidak adanya kepemilikan surat berharga maupun utang dalam laporan kekayaan.
Meski demikian, angka-angka ini masih memerlukan pencocokan langsung dengan dokumen e-Announcement LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk tahun pelaporan dan rincian aset.
Peningkatan nilai harta kekayaan yang dilaporkan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Penilaiannya memerlukan pemeriksaan terhadap sumber perolehan, kewajiban pelaporan, dan bukti pendukung.
Bareskrim Tetapkan Listyo sebagai Tersangka Penyadapan Prabowo
Perjalanan karier Listyo memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapannya sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026).
Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin menjelaskan bahwa penyidik mendalami dugaan penyadapan yang berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Menurut penjelasan penyidik, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur yang semestinya.
Penyadapan tersebut diduga tidak berkaitan dengan kegiatan penyelidikan atau penyidikan yang memiliki dasar hukum.
Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Selain Presiden, penyidik juga menyebut adanya dugaan penyadapan terhadap pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Penyidik turut mendalami dugaan perintah penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Perkara tersebut dilaporkan kepada kepolisian pada 30 Oktober 2026, sebelum Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli.
Dalam penyidikan, kepolisian menyebut telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.
Namun, rincian peran individual setiap tersangka, termasuk siapa yang mengoperasikan sistem dan memberikan perintah tertentu, masih menjadi bagian dari proses pembuktian.
Proses Hukum Masih Berjalan, Asas Praduga Tak Bersalah Tetap Berlaku
Penetapan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka merupakan perkembangan penting mengingat rekam jejaknya yang pernah menjabat ajudan Presiden, Kabareskrim, Kapolri, hingga Kepala Staf Kepresidenan.
Perkara tersebut sekaligus menempatkan perhatian publik pada mekanisme pengawasan penggunaan teknologi penyadapan dalam institusi penegak hukum.
Pengungkapan kasus secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah sistem penyadapan digunakan sesuai prosedur, bagaimana pengawasan internal dijalankan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Meski demikian, status tersangka bukan merupakan putusan bersalah. Listyo Sigit Prabowo bersama pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka tetap berhak memperoleh proses hukum yang adil dan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Dari seorang perwira lulusan Akpol 1991, ajudan Presiden Jokowi, pemimpin Bareskrim, hingga menduduki jabatan tertinggi di Polri, perjalanan panjang Listyo Sigit kini menghadapi ujian hukum dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Hasil penyidikan dan proses peradilan selanjutnya akan menentukan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.
