LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDUNG- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar gas bersubsidi dengan modus memindahkan isi LPG tiga kilogram ke tabung gas portable untuk diperjualbelikan. Seorang pemuda berinisial MR (25) diamankan setelah diduga menjalankan praktik ilegal tersebut sejak 2024 dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran.
Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian karena penyalahgunaan LPG bersubsidi tidak hanya berpotensi merugikan program subsidi energi pemerintah, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat. Proses pemindahan gas ke tabung portable yang dilakukan tanpa standar keselamatan dan pengawasan teknis berisiko menimbulkan kebocoran, kebakaran, maupun ledakan.
Kapolresta Bandung, Kombes Pol. Tri Suhartanto, menjelaskan bahwa tersangka diduga menjalankan kegiatan tersebut secara mandiri setelah mempelajari cara pemindahan gas secara autodidak. Produk hasil pengoplosan kemudian dipasarkan kepada pembeli melalui media sosial berdasarkan jumlah pesanan yang diterima.
Pelaku Beroperasi Sejak 2024, Pemasaran Melalui Media Sosial
Menurut Kapolresta Bandung, penyelidikan kepolisian mengungkap bahwa MR telah melakukan aktivitas pemindahan LPG bersubsidi ke tabung gas portable sejak 2024.
Dalam menjalankan praktik tersebut, tersangka diduga memanfaatkan LPG kemasan tiga kilogram yang merupakan bagian dari program subsidi pemerintah untuk kemudian dijual kembali dalam bentuk kemasan berbeda.
“Kami sudah mengamankan satu orang pelaku, modusnya menyuntikkan gas elpiji 3 kilogram kemudian dimasukkan ke dalam gas portable untuk diperjualbelikan,” ujar Kombes Pol. Tri Suhartanto dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
Polisi menyebut kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan pekerja atau pihak lain dalam proses pengisian.
Tersangka juga diduga menyesuaikan jumlah produk yang dibuat dengan pesanan konsumen melalui platform daring.
“Banyaknya gas portable yang dibuat itu tergantung dari orderan yang melalui online. Misalkan dibutuhkannya 100, maka dia akan membuat 100,” jelas Tri.
Pola penjualan berdasarkan pesanan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas yang diselidiki bukan sekadar penggunaan LPG untuk kebutuhan pribadi, melainkan diduga merupakan kegiatan komersial dengan memanfaatkan gas bersubsidi.
LPG Subsidi Dialihkan untuk Produk Komersial
Kapolresta Bandung menegaskan bahwa perdagangan tabung gas portable pada dasarnya bukan merupakan kegiatan yang dilarang sepanjang dilakukan sesuai ketentuan.
Namun, persoalan hukum muncul ketika tersangka diduga menggunakan LPG tiga kilogram bersubsidi sebagai sumber gas untuk produk yang diperjualbelikan secara komersial.
LPG tiga kilogram merupakan komoditas energi yang mendapat subsidi pemerintah dan penyalurannya ditujukan bagi kelompok pengguna yang memenuhi ketentuan.
Karena itu, pemanfaatannya untuk kegiatan pengemasan ulang dan penjualan di luar peruntukan menjadi objek penyelidikan kepolisian.
“Cara pengisian dari gas portable yang dilarang seperti yang kita ketahui bahwa pelaku mengisi gas portable ini menggunakan gas elpiji tiga kilogram yang merupakan gas subsidi,” ungkap Tri.
Penyalahgunaan tersebut berpotensi mengganggu ketepatan sasaran subsidi karena gas yang seharusnya digunakan oleh konsumen yang berhak justru dialihkan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan perdagangan.
Pengisian Tanpa Standar Keselamatan Berisiko Membahayakan Konsumen
Selain dugaan pelanggaran terhadap ketentuan subsidi energi, kepolisian menyoroti risiko keselamatan dari praktik pemindahan gas secara tidak resmi.
Menurut Kapolresta Bandung, tersangka melakukan pengisian secara mandiri dan produk yang dihasilkan tidak dilengkapi segel sebagaimana standar produk yang dipasarkan melalui jalur resmi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena gas mudah terbakar dan membutuhkan penanganan sesuai prosedur keselamatan.
Pengisian tabung yang tidak memenuhi persyaratan teknis dapat menimbulkan risiko kebocoran dan gangguan pada sistem penyimpanan gas.
Risiko tersebut tidak hanya mengancam pelaku ketika melakukan pengisian, tetapi juga konsumen yang menggunakan produk hasil pengoplosan.
Karena itu, pengungkapan kasus ini memiliki dua dimensi penting, yakni penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan subsidi serta perlindungan keselamatan masyarakat dari peredaran produk gas yang tidak memenuhi standar.
Terancam Enam Tahun Penjara dan Denda Rp60 Miliar
Atas dugaan perbuatannya, MR dijerat menggunakan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ketentuan tersebut mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau LPG yang disubsidi pemerintah.
“Ancaman penjara enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar,” kata Kombes Pol. Tri Suhartanto.
Ancaman hukuman tersebut merupakan batas maksimum pidana sebagaimana ketentuan yang disangkakan, bukan putusan pengadilan terhadap tersangka.
MR tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil dan harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pengawasan Distribusi LPG Bersubsidi Perlu Diperkuat
Pengungkapan dugaan pengoplosan LPG di Bandung memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap distribusi energi bersubsidi, terutama untuk mencegah pengalihan penggunaan gas dari kelompok sasaran kepada kegiatan komersial yang tidak sesuai ketentuan.
LPG tiga kilogram memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga dan usaha mikro yang berhak memperoleh subsidi.
Apabila gas bersubsidi dialihkan untuk kegiatan perdagangan yang tidak sesuai peruntukan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas kebijakan subsidi pemerintah.
Kasus ini juga menunjukkan perlunya pengawasan terhadap perdagangan produk gas melalui media sosial, khususnya apabila terdapat dugaan penggunaan bahan baku bersubsidi atau proses pengisian yang tidak memenuhi standar keselamatan.
Namun, berdasarkan keterangan yang tersedia, kepolisian belum merinci jumlah keseluruhan LPG yang diduga telah disalahgunakan, nilai keuntungan tersangka, jumlah barang bukti, maupun potensi kerugian negara.
Data tersebut masih memerlukan keterangan lanjutan dari penyidik agar skala kegiatan yang diduga dilakukan tersangka dapat diketahui secara lebih jelas.
Polisi Tegaskan Penyalahgunaan Subsidi Bukan Sekadar Pelanggaran Perdagangan
Pengungkapan kasus ini menegaskan bahwa penyalahgunaan LPG bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran bantuan pemerintah dan keselamatan konsumen.
Penegakan hukum terhadap praktik pengoplosan diharapkan dapat memberikan efek pencegahan terhadap kegiatan serupa, sekaligus mendorong pengawasan yang lebih baik dalam rantai distribusi LPG bersubsidi.
Masyarakat juga diimbau untuk lebih berhati-hati ketika membeli produk gas portable, terutama yang tidak memiliki informasi produsen, standar keamanan, atau identitas produk yang jelas.
Pengungkapan praktik pengoplosan LPG tiga kilogram ke tabung portable oleh Satreskrim Polresta Bandung menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan energi bersubsidi dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius sekaligus membahayakan keselamatan publik. Tersangka MR (25), yang diduga menjalankan kegiatan tersebut sejak 2024, kini menghadapi ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar apabila terbukti bersalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
