LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Wacana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menuai kritik tajam. Pemerintah diminta tidak terburu-buru menerapkan kebijakan yang menyangkut penghasilan jutaan pegawai negara sebelum kesiapan sistem, keamanan transaksi, dan kemampuan operasional koperasi benar-benar terjamin.
Kritik tersebut disampaikan mantan Komisaris Independen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Dede Budhyarto, yang menilai rencana pengalihan layanan pembayaran gaji ASN dari sistem perbankan ke gerai koperasi berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Menurut Dede, pembayaran gaji bukan sekadar proses administrasi keuangan, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup pegawai dan keluarganya. Karena itu, perubahan sistem penyaluran gaji harus mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul, terutama keterlambatan pembayaran.
“Gaji ASN selama ini masuk lewat bank yang diawasi ketat dan relatif andal. Tetiba dialihkan ke koperasi desa yang baru dibentuk massal, sistemnya belum teruji, dan kapasitasnya belum jelas. Kalau macet, yang kena telat gaji bukan pejabat yang bikin kebijakan,” kritik Dede sebagaimana dikutip dalam pemberitaan.
Ia menegaskan bahwa ASN tidak seharusnya menanggung risiko dari penerapan kebijakan baru yang belum memiliki jaminan kesiapan operasional.
“Yang kena ASN yang hidupnya bergantung dari itu. Ini namanya uji coba TANPA MEMIKIRKAN dapur orang,” tegasnya.
Usulan Menteri Koperasi Jadi Perdebatan
Polemik tersebut mencuat setelah Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan agar layanan pembayaran gaji ASN dapat dilakukan melalui gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai 2026.
Melalui gagasan tersebut, koperasi diharapkan dapat berperan sebagai mitra pelayanan pembayaran, sebagaimana layanan yang selama ini tersedia melalui lembaga perbankan maupun PT Pos Indonesia.
Usulan ini merupakan bagian dari upaya memperluas fungsi Kopdes Merah Putih agar tidak hanya bergerak dalam kegiatan perdagangan dan distribusi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi pusat pelayanan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Namun, gagasan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan koperasi yang sebagian besar masih berada dalam tahap pembentukan dan pengembangan kelembagaan.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain kemampuan pengelolaan transaksi, keamanan data keuangan, ketersediaan jaringan teknologi informasi, kecukupan likuiditas, hingga mekanisme penanganan gangguan pembayaran.
Terlebih lagi, sistem pembayaran gaji ASN memiliki jadwal dan prosedur yang harus dipenuhi secara konsisten agar hak pegawai dapat diterima tepat waktu.
Dede Budhyarto: Jangan Pertaruhkan Penghasilan ASN
Dede menilai sistem pembayaran melalui bank selama ini telah memiliki infrastruktur, mekanisme pengawasan, serta pengalaman operasional yang relatif mapan.
Karena itu, pengalihan layanan ke koperasi yang baru dibentuk secara luas harus didahului dengan pengujian kesiapan dan evaluasi risiko secara menyeluruh.
Kekhawatiran utamanya adalah kemungkinan munculnya gangguan penyaluran gaji yang justru berdampak langsung terhadap pegawai, bukan terhadap pejabat yang merancang kebijakan.
Bagi sebagian ASN, gaji bulanan merupakan sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, cicilan, dan berbagai kewajiban keuangan lainnya.
Keterlambatan pembayaran, meskipun hanya beberapa hari, berpotensi menimbulkan kesulitan bagi pegawai yang memiliki keterbatasan cadangan keuangan.
Kritik tersebut sekaligus menegaskan pentingnya menempatkan perlindungan hak pegawai sebagai pertimbangan utama sebelum pemerintah mengubah mekanisme pembayaran yang sudah berjalan.
Wamendagri Bima Arya: Belum Ada Keputusan Final
Menanggapi berkembangnya perdebatan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa rencana penyaluran gaji ASN melalui gerai koperasi belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
Menurutnya, skema tersebut masih sebatas salah satu alternatif yang sedang dipertimbangkan dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Perlu diluruskan bahwa menyalurkan gaji ASN lewat gerai koperasi itu adalah salah satu opsi saja,” kata Bima Arya saat memberikan keterangan mengenai pengembangan Kopdes Merah Putih di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).
