LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk menertibkan dan mencabut izin pertambangan yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun. Kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menghentikan praktik penguasaan konsesi tambang yang dibiarkan menganggur tanpa memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat.
Instruksi tegas itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Presiden menilai pengelolaan sumber daya alam tidak boleh terhambat oleh pemegang izin yang tidak memiliki kemampuan atau kesungguhan untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan.
“Saya memberikan instruksi kepada Menteri ESDM, jika lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah akan memperketat evaluasi terhadap izin dan konsesi pertambangan yang telah diberikan, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pengusahaannya.
Presiden Soroti Konsesi Tambang yang Menganggur Puluhan Tahun
Prabowo mengungkapkan bahwa masih terdapat konsesi pertambangan yang telah dikuasai pihak tertentu selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tanpa diikuti kegiatan operasional yang nyata.
Menurut Presiden, kondisi tersebut tidak dapat terus dibiarkan karena sumber daya mineral merupakan kekayaan negara yang seharusnya dikelola secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan kepercayaan kepada badan usaha yang mengajukan izin pengelolaan sumber daya alam.
“Kita harus teliti pihak yang kita percayakan untuk mengelola konsesi, apakah mereka benar-benar memiliki kemampuan atau tidak untuk menjalankannya,” ujarnya.
Prabowo menilai kemampuan teknis, kesiapan pembiayaan, serta kesungguhan menjalankan kegiatan pertambangan harus menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan konsesi.
Dengan demikian, penguasaan wilayah pertambangan tidak semestinya hanya didasarkan pada kepemilikan dokumen perizinan, melainkan juga harus disertai pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan pemerintah.
Prabowo Singgung Pengusaha yang Diduga Berspekulasi
Dalam arahannya, Presiden turut menyinggung dugaan praktik spekulasi konsesi yang dilakukan sejumlah pengusaha pada masa lalu.
Menurutnya, terdapat kemungkinan pihak tertentu mengajukan permohonan konsesi meskipun tidak memiliki latar belakang, pengalaman, ataupun kemampuan teknis di bidang pertambangan.
Konsesi yang diperoleh kemudian tidak segera diusahakan, melainkan diduga dimanfaatkan untuk kepentingan spekulatif.
“Mungkin dulu ada pengusaha tertentu yang berspekulasi. Mereka berpikir, minta saja konsesi. Mereka bukan berasal dari bidang pertambangan, tidak mengerti operasi tambang, tetapi tetap mengajukan konsesi,” kata Prabowo.
Presiden melanjutkan bahwa penguasaan konsesi tanpa kegiatan nyata dapat merugikan kepentingan nasional karena potensi sumber daya alam tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
“Begitu konsesi diberikan, mereka menggunakannya entah untuk spekulasi atau dimasukkan ke bursa-bursa di mana pun. Ujungnya, kita juga rugi sebagai bangsa karena konsesi tersebut puluhan tahun tidak dikerjakan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan kritik Presiden terhadap praktik penguasaan konsesi yang tidak produktif, bukan penetapan bahwa seluruh perusahaan yang belum berproduksi telah melakukan pelanggaran atau spekulasi.
Proyek Gas Masela Ikut Disorot Presiden
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyinggung pengembangan proyek gas di wilayah Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku.
Presiden menyebut proyek tersebut telah mengalami penundaan pengembangan dalam waktu yang sangat panjang, yang menurut keterangannya mencapai 28 tahun.
Ia mengungkapkan telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak Jepang terkait komitmen pengembangan proyek tersebut, termasuk perusahaan energi INPEX yang terlibat dalam pengelolaan proyek gas Masela.
Prabowo mengatakan dirinya bahkan membicarakan persoalan itu ketika melakukan kunjungan ke Jepang.
“Saya terbang ke Jepang, ketemu tokoh-tokoh Jepang, saya tanya dengan hormat, saya tanya dengan sopan, dengan baik, yang mulia, INPEX masih tertarik mengerjakan? Kalau tidak ya terpaksa kami harus mencabut, karena rakyat kami sangat membutuhkan,” ungkap Presiden.
Menurut Prabowo, komunikasi tersebut menghasilkan komitmen dari pihak terkait untuk mulai menunjukkan kegiatan dalam jangka waktu enam bulan.
