LINTASNUSANTARANEWS.ID | PALEMBANG- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi 44 area hutan dan perkebunan yang mengalami kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Temuan tersebut memunculkan indikasi adanya aktivitas pembukaan atau perluasan lahan, sehingga aparat penegak hukum diminta mengusut kemungkinan unsur kesengajaan, baik yang melibatkan perorangan maupun korporasi.
Ke-44 area yang teridentifikasi tersebut mencakup kawasan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung. BNPB menemukan bahwa sebagian besar titik api berada di sekitar perbatasan area izin konversi lahan.
Temuan itu diperoleh melalui pemetaan data spasial BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pola sebaran kebakaran tersebut menjadi perhatian karena diduga berkaitan dengan aktivitas pembukaan atau perluasan lahan.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak akan efektif apabila operasi pemadaman terus berlangsung sementara aktivitas pembakaran masih terjadi.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” kata Kristomei saat memimpin rapat koordinasi penanganan darurat karhutla di Palembang, sebagaimana dikutip dari laman resmi BNPB, Minggu (18/10/2026).
BNPB Dorong Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran
Kristomei meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman terhadap dugaan pembakaran hutan dan lahan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak yang memperoleh keuntungan dari pembukaan lahan.
Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan operasi pemadaman agar kebakaran tidak terus berulang di kawasan yang sama.
Meski demikian, temuan titik api di sekitar batas izin konversi belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana atau menetapkan pihak tertentu sebagai pelaku. Diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran, status lahan, serta pihak yang bertanggung jawab.
BNPB menilai upaya pencegahan harus diperkuat melalui pengawasan kawasan rawan kebakaran, pemetaan risiko, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
Pemadaman Harus Terukur, Penggunaan Helikopter Dievaluasi
Selain mendorong penegakan hukum, Kepala BNPB juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap efektivitas operasi pemadaman yang selama ini melibatkan banyak personel dan berbagai sarana pendukung.
Menurut Kristomei, pengerahan sumber daya dalam jumlah besar harus menghasilkan dampak yang terukur, terutama terhadap penurunan luas wilayah terbakar dan jumlah titik panas atau hotspot.
“Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?” ujarnya.
Evaluasi tersebut juga mencakup penggunaan helikopter dan peralatan pendukung lainnya. BNPB menginginkan agar setiap operasi memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga strategi penanganan dapat segera diperbaiki apabila hasilnya belum optimal.
Kristomei mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu lembaga. Keterlibatan seluruh unsur pemerintah menjadi syarat penting untuk mempercepat pengendalian kebakaran.
“Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah,” tegasnya.
Usulkan Posko Terpadu Berdasarkan Klaster Titik Panas
Sebagai langkah memperkuat koordinasi lapangan, BNPB mendorong pembentukan posko operasi kolaboratif yang dibagi berdasarkan klaster wilayah titik panas.
Setiap posko diharapkan memiliki penanggung jawab wilayah, pembagian tugas yang jelas, serta data lengkap mengenai jumlah personel, peralatan, dan sarana pendukung yang dikerahkan.
Melalui sistem tersebut, operasi pemadaman diharapkan lebih terarah, memudahkan pengawasan, serta mempercepat pengambilan keputusan ketika ditemukan titik api baru.
Koordinasi antarlembaga juga diperlukan untuk memastikan bahwa operasi pemadaman, pencegahan, pengawasan penggunaan lahan, dan penegakan hukum dapat berjalan secara terpadu.
Dugaan Pembakaran Lahan Perlu Diusut hingga Tuntas
Temuan 44 area terbakar di Sumatera Selatan menjadi perhatian serius karena kebakaran tidak hanya berpotensi merusak ekosistem hutan, tetapi juga menimbulkan kabut asap, mengganggu kesehatan masyarakat, dan berdampak terhadap aktivitas ekonomi.
Karena itu, penelusuran penyebab kebakaran dinilai penting agar pemerintah tidak hanya menangani dampak, tetapi juga mampu mencegah kejadian serupa pada masa mendatang.
BNPB menekankan perlunya langkah yang terintegrasi, mulai dari identifikasi kawasan rawan, operasi pemadaman, evaluasi penggunaan sumber daya, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melawan hukum.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi lintas sektor, upaya pengendalian karhutla di Sumatera Selatan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif serta mencegah kerusakan lingkungan yang semakin luas.
Penegakan hukum menjadi salah satu kunci agar kerja keras petugas pemadam di lapangan tidak terus-menerus dihadapkan pada kebakaran baru akibat dugaan aktivitas pembukaan lahan secara ilegal.
