LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H. Teuku Ibrahim, mendorong penguatan kemampuan intelijen digital Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh melalui kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna membongkar jaringan narkotika internasional yang memanfaatkan Aceh sebagai jalur transit dan distribusi.
Politikus yang akrab disapa Ampon Ibrahim itu menilai pemberantasan narkotika tidak lagi cukup mengandalkan operasi konvensional. Aparat penegak hukum membutuhkan dukungan teknologi modern, kemampuan analisis data, serta koordinasi lintas lembaga untuk mengidentifikasi jaringan bandar, penyandang dana, dan pengendali peredaran narkoba.
Pernyataan tersebut disampaikan H. Teuku Ibrahim di kawasan Batoh, Banda Aceh, Rabu (28/10/2026), saat membahas penguatan pemberantasan narkotika dan kebutuhan peningkatan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2027.
Menurutnya, ancaman narkoba di Aceh harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena wilayah tersebut berada pada jalur strategis Selat Malaka yang berpotensi dimanfaatkan sindikat internasional untuk memasukkan narkotika ke Indonesia.
Kepala BNNP Aceh Sebut 50 Persen Narkoba Nasional Melewati Aceh
Urgensi penguatan pemberantasan narkotika semakin terlihat dari pernyataan Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., dalam kegiatan pemusnahan barang bukti 44 kilogram ganja dan 3 kilogram sabu pada 17 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Dedy Tabrani mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen narkoba yang beredar di Indonesia melewati wilayah Aceh sebagai jalur transit.
Ia menyebut jaringan narkotika internasional memanfaatkan jalur dari sejumlah negara, termasuk Malaysia, Thailand, Vietnam, dan China, sebelum memasukkan narkoba melalui Aceh untuk diedarkan ke berbagai wilayah Indonesia.
Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mengawasi wilayah pesisir, perairan, dan jalur masuk narkotika di Aceh.
Angka 50 persen tersebut merupakan keterangan Kepala BNNP Aceh yang masih memerlukan dukungan data statistik resmi untuk memastikan cakupan dan metode penghitungannya.
H. Teuku Ibrahim Dorong Kerja Sama BNN, Polri, dan Komdigi
H. Teuku Ibrahim menilai pemberantasan narkoba membutuhkan strategi yang mengikuti perkembangan teknologi komunikasi yang digunakan jaringan kejahatan terorganisasi.
Salah satu langkah yang didorong adalah peningkatan kerja sama antara BNNP Aceh, Polri, dan Komdigi untuk menghadapi potensi penyalahgunaan telepon seluler, aplikasi percakapan, serta media sosial dalam aktivitas perdagangan narkotika.
Platform digital seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram dinilai perlu mendapat perhatian karena layanan komunikasi dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk membangun jaringan maupun menawarkan barang ilegal.
Dalam kerja sama tersebut, Komdigi diharapkan berperan sesuai kewenangannya, antara lain melalui koordinasi penanganan konten ilegal, penguatan mekanisme pelaporan, serta komunikasi dengan penyelenggara platform digital.
Sementara itu, BNN dan Polri dapat memperkuat penyelidikan serta analisis bukti elektronik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sinergi tersebut diharapkan mampu membantu aparat mengidentifikasi aktivitas jaringan narkotika secara lebih efektif tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat.
Teknologi Intelijen Harus Mampu Menjangkau Bandar Besar
Ibrahim menekankan bahwa pemberantasan narkoba harus diarahkan untuk mengungkap jaringan hingga ke pengendali utama, bukan hanya menangkap kurir atau pelaku lapangan.
Menurutnya, peningkatan kemampuan investigasi digital dapat membantu aparat menelusuri hubungan antarpelaku, pola transaksi, dan keterkaitan jaringan peredaran narkotika.
Penguatan tersebut membutuhkan perangkat investigasi yang memadai, personel terlatih, serta koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum dan instansi pendukung.
Namun, penggunaan teknologi penyadapan maupun akses terhadap komunikasi pribadi harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang sah.
Kerja sama dengan Komdigi dan penyelenggara platform digital tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada aparat untuk mengakses percakapan pribadi tanpa dasar hukum.
Pengungkapan Pabrik Sabu 1,2 Ton di Pidie Jadi Peringatan
Ancaman narkotika di Aceh semakin mendapat perhatian setelah aparat mengungkap dugaan fasilitas produksi sabu di Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, pada Jumat (23/10/2026).
Dalam pengungkapan tersebut, barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas produksi narkotika dilaporkan mencapai sekitar 1,2 ton.
Kasus tersebut memperlihatkan bahwa jaringan narkotika internasional berpotensi tidak hanya memanfaatkan Aceh sebagai wilayah transit, tetapi juga menjadikannya lokasi produksi.
Kondisi tersebut menuntut penguatan pengawasan jalur masuk, kemampuan intelijen, kerja sama internasional, dan penyidikan terhadap jaringan kejahatan terorganisasi.
Tambahan Anggaran BNN Rp5,05 Triliun Diharapkan Memperkuat Aceh
H. Teuku Ibrahim juga menegaskan komitmennya mengawal usulan tambahan anggaran BNN sebesar Rp5,05 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Sebelumnya, BNN memperoleh pagu indikatif sekitar Rp1,447 triliun. Komisi III DPR RI kemudian menyetujui untuk memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp5,05 triliun sehingga total kebutuhan yang diusulkan mencapai sekitar Rp6,497 triliun.
Meski demikian, usulan tambahan anggaran tersebut masih harus melalui proses penganggaran negara sebelum menjadi alokasi final.
“Kita akan kawal penuh agar dana itu bisa dipergunakan untuk pemberantasan narkoba di Indonesia dan juga untuk BNNP Aceh,” ujar H. Teuku Ibrahim.
Ia berharap penguatan anggaran dapat meningkatkan kemampuan BNNP Aceh dalam pengawasan jalur penyelundupan, pengembangan intelijen, penyidikan, serta pelaksanaan program pencegahan dan rehabilitasi.
Kepala BNNP Aceh Minta Pergub Qanun Narkotika Segera Diterbitkan
Di sisi lain, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani juga meminta Gubernur Aceh segera menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
Qanun yang ditetapkan pada 31 Desember 2018 tersebut menjadi landasan hukum daerah dalam memfasilitasi kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara terpadu.
Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan, Pergub turunannya hingga kini belum diterbitkan.
Dedy menilai aturan pelaksana diperlukan untuk memperkuat koordinasi, memperjelas mekanisme pelaksanaan program, dan mendukung kepastian pembiayaan kegiatan pencegahan narkoba hingga tingkat gampong.
Penguatan reusam gampong, edukasi antinarkoba, pembinaan keluarga, serta pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem pencegahan yang lebih terstruktur.
Sinergi Teknologi dan Pencegahan untuk Menyelamatkan Aceh
Penguatan kemampuan intelijen digital dan kerja sama BNNP Aceh dengan Polri serta Komdigi perlu berjalan seiring dengan kebijakan pencegahan yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
Pemberantasan jaringan narkotika internasional membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari pengawasan wilayah perairan, pengungkapan bandar, penanganan penyalahgunaan platform digital, hingga edukasi dan rehabilitasi.
Dukungan anggaran pemerintah pusat juga diharapkan dapat bersinergi dengan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 setelah aturan pelaksana yang diperlukan diterbitkan.
Dengan kerja sama BNN, Polri, Komdigi, dan Pemerintah Aceh, penguatan teknologi intelijen serta pencegahan berbasis gampong diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran narkotika, melindungi generasi muda, dan mengembalikan marwah Aceh dari ancaman kejahatan narkoba internasional.
