LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Penyaluran bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kelebihan penyaluran dana mencapai Rp3,835 triliun kepada sekitar 5,3 juta penerima. Temuan tersebut mengungkap persoalan ketepatan sasaran bantuan, ketidakakuratan data kesejahteraan masyarakat, hingga ratusan ribu peserta didik yang belum dapat memanfaatkan dana pendidikan akibat rekening penerima belum diaktivasi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada semester I 2026, dana PIP teridentifikasi mengalir kepada penerima yang masuk kelompok desil 6 hingga 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif menengah hingga tinggi. Selain itu, terdapat penerima yang kondisi sosial-ekonominya belum terklasifikasi dalam sistem pendataan tersebut.
Temuan itu menjadi perhatian karena PIP pada dasarnya ditujukan untuk membantu peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap memperoleh akses pendidikan dan terhindar dari risiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Namun, nilai Rp3,835 triliun tersebut masih merupakan potensi kelebihan penyaluran berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan angka kerugian negara yang telah dipastikan. Status kelayakan setiap penerima tetap memerlukan verifikasi lebih lanjut.
BPK Temukan Bantuan Ganda dan Persoalan Identitas Penerima
Selain persoalan ketepatan sasaran berdasarkan klasifikasi kesejahteraan, BPK juga mencatat indikasi pemberian bantuan PIP secara ganda kepada 19.331 peserta didik dengan nilai mencapai Rp12,37 miliar.
Penerima yang teridentifikasi dalam temuan tersebut antara lain tercatat memperoleh bantuan pendidikan dari Kementerian Agama maupun bantuan serupa dari pemerintah daerah.
BPK juga menemukan potensi kelebihan penyaluran senilai Rp80,75 miliar kepada 86.337 penerima akibat persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Berbagai temuan tersebut memperlihatkan perlunya pembenahan sistem verifikasi dan validasi penerima bantuan pendidikan, terutama dalam pemadanan data peserta didik, identitas kependudukan, serta kondisi ekonomi keluarga.
Di sisi lain, BPK mencatat sekitar 627 ribu peserta program belum dapat memanfaatkan dana PIP secara optimal karena rekening mereka belum diaktivasi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan penyaluran bantuan tidak hanya menyangkut siapa yang ditetapkan sebagai penerima, tetapi juga apakah dana yang telah dialokasikan benar-benar dapat diakses oleh peserta didik yang membutuhkan.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti Akui Persoalan Penyaluran Belum Tuntas
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa salah satu penyebab belum optimalnya penyaluran PIP adalah perbedaan antara kalender tahun ajaran sekolah dan tahun anggaran pemerintah.
Menurutnya, perbedaan tersebut menimbulkan persoalan dalam pemutakhiran data penerima serta penentuan batas waktu pengambilan data atau cut-off.
Permasalahan terutama muncul pada peserta didik kelas akhir yang telah lulus sebelum proses penyaluran bantuan pada tahun berjalan selesai.
Akibatnya, terdapat bantuan yang belum tersalurkan secara optimal meskipun peserta didik sebelumnya telah masuk dalam daftar penerima.
“Kami belum ketemu jalan keluarnya. Tapi terus kami cari, bagaimana penyelesaian terbaik supaya residu dari penyaluran PIP ini tidak terus berulang,” kata Abdul Mu’ti, sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (26/10/2026).
Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berupaya memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan, termasuk melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses pemutakhiran data penerima manfaat.
BPK Minta Evaluasi Petunjuk Pelaksanaan dan Aktivasi Rekening
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan, BPK merekomendasikan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau kembali petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
Evaluasi tersebut mencakup pengaturan periode pengambilan data untuk proses verifikasi dan validasi penerima, penggunaan DTSEN beserta klasifikasi desil kesejahteraannya, serta kebijakan relaksasi aktivasi rekening bagi peserta didik.
BPK juga meminta adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab perbankan dalam proses penyaluran bantuan.
Apabila terbukti terdapat kelalaian pihak bank, kementerian diminta mengatur mekanisme sanksi dalam perjanjian kerja sama.
Selain itu, diperlukan batas waktu maksimal pelaporan akhir penyaluran PIP agar pemerintah dapat memastikan jumlah bantuan yang benar-benar diterima peserta didik serta menentukan dana yang harus dikembalikan ke kas negara apabila terdapat kelebihan penyaluran.
