LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keberatan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian keuangan negara dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa unsur kerugian negara masih diperlukan untuk menjerat berbagai modus korupsi, terutama penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terhadap keuangan negara.
Sikap tegas itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto, Rabu (21/10/2026), menanggapi usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai penyesuaian ketentuan tindak pidana korupsi dengan standar internasional.
“Kajian KPK tidak setuju bila unsur kerugian negara dihilangkan total,” kata Setyo kepada wartawan di Jakarta.
Menurut Setyo, pembaruan hukum pemberantasan korupsi harus diarahkan untuk memperkuat efektivitas penindakan, bukan justru menghilangkan instrumen hukum yang masih relevan dalam menghadapi perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia.
Luhut Usulkan Penyesuaian dengan Konvensi PBB
Perdebatan mengenai definisi korupsi mengemuka setelah Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan gagasan penyesuaian UU Tipikor kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026), Luhut menilai pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu diselaraskan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi.
Luhut menyoroti perbedaan pendekatan antara ketentuan hukum nasional dan standar internasional, khususnya mengenai kedudukan unsur kerugian negara dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
“Jadi, tidak bicara mengenai kerugian negara,” ujar Luhut ketika menjelaskan pandangannya mengenai pendekatan UNCAC.
Gagasan tersebut berkaitan dengan kebutuhan menciptakan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pengelolaan badan usaha, termasuk membedakan risiko bisnis yang wajar dari tindakan yang benar-benar mengandung unsur pidana.
Namun, pandangan itu memunculkan perdebatan mengenai kemungkinan dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi apabila unsur kerugian negara dihapus dari ketentuan tertentu dalam UU Tipikor.
KPK Tegaskan Unsur Kerugian Negara Harus Dipertahankan
Menanggapi wacana tersebut, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa Indonesia memiliki karakteristik tindak pidana korupsi yang memerlukan pengaturan khusus.
Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara tetap harus dapat dijangkau oleh perangkat hukum pemberantasan korupsi.
“Mengenai frasa ‘kerugian negara’ di KUHP Baru, sesuai rekomendasi KPK dan putusan MK, maka frasa tersebut wajib dipertahankan. Frasa ini bahkan harus dikembalikan sebagai lex specialis di UU Tipikor,” tegas Setyo.
Prinsip lex specialis berarti ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat didahulukan penerapannya dibandingkan aturan umum dalam perkara yang mengatur objek serupa.
Bagi KPK, kekhususan pengaturan korupsi diperlukan karena kejahatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana biasa, termasuk keterkaitannya dengan penyalahgunaan jabatan, pengelolaan anggaran, dan kewenangan publik.
“Kekhususan ini mutlak diperlukan di Indonesia guna menghadapi modus operandi korupsi yang makin rumit dan canggih,” ujarnya.
Meski demikian, unsur kerugian negara tidak berlaku untuk seluruh jenis tindak pidana korupsi. Dalam UU Tipikor, terdapat pula delik penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan perbuatan lainnya yang memiliki unsur pembuktian berbeda.
Karena itu, perdebatan mengenai penghapusan unsur kerugian negara perlu ditempatkan secara tepat pada ketentuan pidana yang memang mensyaratkannya.
Kerugian negara juga tidak otomatis berarti telah terjadi korupsi. Penegakan hukum tetap memerlukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan undang-undang.
Empat Celah Korupsi yang Dinilai Lebih Mendesak
Selain menolak penghapusan total unsur kerugian negara, KPK mengingatkan pemerintah bahwa masih terdapat sejumlah bentuk praktik korupsi yang memerlukan pengaturan pidana lebih tegas.
Setyo menyebut empat bidang yang menjadi perhatian, yakni penyuapan pejabat publik asing, perdagangan pengaruh, penyuapan di sektor swasta, serta peningkatan kekayaan secara tidak sah.
Keempatnya berkaitan dengan ketentuan dalam UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Berikut empat isu yang disoroti KPK:
1. Penyuapan pejabat publik asing (foreign bribery)
Praktik ini berkaitan dengan pemberian atau penerimaan suap yang melibatkan pejabat publik asing, terutama dalam kegiatan bisnis dan transaksi lintas negara.
Pengaturan yang kuat diperlukan agar pemberantasan korupsi tidak terbatas pada hubungan antara pelaku usaha dan pejabat di dalam negeri.
2. Perdagangan pengaruh (trading in influence)
Perdagangan pengaruh berkaitan dengan penyalahgunaan pengaruh atau kedekatan dengan pemegang kewenangan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.
Praktik ini dapat melibatkan pihak yang tidak secara langsung memegang jabatan publik, tetapi memiliki akses atau pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.
3. Penyuapan di sektor swasta (private sector bribery)
KPK menilai praktik penyuapan juga perlu mendapat perhatian di lingkungan usaha swasta.
