LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas peredaran narkotika, termasuk penindakan di kawasan rawan narkoba dan kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan kepolisian. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bahkan membuka peluang penerapan kebijakan serupa bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari penguatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (2/11/2026), menyusul operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan aparat kepolisian di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Minggu (1/11/2026). Operasi tersebut kembali menyoroti persoalan peredaran narkotika di kawasan yang telah beberapa kali menjadi sasaran penindakan aparat penegak hukum.
Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki komitmen untuk mendukung setiap langkah kepolisian dalam memutus jaringan peredaran narkotika, terutama di wilayah yang selama ini dinilai rawan menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan barang terlarang.
“Pemerintah DKI Jakarta memberikan support sepenuhnya, dukungan sepenuhnya kepada Polri yang sedang memberantas, mengambil tindakan tegas, perang terhadap narkoba,” ujar Pramono.
Pramono Minta Pemberantasan Narkoba Dilakukan Berkelanjutan
Menurut Pramono, upaya pemberantasan narkotika tidak boleh hanya dilakukan melalui operasi sesaat. Penindakan harus berlangsung secara konsisten agar jaringan peredaran narkoba tidak kembali beroperasi setelah aparat meninggalkan lokasi.
Ia menilai bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta berbagai unsur masyarakat.
“Kami berharap bahwa untuk perang narkoba ini tidak setengah-setengah, dilanjutkan dan kami menjadi bagian itu. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, Pemerintah DKI Jakarta untuk hal yang berkaitan dengan perang terhadap narkoba, kami bagian dari apa yang menjadi keinginan Polri,” tegasnya.
Dukungan tersebut sekaligus menunjukkan kesiapan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menghadapi persoalan peredaran narkotika di Ibu Kota.
Penanganan kawasan rawan narkoba juga memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Selain penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika, upaya pencegahan, edukasi masyarakat, rehabilitasi bagi penyalahguna yang memenuhi ketentuan, serta penguatan lingkungan sosial menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko peredaran kembali.
Kampung Bahari Kembali Jadi Sorotan
Kawasan Kampung Bahari di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kembali menjadi perhatian setelah aparat kepolisian melaksanakan operasi pemberantasan narkoba pada Minggu (1/11/2026).
Kawasan permukiman padat penduduk tersebut sebelumnya telah beberapa kali menjadi lokasi penindakan terhadap dugaan aktivitas peredaran narkotika.
Berulangnya operasi di wilayah yang sama memperlihatkan tantangan yang dihadapi aparat dalam memutus mata rantai distribusi narkoba secara berkelanjutan.
Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai penting, khususnya dalam memperkuat langkah pencegahan dan menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman dari penyalahgunaan narkotika.
Namun, penanganan kawasan rawan narkoba tetap harus dilakukan secara terukur, berdasarkan hukum, dan memperhatikan perlindungan masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Polri Resmi Larang Vape bagi Seluruh Personel
Selain mendukung operasi pemberantasan narkotika, Pramono turut menanggapi kebijakan Polri yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personelnya.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri, yang mulai berlaku pada 30 Oktober 2026.
Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan rokok elektrik, baik ketika berada di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.
Larangan berlaku bagi personel pada seluruh tingkatan organisasi kepolisian, mulai dari Markas Besar Polri, kepolisian daerah, kepolisian resor, hingga kepolisian sektor.
Personel yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Polri.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah internal kepolisian untuk memperkuat disiplin personel sekaligus mengantisipasi risiko penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi zat terlarang.
Meski demikian, perlu dibedakan bahwa rokok elektrik tidak secara otomatis mengandung narkotika. Kekhawatiran aparat berkaitan dengan potensi penyalahgunaan perangkat atau cairan vape yang dicampur zat terlarang.
Pemprov DKI Buka Peluang Kebijakan Serupa bagi ASN
Menanggapi kebijakan tersebut, Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap mendukung langkah yang diambil Polri.
Ia juga memberikan sinyal kemungkinan penerapan pembatasan atau larangan penggunaan vape bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Apa pun yang diputuskan oleh Polri, kami mengikuti dan memberikan support sepenuhnya,” kata Pramono.
“Termasuk apa yang nanti menjadi fasilitas yang dimiliki oleh DKI untuk itu, kami akan memberikan support sepenuhnya,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dukungan politik dan administratif dari pemerintah daerah terhadap kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Namun, hingga pernyataan itu disampaikan, belum terdapat penjelasan mengenai bentuk aturan khusus, cakupan larangan, waktu pemberlakuan, maupun mekanisme sanksi apabila kebijakan serupa diterapkan kepada ASN Pemprov DKI Jakarta.
Dengan demikian, kemungkinan larangan vape bagi ASN DKI masih merupakan wacana yang memerlukan keputusan dan pengaturan lebih lanjut dari pemerintah daerah.
Pencegahan Narkoba Membutuhkan Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Langkah Pemprov DKI Jakarta mendukung kebijakan Polri memperlihatkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
Penegakan hukum menjadi bagian penting untuk menindak jaringan pengedar dan bandar narkoba. Namun, upaya tersebut perlu didukung pendidikan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
Lingkungan pendidikan, keluarga, tempat kerja, dan kawasan permukiman memiliki peran dalam memperkuat upaya pencegahan.
Di lingkungan pemerintahan, pembinaan kedisiplinan dan kebijakan pencegahan penyalahgunaan zat terlarang dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan aparatur yang profesional dan bertanggung jawab.
Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif melalui pelaporan dugaan peredaran narkotika kepada aparat berwenang serta mendukung upaya pencegahan dan pemulihan bagi warga yang membutuhkan.
Jakarta Dorong Pemberantasan Narkoba Tanpa Kompromi
Komitmen Pramono Anung mendukung operasi kepolisian di Kampung Bahari dan kebijakan larangan vape bagi personel Polri menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Pemprov DKI Jakarta menyatakan kesiapan memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan narkotika agar penindakan tidak berhenti pada operasi sesaat, melainkan dilanjutkan melalui langkah yang konsisten.
Ke depan, efektivitas kerja sama tersebut akan bergantung pada kesinambungan penegakan hukum, pencegahan, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.
Dukungan Pemprov DKI terhadap Polri menjadi pesan bahwa pemberantasan narkoba memerlukan kerja sama lintas lembaga dan tindakan berkelanjutan. Sementara itu, peluang penerapan larangan vape bagi ASN Jakarta masih menunggu kejelasan kebijakan lebih lanjut, sehingga komitmen pencegahan dapat diterjemahkan menjadi aturan yang terukur, proporsional, dan memiliki dasar hukum yang jelas.
