LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan langkah hukum terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid setelah dua kali tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dalam penyidikan dugaan suap pengurusan pertanahan yang berkaitan dengan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Penyidik tengah mengkaji alasan penundaan pemeriksaan yang diajukan Nusron sebelum menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan membawa yang bersangkutan secara paksa apabila persyaratan hukum terpenuhi.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan opsi tersebut masih menjadi bahan pertimbangan penyidik.
“Kami akan pertimbangkan,” ujar Taufik, Jumat (16/10/2026), sebagaimana dilaporkan Tempo dalam pemberitaan 19 Oktober 2026.
Dua Kali Tidak Hadir, KPK Periksa Alasan Penundaan
Berdasarkan laporan tersebut, Nusron dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 7 Oktober dan 15 Oktober 2026. Namun, ia tidak hadir dalam kedua agenda itu.
Untuk pemeriksaan kedua, Nusron mengirimkan surat permohonan penundaan dengan alasan memiliki kegiatan di luar negeri.
Taufik menjelaskan bahwa surat tersebut juga memuat informasi mengenai agenda perjalanan Nusron.
“Kalau enggak salah ke Malaysia,” kata Taufik.
KPK belum menyatakan bahwa alasan ketidakhadiran tersebut tidak sah. Karena itu, kemungkinan penjemputan paksa masih merupakan opsi yang sedang dikaji, bukan tindakan yang telah diputuskan.
Pemeriksaan terhadap Nusron dinilai penting untuk memperjelas konstruksi dugaan suap yang terungkap melalui operasi tangkap tangan KPK pada 14 September 2026.
Ketua KPK Minta Nusron Kooperatif
Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta Nusron memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan mengenai perkara yang sedang ditangani.
Menurut Setyo, pemeriksaan merupakan kesempatan bagi Menteri ATR/BPN untuk menjelaskan informasi yang diperlukan penyidik.
“Kesaksian Menteri ATR/BPN akan memperjelas kasus yang sedang ditangani penyidik,” ujar Setyo.
Ia juga mengingatkan pernyataan Nusron pada 18 September 2026 yang menyampaikan komitmen mendukung proses penegakan hukum.
“Saya ingat betul pada 18 September 2026 yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, membantu, dan berkomitmen terhadap proses penegakan hukum di KPK,” kata Setyo, Rabu (14/10/2026).
Sebelumnya, Nusron menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan lembaga antirasuah.
“Saya menghormati proses hukum di KPK,” ujarnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).
Delapan Tersangka, Empat Disebut Orang Kepercayaan Nusron
Kasus dugaan suap pertanahan tersebut telah menyeret delapan orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi.
Lima tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Dalam laporan penyidikan, empat nama terakhir disebut sebagai pihak yang diduga memiliki hubungan kepercayaan dengan Nusron Wahid.
Meski demikian, hubungan pribadi atau kedekatan dengan seorang pejabat tidak otomatis membuktikan keterlibatan pejabat tersebut dalam tindak pidana.
Hingga laporan yang menjadi dasar berita ini diterbitkan, Nusron belum diumumkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang di Lingkungan ATR/BPN
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik sedang mendalami alur perintah dan dugaan aliran uang yang berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan.
Menurut Budi, penyidikan tidak hanya berfokus pada transaksi yang terungkap dalam operasi tangkap tangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan penerimaan uang sebelum operasi tersebut berlangsung.
“Ini semuanya tentu akan didalami dalam proses penyidikan perkara ini,” kata Budi.
KPK menduga terdapat pihak-pihak lain di lingkungan ATR/BPN yang menerima aliran dana. Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, dokumen, dan barang bukti lainnya.
Salah satu pihak yang menjadi perhatian penyidik adalah Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Uang Rp106 Miliar Ditemukan di Rumah Tersangka
Dalam penggeledahan kediaman Arif Sugiyanto di Bekasi, Jawa Barat, penyidik KPK menemukan sejumlah barang bukti, termasuk uang dalam mata uang rupiah dan asing.
Menurut laporan Tempo, total uang yang ditemukan mencapai sekitar Rp106 miliar.
Temuan tersebut mendorong penyidik menelusuri asal-usul dana, pihak pemberi, serta tujuan penggunaannya.
KPK juga disebut mengantongi catatan penerimaan dan pengeluaran uang yang berkaitan dengan Arif.
“Dia diduga berperan sebagai pengepul uang dari Erwin ataupun Muhammad Fakhry,” ujar Taufik.
Meski jumlah uang yang ditemukan sangat besar, penyidik masih harus membuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana yang sedang diusut.
Uang yang disita juga tidak dapat langsung dinyatakan sebagai hasil korupsi atau dikaitkan dengan Nusron Wahid tanpa pembuktian lebih lanjut.
Dugaan Dana Mengalir untuk Kepentingan Muktamar NU
Laporan investigasi Tempo turut mengangkat dugaan penggunaan sejumlah dana untuk kepentingan politik organisasi menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur.
Dalam laporan tersebut, Arif Sugiyanto diduga pernah mendapat perintah membawa uang dalam jumlah besar menuju Jombang.
Uang itu disebut diangkut menggunakan kendaraan mewah Toyota Land Cruiser yang dibawa dengan truk pengangkut mobil.
KPK telah menyita kendaraan tersebut sebagai bagian dari penanganan perkara.
Namun, dugaan mengenai tujuan penggunaan dana tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang terbukti.
Penasihat hukum Arif Sugiyanto, Muhammad Fadli Nasution, membenarkan bahwa kliennya pernah diperiksa mengenai pengantaran uang yang dikaitkan dengan muktamar NU.
Meski demikian, Fadli mempersoalkan penerapan pasal suap dan gratifikasi terhadap kliennya.
“Tidak jelas juga siapa pemberi, jumlah, dan peruntukannya,” kata Fadli.
Keterangan tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan antara penyidik dan pihak pembela mengenai konstruksi hukum perkara.
Pakar Hukum: Saksi Bisa Dibawa Paksa Jika Syarat Terpenuhi
Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai KPK memiliki kewenangan untuk membawa saksi secara paksa apabila tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
“Saksi yang mangkir dari panggilan pemeriksaan baik oleh penyidik maupun pengadilan bisa dijemput secara paksa,” ujarnya.
Menurut Fickar, tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum, termasuk penggunaan surat perintah yang sah.
Karena itu, keputusan membawa seseorang secara paksa tidak dapat hanya didasarkan pada penilaian publik terhadap ketidakhadirannya.
Penyidik tetap harus mempertimbangkan keabsahan pemanggilan, alasan penundaan, dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Pengamat Soroti Etika Jabatan Menteri
Dosen hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, turut menyoroti posisi Nusron sebagai pejabat publik yang keterangannya dibutuhkan dalam penyidikan.
Menurut Herdiansyah, pejabat negara seharusnya menunjukkan sikap kooperatif ketika dipanggil oleh aparat penegak hukum.
Ia juga berpendapat bahwa Presiden Prabowo Subianto sebaiknya mempertimbangkan pemberhentian Nusron agar yang bersangkutan dapat berkonsentrasi menghadapi proses hukum.
“Agar dia bisa berfokus terhadap proses hukum yang saat ini sedang berjalan di KPK,” kata Herdiansyah.
Pendapat tersebut merupakan pandangan seorang akademisi, bukan keputusan hukum maupun rekomendasi resmi KPK.
Dalam laporan yang sama, Herdiansyah juga menyinggung ketentuan izin perjalanan dinas menteri ke luar negeri.
Namun, belum terdapat konfirmasi dalam bahan laporan mengenai status izin perjalanan Nusron yang menjadi alasan penundaan pemeriksaannya.
Publik Menanti Ketegasan KPK
Perkembangan kasus dugaan suap pengurusan pertanahan Summarecon menjadi perhatian karena melibatkan pejabat kementerian, pihak swasta, serta temuan uang dalam jumlah besar.
Di tengah penyidikan tersebut, pemeriksaan terhadap Nusron Wahid menjadi salah satu agenda yang dinilai penting untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh penyidik.
Namun, KPK tetap harus menjalankan proses hukum secara objektif, termasuk menghormati hak saksi dan tersangka serta menjunjung asas praduga tak bersalah.
Pertanyaan mengenai kemungkinan penjemputan paksa Nusron Wahid kini bergantung pada hasil kajian penyidik terhadap alasan ketidakhadirannya dan pemenuhan persyaratan hukum.
Sementara itu, penelusuran uang sekitar Rp106 miliar, hubungan antartersangka, serta dugaan aliran dana di lingkungan ATR/BPN masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Kejelasan langkah KPK dalam memeriksa seluruh pihak yang dianggap mengetahui perkara akan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemberantasan korupsi.