Bima menjelaskan bahwa pemerintah masih perlu melakukan pembahasan dan koordinasi lintas kementerian sebelum menentukan kemungkinan penerapan skema tersebut.
Kajian itu mencakup kesiapan kelembagaan koperasi, kemampuan sistem operasional, serta aspek keamanan dalam pelaksanaan transaksi pembayaran.
Dengan demikian, hingga saat ini belum terdapat keputusan final yang mewajibkan pembayaran gaji ASN dialihkan melalui Kopdes Merah Putih.
Keamanan Transaksi dan Kepastian Gaji Jadi Persoalan Utama
Wacana penyaluran gaji melalui koperasi memerlukan kejelasan mengenai mekanisme yang akan digunakan.
Pemerintah perlu menjelaskan apakah gerai koperasi hanya akan berfungsi sebagai titik layanan pembayaran yang bekerja sama dengan lembaga keuangan resmi atau justru akan mengambil alih fungsi tertentu dalam proses penyaluran gaji.
Perbedaan kedua skema tersebut penting karena memiliki konsekuensi berbeda terhadap tata kelola dana, pengawasan, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab ketika terjadi gangguan transaksi.
Jika koperasi hanya menjadi mitra layanan pembayaran, maka diperlukan sistem kerja sama yang menjamin dana tetap dikelola dan disalurkan melalui mekanisme keuangan yang sah.
Sebaliknya, apabila koperasi diberikan tanggung jawab lebih besar dalam pengelolaan pembayaran, pemerintah harus memastikan terpenuhinya seluruh ketentuan hukum, kemampuan teknis, serta perlindungan terhadap penerima gaji.
Tanpa kejelasan tersebut, wacana pengalihan pembayaran berisiko menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat maupun kalangan ASN.
Penguatan Kopdes Merah Putih Tidak Boleh Mengorbankan Pelayanan
Program Kopdes Merah Putih pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat perekonomian desa, memperluas akses layanan, serta meningkatkan aktivitas usaha masyarakat.
Pengembangan layanan keuangan melalui koperasi dapat menjadi peluang apabila didukung tata kelola yang baik, infrastruktur yang memadai, dan kemitraan dengan lembaga yang memiliki kewenangan sesuai peraturan.
Namun, pengembangan fungsi koperasi harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan hasil evaluasi kesiapan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perluasan layanan tidak mengganggu fungsi utama koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Khusus untuk pembayaran gaji ASN, indikator keberhasilan tidak cukup hanya diukur dari bertambahnya jenis layanan koperasi, tetapi juga dari ketepatan waktu pembayaran, keamanan dana, kemudahan akses, dan kepastian hak pegawai.
Pemerintah Didorong Lakukan Kajian Terbuka
Perbedaan pandangan mengenai rencana pembayaran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih menunjukkan pentingnya kajian kebijakan yang transparan dan berbasis risiko.
Di satu sisi, pemerintah berupaya memperluas peran koperasi dalam sistem ekonomi nasional. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa percepatan pengembangan kelembagaan dapat mendahului kesiapan teknis di lapangan.
Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka tujuan kebijakan, bentuk kerja sama yang direncanakan, tahapan penerapan, serta jaminan perlindungan terhadap ASN.
Keterlibatan kementerian terkait, lembaga pengelola keuangan negara, perbankan, dan otoritas pengawas juga diperlukan agar setiap alternatif yang dipilih memiliki dasar hukum serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Penegasan Bima Arya bahwa skema tersebut masih sebatas opsi memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi sebelum mengambil keputusan.
Penguatan koperasi desa merupakan tujuan pembangunan ekonomi yang penting. Namun, inovasi pelayanan publik harus tetap menjamin kepastian hak masyarakat. Dalam konteks pembayaran gaji ASN, keberhasilan kebijakan bukan terletak pada seberapa cepat sistem baru diterapkan, melainkan seberapa aman, andal, dan bermanfaat sistem tersebut bagi para pegawai yang menggunakannya.
