LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan mengambil langkah hukum lebih tegas terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, setelah dua kali tidak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan lainnya di lingkungan kementerian tersebut.
Kemungkinan penjemputan paksa mencuat setelah Nusron kembali tidak memenuhi panggilan penyidik pada Kamis (15/10/2026). Padahal, pemeriksaan tersebut merupakan penjadwalan ulang dari panggilan sebelumnya yang juga tidak dihadiri menteri tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyidik akan mempertimbangkan langkah lanjutan guna memastikan proses penyidikan berjalan efektif dan seluruh pihak yang dibutuhkan keterangannya dapat diperiksa.
“Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik untuk seperti apa (jemput paksa), karena tentu KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum juga dapat dilakukan secara efektif,” kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/10/2026) malam.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa opsi penjemputan paksa telah menjadi salah satu kemungkinan yang dipertimbangkan. Namun, KPK belum mengumumkan keputusan resmi untuk melakukan tindakan tersebut terhadap Nusron.
Dua Kali Tidak Hadir, KPK Belum Terima Penjelasan
Nusron sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pekan sebelumnya. Namun, ia tidak memenuhi panggilan dengan alasan memiliki kegiatan internal di Kementerian ATR/BPN.
Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis, 15 Oktober 2026, untuk meminta keterangannya terkait perkara yang sedang ditangani.
Akan tetapi, hingga jadwal pemeriksaan berakhir, Nusron kembali tidak hadir.
Berbeda dengan panggilan pertama, KPK menyatakan belum memperoleh konfirmasi mengenai alasan ketidakhadirannya pada pemeriksaan kedua.
“Setelah kita tunggu yang bersangkutan tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, kami juga belum mendapatkan konfirmasi alasan ketidakhadiran tersebut, kami juga belum mendapatkan informasi mengapa saudara NW memilih untuk tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan oleh penyidik hari ini,” ujar Budi.
Ketidakhadiran tersebut menjadi perhatian karena keterangan Nusron dinilai diperlukan dalam rangkaian penyidikan dugaan korupsi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.
Meski demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya alasan sah atas ketidakhadiran tersebut tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Delapan Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.
Empat tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
Penyidik mendalami dugaan praktik korupsi yang berkaitan dengan proses pengurusan hak atas tanah serta penerimaan uang di lingkungan kementerian.
KPK juga menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.
Keterangan mengenai hubungan tersebut menjadi bagian yang perlu didalami penyidik untuk mengungkap peran dan hubungan antar pihak dalam perkara ini.
Namun, penyebutan sebagai orang kepercayaan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Nusron terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka.
Status Nusron Masih Saksi, KPK Diminta Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Jabatan
Hingga perkembangan perkara yang disampaikan KPK pada Kamis malam, Nusron Wahid masih berstatus sebagai saksi, bukan tersangka.
Pemanggilan terhadap seorang saksi merupakan bagian dari proses penyidikan untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa, hubungan antarpihak, serta fakta yang relevan dengan dugaan tindak pidana.
Dalam hukum acara pidana, penyidik memiliki kewenangan mengambil langkah sesuai ketentuan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan secara patut tanpa alasan yang sah.
Namun, penerapan upaya membawa paksa harus didasarkan pada prosedur hukum dan penilaian penyidik, bukan semata-mata karena seseorang telah dua kali tidak hadir.
Karena itu, keputusan KPK berikutnya menjadi penting untuk memastikan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan dapat berlangsung tanpa mengabaikan hak hukum masing-masing.
Jabatan sebagai menteri tidak menghapus kewajiban seseorang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan yang sah. Pada saat yang sama, proses hukum tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah.
Publik Menunggu Ketegasan KPK
Kasus dugaan korupsi pengurusan HGB ini menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola pertanahan, kewenangan pejabat publik, serta dugaan penerimaan uang dalam pelayanan administrasi pertanahan.
Dengan delapan tersangka yang telah ditetapkan, penyidikan diharapkan mampu mengungkap secara menyeluruh mekanisme dugaan korupsi, aliran dana, serta peran setiap pihak berdasarkan alat bukti.
Keterangan Menteri ATR/BPN sebagai saksi berpotensi membantu penyidik memperjelas sejumlah aspek perkara yang belum terungkap.
Setelah dua kali panggilan tidak dipenuhi, langkah KPK berikutnya akan menjadi perhatian publik, terutama menyangkut konsistensi penegakan hukum terhadap pejabat negara.
KPK kini dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan proses penyidikan tidak terhambat oleh ketidakhadiran saksi, tanpa mengabaikan prosedur hukum. Jika pemanggilan telah dilakukan secara patut dan tidak terdapat alasan sah, penyidik memiliki dasar untuk mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai kewenangannya.
Hingga kini, belum ada pengumuman resmi bahwa penjemputan paksa terhadap Nusron Wahid telah diputuskan atau dilaksanakan. Perkembangan selanjutnya masih menunggu keputusan penyidik KPK.