“Rakyat kami masih banyak yang hidupnya susah, Insya Allah kemarin mereka hadir dan mereka janji dalam enam bulan akan sudah mulai kegiatan aktivitas,” katanya.
Presiden menegaskan bahwa proyek strategis yang menyangkut kepentingan nasional harus memiliki kepastian pelaksanaan agar manfaat ekonominya tidak terus tertunda.
Meski demikian, proyek gas Masela berada dalam rezim pengelolaan hulu minyak dan gas bumi yang berbeda dari perizinan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Karena itu, penyebutan Masela dalam arahan Presiden perlu dipahami sebagai contoh persoalan lambatnya pengembangan sumber daya energi, bukan otomatis sebagai objek pencabutan izin tambang mineral dan batu bara.
Penertiban Izin Harus Memperhatikan Tahapan Pertambangan
Instruksi Presiden membuka ruang bagi Kementerian ESDM untuk memperkuat evaluasi terhadap perusahaan pemegang izin pertambangan yang tidak menjalankan kewajibannya.
Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut tetap memerlukan pemeriksaan terhadap status perizinan, tahapan kegiatan usaha, rencana kerja, serta kewajiban masing-masing pemegang izin.
Dalam kegiatan pertambangan, suatu perusahaan dapat berada pada tahap eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, maupun operasi produksi.
Karena itu, tidak adanya kegiatan produksi selama dua tahun belum tentu sama dengan tidak adanya aktivitas pertambangan yang sah. Perusahaan pada tahap eksplorasi, misalnya, dapat melakukan kegiatan penyelidikan dan pengujian tanpa menghasilkan komoditas untuk dijual.
Evaluasi pemerintah perlu membedakan konsesi yang benar-benar ditelantarkan dengan kegiatan usaha yang masih menjalankan tahapan sesuai izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pencabutan izin juga harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk pemeriksaan kewajiban pemegang izin dan prosedur administratif yang dipersyaratkan.
Hingga pernyataan Presiden tersebut disampaikan, belum dirinci jumlah perusahaan yang akan menjadi sasaran evaluasi maupun daftar konsesi yang berpotensi dicabut.
Berpotensi Berdampak pada Tata Kelola Pertambangan di Daerah
Kebijakan penertiban konsesi yang tidak produktif berpotensi membawa dampak terhadap tata kelola pertambangan di berbagai daerah penghasil sumber daya mineral, termasuk Aceh.
Di Aceh, pengelolaan pertambangan berkaitan dengan perizinan, investasi, perlindungan lingkungan, penerimaan daerah, serta peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar wilayah konsesi.
Apabila kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui evaluasi nasional, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memastikan data mengenai status perizinan, realisasi kegiatan usaha, serta pemenuhan kewajiban perusahaan tersedia secara akurat.
Evaluasi juga penting untuk memastikan wilayah pertambangan tidak dikuasai dalam jangka panjang tanpa kegiatan yang sesuai ketentuan.
Namun, penerapan kebijakan di Aceh tetap harus memperhatikan pembagian kewenangan dan ketentuan khusus yang berlaku dalam tata kelola pertambangan daerah.
Selain mendorong pemanfaatan sumber daya alam, penertiban izin perlu memperhatikan kepastian hukum bagi investor yang menjalankan kewajibannya serta perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Pemerintah Ingin Kekayaan Alam Memberikan Manfaat Nyata
Instruksi Prabowo kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempertegas arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pengelolaan sumber daya alam.
Presiden menginginkan konsesi yang telah diberikan negara benar-benar dikelola oleh pihak yang memiliki kemampuan, kesiapan, dan komitmen untuk menjalankan kegiatan usaha.
Penguasaan izin tanpa kegiatan nyata dinilai dapat menghambat pemanfaatan potensi ekonomi, memperlambat investasi produktif, dan menunda manfaat yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat.
Meski demikian, efektivitas kebijakan ini akan bergantung pada ketegasan evaluasi, transparansi data perizinan, konsistensi penegakan aturan, serta kepastian prosedur bagi perusahaan yang menjadi objek pemeriksaan.
Instruksi pencabutan izin tambang yang tidak menunjukkan aktivitas nyata lebih dari dua tahun menjadi peringatan bagi para pemegang konsesi: kekayaan alam tidak boleh sekadar dikuasai di atas kertas, tetapi harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
