Pendidikan

Akademisi Unmuha Ingatkan Pengisian Jabatan Wakil Presiden Tak Boleh Jadi Ajang Transaksi Politik

0
×

Akademisi Unmuha Ingatkan Pengisian Jabatan Wakil Presiden Tak Boleh Jadi Ajang Transaksi Politik

Share this article

LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Rusnin, S.H., M.H., bersama Dosen Fakultas Hukum Unmuha, Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H., mengingatkan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dilakukan sesuai amanat konstitusi dan tidak dijadikan ruang tawar-menawar politik antarkelompok elite.

Pandangan tersebut disampaikan menyikapi proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang, berdasarkan informasi dalam bahan pernyataan, dikaitkan dengan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026.

Menurut para akademisi tersebut, mekanisme konstitusional yang memberikan waktu paling lama 60 hari kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden harus dijalankan secara bertanggung jawab.

Mereka menegaskan, tenggat waktu tersebut bukan kesempatan untuk melakukan kompromi politik jangka pendek, apalagi menjadi arena tarik-menarik kepentingan elite. Proses pengisian jabatan strategis negara itu harus tetap berorientasi pada kepentingan bangsa dan keberlangsungan pemerintahan.

Integritas dan Rekam Jejak Harus Menjadi Prioritas

Para akademisi Fakultas Hukum Unmuha menilai, calon Wakil Presiden harus memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, rekam jejak yang baik, serta komitmen kuat terhadap kepentingan nasional.

Pertimbangan dalam menentukan calon tidak semestinya hanya didasarkan pada kesepakatan politik atau kompromi kekuasaan. Sebaliknya, kualitas pribadi dan kemampuan calon dalam menjalankan tugas kenegaraan harus menjadi perhatian utama.

Mereka juga menekankan pentingnya proses verifikasi administratif dan substantif secara ketat. Presiden dan MPR dinilai memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap calon yang diajukan memenuhi persyaratan serta memiliki kelayakan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.

Hal tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Persoalan Hukum Tidak Otomatis Selesai

Selain menyoroti mekanisme pengisian jabatan, kalangan akademisi Unmuha juga mengingatkan agar persoalan hukum dan administrasi yang berkaitan dengan pihak yang mengundurkan diri tidak dicampuradukkan dengan proses pengisian jabatan baru.

Akademisi Unmuha lainnya, Dr. Zulfan, S.H., M.H., turut menegaskan bahwa pengunduran diri dari jabatan tidak serta-merta menghapus atau menyelesaikan persoalan hukum maupun administrasi yang mungkin masih berkaitan dengan pihak bersangkutan.

Karena itu, proses verifikasi terhadap calon pengganti perlu dilakukan secara cermat, termasuk memperhatikan aspek moral, integritas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Pandangan para akademisi tersebut menjadi pengingat bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian figur dalam pemerintahan. Proses itu merupakan bagian dari mekanisme ketatanegaraan yang harus menjaga kehormatan konstitusi, kepastian hukum, dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, siapa pun yang nantinya dipilih harus benar-benar memenuhi persyaratan konstitusional serta memiliki kapasitas dan integritas untuk menjalankan amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *