LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kedaulatan data sebagai fondasi strategis dalam menjaga keutuhan bangsa, memperkuat keamanan nasional, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola data nasional melalui penyusunan regulasi yang diharapkan mampu mewujudkan sistem pengelolaan data pemerintah yang lebih terpadu, aman, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), kalangan akademisi, hingga kementerian dan lembaga pemerintah terkait.
Prabowo: Kedaulatan Data Penting bagi Keutuhan Bangsa
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa penguasaan dan perlindungan data nasional merupakan bagian penting dari upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia.
Di tengah percepatan digitalisasi, data memiliki peran semakin besar dalam penyusunan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, hingga penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.
Karena itu, pengelolaan data tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan strategis negara.
Sistem data yang terintegrasi diharapkan mampu membantu pemerintah mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat dan dapat diverifikasi.
Selain itu, penguatan kedaulatan data menjadi penting untuk memastikan informasi strategis negara dikelola secara bertanggung jawab dan terlindungi dari berbagai potensi penyalahgunaan.
UU Satu Data Indonesia Diharapkan Akhiri Fragmentasi Data Pemerintah
Salah satu persoalan yang ingin dijawab melalui penguatan tata kelola data nasional adalah kebutuhan menyelaraskan informasi yang dikelola berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dalam praktik administrasi pemerintahan, data yang tersebar di sejumlah instansi berpotensi menimbulkan perbedaan angka, ketidaksesuaian informasi, maupun hambatan koordinasi apabila tidak dikelola menggunakan standar yang seragam.
Melalui penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia, pemerintah bersama DPR RI berupaya membangun landasan hukum yang lebih kuat bagi integrasi dan pertukaran data antarlembaga.
Integrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsistensi informasi yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan nasional.
Penguatan regulasi juga berpotensi memperjelas tanggung jawab setiap lembaga dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pengamanan data.
Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat didukung oleh sistem informasi yang lebih tertib dan akuntabel.
Perkuat Pelayanan Publik dan Ketepatan Kebijakan Pemerintah
Pengembangan tata kelola data nasional yang terintegrasi diharapkan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Data yang akurat merupakan salah satu kebutuhan utama dalam menentukan sasaran program pemerintah, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
Apabila informasi antarlembaga dapat diselaraskan dengan baik, pemerintah berpeluang mengurangi kesalahan pendataan dan meningkatkan ketepatan pelaksanaan program.
Sebagai contoh, integrasi data dapat membantu memastikan bahwa program bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan, sekaligus meminimalkan potensi duplikasi penerima.
Di sektor kesehatan, data yang lebih terpadu dapat mendukung perencanaan kebutuhan fasilitas dan tenaga medis berdasarkan kondisi penduduk.
Sementara di bidang pendidikan, ketersediaan informasi yang akurat dapat membantu pemerintah memetakan kebutuhan sekolah, tenaga pendidik, dan sarana pembelajaran.
Manfaat tersebut merupakan potensi yang diharapkan dari penguatan tata kelola data, dengan pelaksanaannya tetap bergantung pada kualitas data dan kesiapan sistem masing-masing instansi.
Keamanan Siber Jadi Perhatian dalam Integrasi Data Nasional
Selain meningkatkan efektivitas pelayanan publik, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber.
Integrasi data dalam skala nasional memerlukan sistem perlindungan yang kuat karena informasi yang dikelola pemerintah dapat mencakup data strategis maupun data pribadi masyarakat.
Tanpa pengamanan yang memadai, pertukaran data antarlembaga berpotensi menghadapi ancaman kebocoran informasi, penyalahgunaan akses, hingga serangan siber.
Karena itu, pengembangan sistem data nasional perlu disertai pengaturan mengenai keamanan informasi, pembatasan hak akses, pengawasan penggunaan data, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Penguatan tata kelola tersebut juga perlu berjalan sejalan dengan ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.
Dengan demikian, integrasi data tidak hanya bertujuan mempercepat pelayanan, tetapi juga memastikan keamanan dan hak masyarakat tetap terlindungi.
DPR, Akademisi, dan Pemerintah Terlibat dalam Perumusan Regulasi
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh dari unsur legislatif, akademisi, serta pemerintah.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dari kalangan akademisi, turut hadir Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia (FISEMA) IPB University, Prof. Dr. Sofyan Sjaf.
Sementara dari unsur pemerintah, hadir Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Teni Widuriyanti.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, serta Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan tata kelola data nasional.
Penyusunan regulasi diharapkan dapat mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan teknologi, kepentingan masyarakat, serta prinsip perlindungan informasi.
Daerah Diharapkan Mendapat Manfaat dari Integrasi Data
Penguatan Satu Data Indonesia juga berpotensi memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, termasuk Provinsi Aceh dan seluruh kabupaten/kotanya.
Pemerintah daerah membutuhkan data yang akurat untuk merumuskan kebijakan pembangunan, menentukan prioritas anggaran, dan mengevaluasi efektivitas program pelayanan masyarakat.
Dalam konteks Aceh, integrasi data dapat mendukung perencanaan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, perikanan, pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan sumber daya alam.
Data yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah juga dapat membantu memperkuat koordinasi pelaksanaan program pembangunan.
Namun, keberhasilan integrasi tersebut membutuhkan kesiapan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta penerapan standar pengelolaan data yang konsisten.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa data yang dikumpulkan selalu diperbarui, dapat dipertanggungjawabkan, dan digunakan sesuai kewenangan.
Kedaulatan Data Menjadi Bagian dari Kedaulatan Negara
Perkembangan teknologi digital telah menjadikan data sebagai salah satu sumber daya strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi.
Karena itu, kemampuan negara mengelola dan melindungi data menjadi semakin penting dalam menghadapi perubahan global.
Penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia diharapkan dapat memperkuat fondasi hukum bagi pengelolaan informasi nasional sekaligus mendorong terbentuknya sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Meski demikian, proses penyusunan regulasi masih memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan integrasi data, keamanan nasional, perlindungan hak masyarakat, dan kewenangan masing-masing lembaga.
Melalui pertemuan dengan Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kedaulatan data nasional. Integrasi data yang aman, akurat, dan akuntabel diharapkan menjadi landasan penting bagi peningkatan pelayanan publik, ketepatan pembangunan, penguatan ketahanan siber, serta perlindungan kepentingan bangsa di era digital.
