LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia memperketat penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dua korporasi, yakni PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan kebakaran kawasan hutan.
Penetapan kedua perusahaan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menindak dugaan pelanggaran hukum di sektor kehutanan, khususnya kebakaran yang terjadi di kawasan hutan produksi dan areal perkebunan kelapa sawit.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada perusahaan mana pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum kehutanan, termasuk perusahaan dengan kepemilikan modal asing.
“Sejalan dengan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, institusi Ditjen Gakkum Kehutanan terus memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu serta koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam penanganan perkara kebakaran hutan,” kata Dwi dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).
PT GAP Diduga Terkait Kebakaran 901,4 Hektare
Salah satu perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka adalah PT GAP, perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Singapura yang menjalankan kegiatan usaha di Kalimantan Tengah.
Perusahaan tersebut menjadi tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan yang berkaitan dengan kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit pada kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Berdasarkan hasil penanganan perkara yang disampaikan Kemenhut, kebakaran yang terjadi sepanjang 2025 hingga 2026 tersebut mencakup kawasan seluas 901,4 hektare.
Luas area terdampak menjadi salah satu aspek penting dalam proses penyidikan karena berkaitan dengan potensi kerusakan lingkungan, hilangnya tutupan vegetasi, serta kemungkinan terganggunya fungsi ekologis kawasan hutan.
Penyidikan terhadap perkara PT GAP dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 9 September 2026.
Sementara itu, penghitungan kerugian ekologis akibat kebakaran masih berlangsung untuk mengetahui besarnya dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Dwi menegaskan bahwa status perusahaan sebagai penanaman modal asing tidak mengurangi kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia.
“Hukum Indonesia berlaku sama bagi setiap perusahaan yang berusaha di negeri ini, baik yang menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa seluruh badan usaha yang beroperasi di kawasan hutan Indonesia memiliki tanggung jawab hukum terhadap kegiatan usahanya.
PT MAP di Kalimantan Barat Juga Jadi Tersangka
Selain PT GAP, Kemenhut menetapkan PT MAP sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan pembukaan lahan yang mengakibatkan kebakaran di sekitar areal kerjanya.
Perkara tersebut terjadi di kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kalimantan Barat.
Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang melibatkan PT MAP telah dilakukan sejak 20 Mei 2026.
Penyidik masih mendalami berbagai aspek yang berkaitan dengan penyebab kebakaran, aktivitas perusahaan, serta kemungkinan adanya perbuatan atau kelalaian yang berkontribusi terhadap terjadinya kebakaran.
Penghitungan nilai kerugian akibat peristiwa tersebut juga masih dalam proses.
Penetapan status tersangka terhadap PT MAP dan PT GAP merupakan perkembangan dalam proses penyidikan, bukan putusan pengadilan yang menyatakan kedua perusahaan telah terbukti bersalah.
Kemenhut Dalami Bukti dan Tanggung Jawab Korporasi
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kemenhut, Rudianto Saragih Napitu, menjelaskan bahwa penetapan kedua korporasi sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan dan mendalami sejumlah alat bukti.
Proses pembuktian tidak hanya berfokus pada keberadaan titik api atau luas kawasan yang terbakar, tetapi juga menelusuri aktivitas perusahaan di lokasi kejadian.
Penyidik turut memeriksa kewajiban hukum yang melekat pada perusahaan, termasuk dugaan tindakan maupun kelalaian yang berkontribusi terhadap terjadinya kebakaran.
Pendekatan tersebut penting karena pertanggungjawaban pidana korporasi memerlukan pembuktian mengenai keterkaitan perbuatan atau kelalaian perusahaan dengan tindak pidana yang disangkakan.
“Penetapan dua tersangka korporasi merupakan hasil proses penyidikan yang telah dilakukan. Terhadap sebelas korporasi lainnya, penyidik terus mendalami fakta dan alat bukti untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing,” ujar Rudianto.
