LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong penguatan langkah pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan melalui koordinasi lintas lembaga hingga tingkat desa. Ia juga merekomendasikan agar kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam arahannya, Nusron menyampaikan dua rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan pertanahan. Pertama, Rakor perlu dilaksanakan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan perangkat yang bertugas menerbitkan surat keterangan terkait pertanahan. Kedua, penanganan tindak pidana pertanahan harus mencakup kejahatan alih fungsi lahan, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga penggunaan tanah (land use).
Menurut Nusron, pencegahan kejahatan pertanahan harus dimulai dari tingkat paling bawah atau hulu. Kepala desa dan perangkat desa dinilai memiliki pengetahuan mengenai sejarah, kondisi, serta riwayat penguasaan tanah di wilayah masing-masing. Karena itu, ia meminta Kantor Pertanahan berkoordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi administrasi pertanahan kepada aparatur desa sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penerbitan dokumen tanah.
Perhatian serius juga diarahkan pada persoalan alih fungsi lahan. Nusron mengungkapkan terdapat sekitar 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang akibat dialihfungsikan secara sepihak, antara lain dari lahan sawah menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya. Ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut dapat mengancam keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional apabila tidak ditangani secara tegas. Menurutnya, penindakan harus mampu memberikan efek jera agar alih fungsi lahan tidak semakin meluas.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Nusron meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi bersama jajaran Kepolisian RI dan Kejaksaan RI meningkatkan intensitas koordinasi serta kolaborasi hingga tingkat daerah. Dalam kesempatan itu, ia juga secara resmi membuka Rakor melalui pemukulan gong dan menyerahkan piagam penghargaan serta pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan tambahan tindak pidana pertanahan. Langkah ini diharapkan memperkuat penegakan hukum, melindungi kepastian hak atas tanah masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan ruang dan lahan pertanian Indonesia.