Pakar UGM Soroti Akurasi Data Kesejahteraan
Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna, menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap validitas DTSEN sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial dan pendidikan.
Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan masyarakat dalam sistem pendataan belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Ia mencontohkan kemungkinan masyarakat miskin justru tercatat dalam kelompok desil tinggi, sedangkan masyarakat dengan kondisi ekonomi lebih baik masuk dalam kelompok desil rendah.
Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menyebabkan bantuan salah sasaran sekaligus menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.
Hempri mendorong pemerintah melakukan pemeriksaan kondisi ekonomi masyarakat secara berkala agar perubahan tingkat kesejahteraan dapat segera tercatat dalam sistem.
“Perlu diperjelas, indikator kemiskinan sudah sama atau belum,” ujar Hempri, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, keseragaman indikator antarkementerian penting untuk mengurangi perbedaan data dan meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan.
Pengamat Ingatkan Dua Jenis Kesalahan Penyaluran Bantuan
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menjelaskan bahwa persoalan penyaluran bantuan sosial, termasuk PIP, dapat dibedakan menjadi dua bentuk kesalahan.
Pertama, inclusion error, yaitu kondisi ketika bantuan diterima oleh seseorang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria penerima.
Kedua, exclusion error, yakni keadaan ketika masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh bantuan justru tidak masuk dalam daftar penerima.
Menurut Nailul, kedua persoalan tersebut dapat terjadi akibat ketidakakuratan data maupun kesalahan dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Seharusnya dapat PIP, tapi karena desil 8, dia tidak dapat,” kata Nailul, menggambarkan risiko kesalahan klasifikasi data penerima.
Persoalan ini menunjukkan bahwa pembenahan sistem bantuan pendidikan tidak cukup hanya dilakukan dengan mengurangi penerima yang dianggap tidak memenuhi kriteria, tetapi juga harus memastikan peserta didik yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan.
DPR Minta Evaluasi Menyeluruh, Jangan Korbankan Siswa Miskin
Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, menilai temuan BPK mencerminkan persoalan tata kelola Program Indonesia Pintar, terutama dalam proses pemutakhiran dan pemadanan data penerima.
Ia menekankan bahwa peserta didik yang tercatat dalam kelompok desil 6 hingga 10 tidak seharusnya langsung dinyatakan tidak berhak memperoleh bantuan tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kondisi sosial-ekonomi masing-masing keluarga agar evaluasi tidak justru merugikan peserta didik yang benar-benar membutuhkan dukungan pendidikan.
Agung juga menyoroti persoalan aktivasi rekening yang menyebabkan sebagian dana bantuan belum dapat dimanfaatkan.
“Evaluasi PIP harus mencakup semua proses, dari penetapan penerima hingga pencairan dan pemanfaatan dana,” kata Agung, Rabu (28/10/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan pendidikan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disediakan atau jumlah penerima yang ditetapkan, melainkan juga dari manfaat nyata yang diperoleh peserta didik.
Ketepatan Sasaran Menentukan Masa Depan Pendidikan
Temuan BPK mengenai potensi kelebihan penyaluran Rp3,835 triliun menjadi pengingat penting bahwa pengelolaan bantuan pendidikan membutuhkan sistem pendataan yang akurat, transparan, dan dapat diperbarui sesuai perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
Ketika bantuan diterima oleh kelompok yang tidak memenuhi persyaratan, terdapat risiko anggaran tidak digunakan secara optimal. Sebaliknya, ketika peserta didik miskin tidak tercatat sebagai penerima, tujuan program untuk mencegah putus sekolah juga berpotensi tidak tercapai.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting bagi keluarga kurang mampu yang bergantung pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, mulai dari perlengkapan sekolah hingga biaya penunjang kegiatan belajar.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti melalui perbaikan data, evaluasi prosedur, dan penguatan pengawasan penyaluran dana.
Program Indonesia Pintar pada hakikatnya bukan sekadar mekanisme pembagian bantuan keuangan, melainkan instrumen negara untuk menjaga kesempatan belajar anak-anak Indonesia. Temuan potensi salah sasaran senilai Rp3,835 triliun dan ratusan ribu rekening yang belum diaktivasi menjadi ujian bagi pemerintah untuk memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat kepada peserta didik yang berhak.
(Rizki Satria Manalu)
.