Dengan demikian, penyidikan terhadap perusahaan lain masih terus berlangsung untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti guna menetapkan pertanggungjawaban pidana.
Sebanyak 15 Korporasi Jadi Perhatian Penyidik
Kemenhut mengungkapkan bahwa penanganan perkara karhutla tidak hanya terbatas pada dua perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menangani 120 perkara kebakaran hutan.
Dalam penanganan pidana terhadap korporasi, terdapat 15 subjek hukum perusahaan yang menjadi perhatian penyidik.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 korporasi masih berada dalam tahap penyidikan umum, dua korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan dua korporasi lainnya telah mencapai tahap berkas perkara lengkap.
Data tersebut memperlihatkan bahwa proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana karhutla masih berjalan di berbagai tahapan.
Kemenhut menegaskan bahwa setiap perusahaan akan diproses berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Empat Perusahaan Juga Diproses Bareskrim Polri
Selain penanganan yang dilakukan penyidik Kemenhut, proses hukum terhadap sejumlah perusahaan juga melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Kemenhut menyebutkan bahwa empat perusahaan yang sebelumnya telah dikenai sanksi pembekuan juga sedang diproses secara pidana oleh Bareskrim Polri.
Langkah tersebut menunjukkan penggunaan lebih dari satu instrumen penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran kehutanan.
Penanganan melalui jalur administratif dapat berjalan sesuai kewenangannya, sementara proses pidana ditujukan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum berdasarkan hasil penyidikan.
Koordinasi antara Kemenhut dan Bareskrim Polri menjadi bagian penting dalam memperkuat efektivitas penanganan perkara, terutama yang melibatkan badan usaha.
Sebanyak 32 Perusahaan Telah Dijatuhi Sanksi
Kementerian Kehutanan juga mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran kehutanan telah dilakukan melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana.
Hingga laporan tersebut disampaikan, sebanyak 32 perusahaan telah dikenai berbagai bentuk sanksi.
Sanksi tersebut meliputi pencabutan izin, pembekuan kegiatan usaha, hingga tindakan pemaksaan pemulihan ekosistem hutan.
Kemenhut menyatakan bahwa sejumlah perusahaan lainnya masih berada dalam proses pengenaan sanksi berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan.
Pemulihan ekosistem menjadi aspek penting karena kebakaran hutan tidak hanya menimbulkan kerusakan pada lahan yang terbakar, tetapi juga berpotensi mengganggu fungsi lingkungan dalam jangka panjang.
Kebakaran dapat menyebabkan hilangnya vegetasi, terganggunya habitat satwa liar, menurunnya kualitas tanah, serta meningkatnya risiko pencemaran udara akibat asap.
Dampak tersebut dapat meluas hingga mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Penegakan Hukum Diharapkan Berikan Efek Jera
Penetapan dua perusahaan sebagai tersangka menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memperkuat akuntabilitas pelaku usaha di sektor kehutanan.
Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan hutan memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan perlindungan lingkungan, termasuk melakukan langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran sesuai peraturan yang berlaku.
Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban tersebut sekaligus mendorong pengelolaan kawasan hutan yang lebih bertanggung jawab.
Namun, efektivitas penanganan karhutla tidak hanya ditentukan oleh banyaknya perusahaan yang dijatuhi sanksi.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan, kerusakan lingkungan dihitung secara objektif, serta kewajiban pemulihan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, penegakan hukum dapat memberikan perlindungan nyata terhadap kawasan hutan dan masyarakat yang terdampak.
Penetapan PT MAP dan PT GAP sebagai tersangka, pendalaman perkara terhadap 11 korporasi lainnya, serta pengenaan sanksi terhadap 32 perusahaan menunjukkan keseriusan Kemenhut dalam menangani dugaan pelanggaran kehutanan. Meski demikian, keberhasilan penegakan hukum tetap harus diukur dari pembuktian perkara di pengadilan, pemulihan kerusakan lingkungan, dan kemampuan mencegah kebakaran serupa kembali terjadi.