Korupsi tidak selalu terjadi dalam hubungan antara pejabat pemerintah dan pihak lain. Praktik suap dalam transaksi bisnis antarpihak swasta juga dapat merusak persaingan usaha yang sehat dan integritas perekonomian.
4. Peningkatan kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment)
Konsep ini berkaitan dengan peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar berdasarkan penghasilan sahnya, dengan tetap memperhatikan unsur hukum dan jaminan proses peradilan yang adil.
Pengaturan mengenai persoalan tersebut dinilai dapat memperkuat instrumen pemberantasan korupsi, khususnya dalam menelusuri asal-usul kekayaan yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan.
Meski demikian, pengaturan setiap bentuk tindak pidana baru tetap membutuhkan perumusan unsur yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau membuka ruang penyalahgunaan kewenangan penegak hukum.
UNCAC Tidak Hanya Mengatur Penyuapan
Perdebatan antara pandangan Luhut dan KPK juga memperlihatkan pentingnya memahami ruang lingkup UNCAC secara utuh.
Konvensi internasional tersebut tidak hanya membahas penyuapan, tetapi juga mencakup berbagai persoalan seperti penggelapan oleh pejabat publik, penyalahgunaan fungsi, perdagangan pengaruh, pencucian uang, pemulihan aset, dan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi.
UNCAC juga tidak menetapkan satu definisi tunggal yang mengharuskan seluruh negara menghapus unsur kerugian keuangan negara dari hukum pidana nasionalnya.
Dengan demikian, penyesuaian UU Tipikor terhadap standar internasional tidak harus dimaknai sebagai penghilangan ketentuan mengenai kerugian negara.
Sebaliknya, harmonisasi dapat dilakukan dengan memperjelas unsur pidana yang sudah berlaku sekaligus memperkuat pengaturan terhadap bentuk-bentuk korupsi yang belum dijangkau secara memadai.
Pendekatan tersebut menjadi salah satu pokok perbedaan dalam perdebatan mengenai arah reformasi hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.
DEN Tegaskan Tidak Bermaksud Menghapus Pertanggungjawaban
Di tengah munculnya kritik, Dewan Ekonomi Nasional turut memberikan penjelasan mengenai gagasan yang disampaikan Luhut.
Pada Rabu (21/10/2026), DEN menyatakan bahwa usulan penyesuaian definisi korupsi tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban atas kerugian negara.
Menurut penjelasan DEN, gagasan tersebut bertujuan memperjelas unsur pembuktian tindak pidana sekaligus memperluas cakupan pemberantasan korupsi berdasarkan standar internasional.
Penjelasan ini menjadi penting karena terdapat perbedaan antara menghapus seluruh pertanggungjawaban pidana atas kerugian negara dan menata kembali rumusan delik agar kerugian bisnis yang wajar tidak otomatis diperlakukan sebagai tindak pidana.
Di sisi lain, KPK menilai perlindungan terhadap pengambilan keputusan yang sah tidak seharusnya mengurangi kemampuan negara menindak penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur korupsi.
Kedua pandangan tersebut menunjukkan perlunya pembahasan mendalam yang melibatkan pemerintah, DPR, lembaga penegak hukum, akademisi, serta masyarakat sipil sebelum perubahan UU Tipikor diputuskan.
Reformasi UU Tipikor Harus Memperkuat Pemberantasan Korupsi
Perdebatan mengenai unsur kerugian negara menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas hukum pemberantasan korupsi secara lebih menyeluruh.
Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan keputusan bisnis yang diambil secara sah tidak dibayangi ketidakpastian hukum.
Namun, di sisi lain, upaya menciptakan iklim investasi yang sehat juga membutuhkan jaminan bahwa penyalahgunaan kewenangan, penyuapan, dan praktik korupsi lainnya tetap dapat ditindak secara efektif.
Karena itu, setiap perubahan UU Tipikor harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan terhadap pengelolaan keuangan negara, dan kemampuan aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana.
Sikap KPK memperlihatkan bahwa lembaga antirasuah tersebut menginginkan pembaruan regulasi yang tidak mempersempit pemberantasan korupsi, melainkan memperkuatnya melalui pengaturan yang lebih lengkap dan relevan dengan perkembangan modus kejahatan.
KPK menegaskan unsur kerugian negara harus tetap dipertahankan dalam ketentuan yang relevan, sementara empat bentuk praktik korupsi yang disorotnya perlu mendapat perhatian serius dalam agenda pembaruan UU Tipikor.
Dengan demikian, perdebatan antara KPK dan DEN bukan semata-mata mengenai perubahan definisi korupsi, melainkan menyangkut arah masa depan penegakan hukum, perlindungan keuangan negara, serta komitmen Indonesia membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
