LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Putra terbaik Aceh kembali memperoleh kepercayaan untuk mengemban jabatan strategis di tingkat nasional. Tgk. H. Khaidir Abdurrahman resmi dilantik sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) periode 2026–2031 dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung RI, Sunarto, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum membanggakan bagi masyarakat Aceh, mengingat BPK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, turut menghadiri pelantikan sekaligus menyampaikan ucapan selamat dan pesan khusus kepada Tgk. Khaidir agar senantiasa menjaga amanah, kejujuran, serta integritas dalam menjalankan tugas barunya.
Kehadiran Haji Uma bersama Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Senator Aceh Azhari Cage, sejumlah anggota DPD RI, tokoh masyarakat Aceh, dan keluarga besar perantau Aceh di Jakarta mencerminkan dukungan terhadap pengabdian Tgk. Khaidir di lembaga pemeriksa keuangan negara tersebut.
Dilantik Ketua Mahkamah Agung Berdasarkan Keputusan Presiden
Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/P Tahun 2026 tentang pengangkatan anggota BPK RI.
Ketua Mahkamah Agung RI, Sunarto, kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan dua anggota BPK terpilih, yakni Tgk. H. Khaidir Abdurrahman dan Nyoman Adhi Suryadnyana.
Keduanya ditetapkan setelah melalui rangkaian proses seleksi dan uji kelayakan serta kepatutan (fit and proper test) yang melibatkan DPD RI dan DPR RI.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, proses seleksi diikuti 23 calon, dengan tahapan uji kelayakan dan kepatutan pada 5 Oktober 2026 sebelum hasilnya memperoleh pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Pelantikan turut dihadiri Ketua BPK RI Isma Yatun, Wakil Ketua BPK, para anggota BPK, serta sejumlah pejabat tinggi negara.
Nyoman Adhi Suryadnyana diketahui merupakan anggota BPK petahana, sedangkan Tgk. Khaidir Abdurrahman memiliki pengalaman panjang dalam bidang politik, pemerintahan, dan hubungan kelembagaan.
Haji Uma: Tgk. Khaidir Sahabat dan Teman Seperjuangan
Usai pelantikan, Haji Uma menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas kepercayaan negara kepada Tgk. Khaidir Abdurrahman.
Menurut Haji Uma, sosok Tgk. Khaidir bukanlah figur baru dalam perjalanan pengabdian publik. Keduanya telah saling mengenal sejak lama, termasuk ketika Tgk. Khaidir aktif dalam lembaga legislatif daerah hingga nasional.
“Selamat kepada sahabat saya, saudara saya, Tgk Khaidir. Beliau adalah teman seperjuangan dari dulu sejak anggota DPRK Aceh Utara 2009–2014, anggota DPR RI 2014–2019, hingga Direktur Hubungan Kelembagaan Asabri, dan hari ini Allah amanahkan menjadi Anggota BPK RI,” ujar Haji Uma.
Pernyataan tersebut menggambarkan perjalanan karier Tgk. Khaidir yang dimulai dari panggung politik daerah, kemudian berkembang ke tingkat nasional, sebelum memperoleh kepercayaan sebagai anggota lembaga pemeriksa keuangan negara.
Bagi Haji Uma, keberhasilan tersebut bukan hanya pencapaian pribadi, melainkan juga kebanggaan bagi masyarakat Aceh yang berharap semakin banyak putra daerah mampu berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.
Titip Pesan: Jabatan BPK Adalah Amanah Negara dan Rakyat
Selain memberikan ucapan selamat, Haji Uma menyampaikan pesan khusus agar Tgk. Khaidir senantiasa mengedepankan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
Menurutnya, kepercayaan sebagai anggota BPK merupakan amanah besar yang menuntut komitmen terhadap kepentingan negara dan masyarakat.
“Pesan saya kepada Tgk Khaidir, ini adalah amanah besar, amanah negara, amanah rakyat. Jagalah amanah ini dengan baik, dengan jujur, dengan penuh integritas. Aceh bangga, kami di DPD RI bangga, dan kami titipkan harapan agar BPK semakin kuat dalam mengawal keuangan negara,” ucap Haji Uma.
Pesan tersebut memiliki makna penting karena BPK memegang peranan strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan ketentuan perundang-undangan.
Sebagai lembaga pemeriksa yang independen, BPK dituntut menghasilkan pemeriksaan yang objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, setiap anggota BPK memiliki tanggung jawab untuk menjaga independensi kelembagaan serta menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan kewenangannya.
Perjalanan Karier Tgk. Khaidir dari Aceh Utara ke Tingkat Nasional
Tgk. H. Khaidir Abdurrahman merupakan tokoh asal Aceh Utara yang memiliki pengalaman dalam bidang legislatif dan hubungan kelembagaan.
Ia mengawali pengabdian politiknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara periode 2009–2014.
Setelah menyelesaikan masa tugas di tingkat kabupaten, Tgk. Khaidir melanjutkan kiprahnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014–2019.
Pengalaman tersebut memperluas keterlibatannya dalam pembahasan kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan berbagai persoalan pembangunan nasional.
Dalam perjalanan karier berikutnya, Tgk. Khaidir juga pernah mengemban jabatan Direktur Hubungan Kelembagaan pada PT Asabri.
Dari sisi pendidikan, ia merupakan alumni bidang Ilmu Politik dan Magister Administrasi Publik Universitas Malikussaleh.
Latar belakang pendidikan serta pengalaman di lembaga legislatif dan korporasi menjadi bagian dari rekam jejaknya sebelum dipercaya menduduki jabatan anggota BPK RI.
BPK Berperan Penting Mengawal Keuangan Negara
Pengangkatan Tgk. Khaidir Abdurrahman sebagai anggota BPK RI menempatkannya pada lembaga yang memiliki fungsi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Berdasarkan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.
Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum.
Dalam menjalankan tugasnya, BPK melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Peran tersebut berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, memperkuat akuntabilitas lembaga negara, dan mendorong perbaikan tata kelola keuangan publik.
Oleh karena itu, kehadiran anggota BPK dengan pengalaman pemerintahan dan kelembagaan diharapkan dapat memperkuat kualitas pelaksanaan fungsi pemeriksaan tanpa mengurangi prinsip independensi.
Kebanggaan Aceh dan Harapan bagi Pengabdian Nasional
Terpilihnya Tgk. Khaidir Abdurrahman sebagai anggota BPK RI periode 2026–2031 menambah daftar tokoh asal Aceh yang memperoleh kepercayaan untuk menjalankan tanggung jawab pada lembaga strategis nasional.
Kehadiran Haji Uma, Azhari Cage, serta sejumlah tokoh Aceh dalam pelantikan tersebut menjadi bentuk dukungan moral terhadap perjalanan pengabdian Tgk. Khaidir.
Namun, kepercayaan tersebut juga menghadirkan tanggung jawab besar untuk membuktikan kemampuan, menjaga profesionalisme, serta memastikan setiap keputusan dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada kepentingan negara dan ketentuan hukum.
Bagi Haji Uma, keberhasilan Tgk. Khaidir mencapai posisi anggota BPK RI harus diiringi komitmen kuat untuk menjaga amanah rakyat, menjunjung kejujuran, dan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Dengan pengalaman panjang dari DPRK Aceh Utara, DPR RI, hingga PT Asabri, Tgk. Khaidir kini memasuki fase baru pengabdiannya sebagai anggota BPK RI.
Harapan masyarakat Aceh pun tertuju pada kemampuannya menjalankan amanah tersebut secara independen, berintegritas, dan profesional demi kepentingan bangsa dan negara.
